Langsung ke konten utama

Featured Post

Telah Wafat Hb Hasan bin Syech Assegaff Dan Kayla Maheswari Suhana Putri Bendahara PP FSPF

Ahad, 25 Oktober 2020Faktakini.netInnalillahi wainna ilaihi rojiun. Telah wafat Alhabib Hasan bin Syech Assegaff (abahnya Hb Oji mantu ami nuh kapung ilir) jenazah masih diLampung,berita lain menyusul Alfatehah (SAM)Sabtu, 24 Oktober 2020... Innalillahi wainnailaihi roji'unTelah wafat Kayla Maheswari SuhanaUsia 14 th.Putri dari bendahara PP FSPF mas suhono. Pagi ini putrinya meninggal di semarang, Ahad (25/10/2020) Mohon dimaafkan segala khilafAl Fatihah 😢

Tolak RUU Ciptaker, Demokrat: Situasi Pandemi Covid-19 Genting, Tak Ada Urgensinya RUU Ini



Ahad, 4 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi yang menolak RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang. Ada lima alasan yang melatar belakangi sikap menolak tersebut.

Pertama, RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan di tengah pandemi Covid-19 ini. Prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi.

"Khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19, serta memulihkan ekonomi rakyat," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Ossy Dermawan lewat keterangan tertulisnya, Ahad (4/10).

Kedua, besarnya implikasi dari perubahan sejumlah undang-undang yang ada dalam omnibus law RUU Cipta Kerja. Sehingga, pembahasannya dituntut untuk lebih cermat, teliti, dan komprehensif.

Pemerintah dan DPR dinilai tidak bijak jika memaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang kompleks ini secara terburu-buru. "Apalagi masyarakat sedang sangat membutuhkan keberpihakan dari negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi dewasa ini," ujar Ossy.

Selanjutnya, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan. Meskipun, tujuan utama RUU ini diklaim akan membuka keran investasi dan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Tetapi sebaliknya, RUU Cipta Kerja berpotensi meminggirkan hak dan kepentingan kelompok pekerja. Sejumlah pemangkasan aturan perizinan, penanaman modal, dan ketenagakerjaan berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Keempat, Partai Demokrat memandang RUU Cipta Kerja telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila. Utamanya sila keadilan sosial menuju ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan neo-liberalistik.

"Sehingga kita perlu bertanya, apakah RUU Ciptaker ini masih mengandung prinsip-prinsip keadilan sosial (social justice) tersebut," ujar Ossy.

Terakhir, RUU Cipta Kerja dinilai cacat substansi dan prosedur. Sebab, pembahasannya poin-poin krusial di dalamnya kurang transparan dan tak melibatkan lebih banyak pihak.

"Pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi tripartit," ujar Ossy.

Diketahui, DPR dan pemerintah menyepakati seluruh hasil pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (3/10) malam.

Setelah fraksi-fraksi DPR, pemerintah, dan DPD menyampaikan pandangan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetuk palu tanda persetujuan pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja akan disahkan di rapat paripurna DPR.

Sumber: republika.co.id

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: