Langsung ke konten utama

Featured Post

Sidang Perdana Darmawan Penista Agama Islam Di PN Bandung, Hakim Diminta Hukum Berat Darmawan

Ahad, 25 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Kasus penistaan ajaran Islam yang dilakukan oleh Ir Darmawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Bandung memulai babak baru. Pengadilan Negeri Kota Bandung mulai melakukan persidangan kasusnya pada Kamis (22/10/2020).Dalam persidangan perdana tersebut agendanya menghadirkan Ustaz Muhammad Roinul Balad sebagai pelapor dan Kanighia Ramadhansyah serta Muhammad Ahsan sebagai saksi. Oleh Majelis Hakim ketiganya dimintai keterangan terkait pelaporan terhadap Darmawan pada bulan Agustus 2020 yang lalu.Dalam menjawab pertanyaan Eri Irawan SH selaku Hakim Ketua terkait alasan pelaporannya, Roinul Balad menerangkan bahwa perbuatan terdakwa (Ir. Darmawan) dengan membuat konten video yang berjudul “mengorbankan hewan tidak berdosa” serta “buang Islam dari Indonesia” sangat melukai dan menyinggung perasaan Islam di Indonesia.“Sebenarnya bukan hanya dua video itu saja melainkan ada banyak, setidaknya saya sendiri sudah menonton dela…

Warga Brebes Demo Tolak UU Ciptaker, DPRD Brebes Layangkan Surat Ke DPR RI

 




Ahad, 11 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Gelombang penolakan terhadap UU Ciptaker terus meluas ke berbagai daerah, termasuk di Brebes, Jawa Tengah. Warga Brebes melakukan aksi penolakan terhadap pengesahan UU tersebut pada hari Jum'at (9/10/2020) di depan gedung DPRD Kabupaten Brebes. 

Kantor DPRD tersebut dipasangi spanduk bertuliskan "Disegel Rakyat Mosi Tidak Percaya DPR. 

Kordinator aksi demontrasi Fahmi Alfan, menuntut kepada DPRD Brebes untuk menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja dari warga Brebes. 

"Kami juga menuntut pemerintah menerbitkan Perpu atau peraturan pengganti undang undang," ujar Fahmi.

Ketum Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Pusat Fahmi Alfan mengatakan, aksi kali ini merupakan gabungan dari mahasiswa, organisasi dan buruh yang ada di Kabupaten Brebes. Dalam aksinya tersebut, pihaknya menolak Undang-undang Cipta Kerja Ombibus Law.

"Tuntutan kami sudah jelas, kami menolak Undang-undang Cipta Kerja. Dan pemerintah diminta segera menerbitkan perppu untuk mengganti undang-undang yang baru disahkan," ujarnya.

Hasil pertemuan dengan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Brebes, kata dia, pihak DPRD mendukung penuh tuntuan mereka.

"Hasil pertemuan tadi, DPRD mendukung penuh untuk menolak untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja. Dan mendesak kepada pemerintah untuk menerbitkan perppu," jelasnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Brebes Wamadiharjo mengatakan, tuntutan mereka (massa unjuk rasa) yaitu hanya satu. Yaitu, pencabutan Undang-undang Omnibus Law.

"Semua perwakilan menyampaikan hal yang sama. Atas dasar persetujuan dari pimpinan, bahwa kami menyetujui adanya penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja," terangnya. 

Terkait permintaan itu, anggota DPRD Brebes Wamadiharjo menyanggupi untuk menyalurkan aspirasi pendemo ke pemerintah pusat. DPRD Brebes segera melayangkan surat penolakannya kepada DPR-RI. 

"Ini sudah merupakan keputusan kolegial yang diketahui Pak Ketua DPRD Brebes," ucap Wasmadiharjo. 

Demo yang melibatkan mahasiswa, buruh dan ormas serta pelajar SMK awalnya berlangsung tertib, namun sempat ricuh karena terprovokasi adanya lemparan botol mineral dan batu ke arah petugas yang tengah berjaga. 

Pasukan Brimob dari Polda Jawa Tengah yang ikut bergabung dengan petugas keamanan lainnya, langsung menembakkan gas air mata ke arah pendemo untuk membubarkan konsentrasi massa yang melempari batu ke arah petugas. 

Sumber: radartegal.com, mediaindonesia.com




Klik video:




Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: