Langsung ke konten utama

Featured Post

Merah Johansyah: 1 Ruas Jalan Nama Jokowi di Emirat Arab Ditukar dengan 256 Ha di Kaltim

Jum'at, 23 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta -  Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah mengatakan, 1 ruas jalan nama Presiden Joko Widodo Street di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ditukar dengan 256 Ha di Kaltim.“1 ruas jalan dikawasan bisnis utk plang nama Jokowi sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta utk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim”, kata Merah, dikutip di akun Twitter pribadinya @Merah_Johasyah, Rabu (21/10/2020).“Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yg melindas buruh & lingkungan,” sambungnya sembari mengunggah tangkap layar Detik.com tentang dibalik nama jalan Jokowi di Emirat Arab dan Kompas.com tentang putra mahkota Abu Dhabi menjadi ketua dewan pengarah Ibu Kota Baru.Merah juga menilai bahwa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai upaya menggadaikan sumber daya alam di Kaltim dengan dalih pemindahan Ibu Kota.“Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru,” katanya.Sebelumnya, melalui instagram pr…

Tony Rosyid: Serangan Istana Terhadap Anies Sudah Menjadi Ritual



Selasa, 6 Oktober 2020

Faktakini.net

Pengamat Sebut Serangan Istana Terhadap Anies Sudah Menjadi Ritual

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Tony Rosyid membeberkan alasan kenapa Pemerintah pusat sering kali mengkritik kebijakan yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurutnya, serangan istana ke Anies sudah menjadi ritual. Hal ini sekaligus menegaskan posisi istana sebagai opisisi Anies. Hingga akhirnya Anies tak lagi jadi Gubernur DKI dan pindah kursi di Istana.

Penyerang dari istana yang dimaksud Tony ialah Menkopolhukam Mahfud MD dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tony mempertanyakan Mahfud dan Airlangga yang kompak urus Covid-19. Menurut dugaan Tony, kedua Menko tersebut sedang berbagi tugas dengan Menko Kemartitiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Mungkin berbagi tugas dengan menkomaritim. Menkomaritim urus covid-19 tingkat nasional, menkopolhukam dan menkoperekonomian bagian wilayah DKI. Kalau Menhan? Biar urus singkong saja. Ini bagian dari ketahanan pangan. Entar kalau terjadi perang, kita buat senjata dari singkong,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa Di DKI yang tidak ada Pilkada, justru angka infeksinya tinggi, selalu menjadi juara satu penularannya.

Di sisi lain, sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020 justru turun status dan zona merah Covid-19. Dari 45 daerah berstatus zona merah, masih kata Mahfud ada 16 daerah yang turun statusnya sehingga kini tinggal 29 daerah yang masih zona merah. Sementara di daerah yang tidak ada pilkadanya, zona merah naik, dari 25 menjadi 33.

Tony menilai data yang diungkap Mahfud bisa saja benar. Yang jadi sorotan Tony adalah cara Mahfud membaca data itu.

“Kalau salah membaca, maka akan salah analisis dan salah pula menyimpulkan,”

Tony menjelaskan, di Indonesia, kemampuan negara melakukan tes PCR secara nasional itu sangat rendah. Hanya 1.799.563 dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya 271.052.473. Artinya tidak sampai 2%.

Masih kata Tony, dari 1.799.563 penduduk yang dites, 857.863 ada di Jakarta. Artinya, lanjut Tony 48% penduduk Indonesia yang dites Covid-19 itu adalah warga Jakarta. Sisanya, yaitu 941.700 itu warga di 34 provinsi.

“Sekali lagi, 48% penduduk yang mendapatkan tes PCR secara nasional berada di Jakarta. 52% sisanya tersebar di 33 provinsi. Wajar jika Jakarta lebih dulu berhasil melakukan tracing terhadap warga yang terinveksi covid-19. Kalau jumlahnya paling banyak, wajar! Karena yang dites jauh lebih banyak. Rupanya, ini bukan masalah data dan angka. Tapi masalah otak. Ada isinya apa gak? Hehe,” ungkap Tony

Tony membandingkan, jika menggunakan standar WHO, dimana 1 orang dari 1000 orang perminggu yang dites, maka tes di DKI itu enam kali lipat lebih tinggi dari standar WHO.

“Kalau kita menggunakan analisis mortality (tingkat kematian) karena covid-19, dimana rate mortality global 3,3% dan rate mortality nasional di kisaran 4%, maka rate mortality nasional jauh lebih tinggi dari rate mortality global. Sementara mortality di DKI hanya 2,8%. Jauh lebih rendah dari rate mortality nasional, dan sedikit lebih rendah dari rate mortality global. Bandingkan dengan Jawa Timur 7,3%, Jawa Tengah 6,3%, NTB 5,9%, Sumatera Selatan 5,6%, Bengkulu 4,9%, Sumatera Utara 4,2%, Kalimantan Selatan 4,1%, Sulawesi Utara 3,9% Aceh 3,9%, Kalimantan Timur 3,8% dst,” terang Tony.

Tony menegaskan, data yang ia sampaikan hanya dipahami oleh mereka yang otaknya lurus. Tony menyebut cara membaca yang benar akan melahirkan kesimpulan yang benar.

“Cara baca yang salah akan membuat kesimpulan salah. Kecuali, memang ada niat untuk membaca dan menyimpulkan dengan salah. Ya, silahkan tanya ke istana,” pungkasnya.

Andi Rahman, Warga Jakpus.

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: