Langsung ke konten utama

Featured Post

Bapas Bogor Banding Kasus Habib Bahar, Ustadz Novel: Ambisi Untuk Kriminalisasi Ulama

Jum'at, 23 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor telah resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan penceramah kondang, Habib Bahar Bin Smith soal surat keputusan pencabutan asimilasi.Upaya banding itu pun direspon oleh Wakil Sekjen (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustadz Novel Bamukmin yang menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), khususnya Bapas Bogor, masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama."Selaku Wasekjen PA 212 tentunya prihatin terhadap Kemenkumham khususnya Bapas Bogor masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama," ujar Ustadz Novel Bamukmin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).Ustad Novel mengaku tidak heran karena Kemenkumham, khususnya Bapas Bogor, merupakan kepanjangan tangan dari pemimpin yang dianggapnya tidak bersahabat dengan ulama yang tegas dan istiqomah."Malah para pelaku kejahatan atau residivis juga para koruptor dan pe…

Tolak Omnibus Law UU Ciptaker, Ratusan Ribu Buruh Lakukan Aksi Demo Di Berbagai Daerah





Rabu, 7 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Buruh satu suara menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Ratusan ribu buruh turun ke jalan dan mogok kerja nasional di berbagai penjuru daerah. 

RUU Cipta Kerja resmi disahkan di rapat paripurna DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/10/2020). 


Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sebelumnya membacakan laporan Baleg terkait pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU Ciptaker dilaksanakan dalam 64 kali rapat, termasuk saat masa reses.

Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja, 1 fraksi, yaitu PAN, menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan menolak RUU Cipta Kerja.

Atas pengesahan UU Cipta Kerja, serikat buruh akan mogok nasional mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Sedikitnya 32 federasi dan konfederasi serikat buruh akan bergabung dalam mogok nasional itu. Mogok nasional akan diikuti 2 juta buruh.

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).

Berikut ini gelombang demo-mogok nasional buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja:

Demak: Buruh Gelar Doa, Siap ke Jakarta

Ratusan buruh menggelar doa bersama agar putusan UU Cipta Kerja dapat diubah.

"Kemarin kita ada rencana orasi dari kawan-kawan di depan pintu gerbang, tapi dari kepolisian tidak memberikan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dan dibenturkan dengan aturan protokol kesehatan COVID-19. Akhirnya kita bentuk di dalam perusahaan. Massa sekitar 300-an dari karyawan shift satu dan tiga," kata koordinator massa, Poyo Widodo, saat dihubungi detikcom, Selasa (6/10/2020).

Doa bersama tersebut, lanjut Poyo, bermaksud sebagai wujud perlawanan dari daerah terkait disahkannya UU Cipta Kerja.

Pihaknya mengaku akan terus melakukan perlawanan terkait Omnibus Law yang sudah sah tersebut. Dirinya mengatakan akan ikut ke Jakarta melakukan demo besar-besaran.

Massa buruh yang tergabung Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cirebon Raya berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Massa menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Massa SPN Cirebon Raya itu menyoroti sejumlah pasak yang dinilai merugikan buruh. Beberapa menit setelah berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, sejumlah perwakilan buruh beraudiensi dengan Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Cirebon. Sayangnya, sejumlah anggota DPRD tak bisa menemui buruh. Sebab kunjungan kerja (kunker) ke luar kota.

SPN Cirebon Raya menegaskan akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih banyak. Sebab belum mendapatkan jawaban dari DPRD Kabupaten Cirebon.

Surabaya: Buruh Tuntut Jokowi Keluarkan Perppu

Ratusan buruh sudah bergerak dari kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Mereka menuju DPRD Jatim untuk demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Dari KBS, mereka melewati Jalan Diponegoro. Kemudian menuju Jalan Darmo dan Jalan Basuki Rahmat. Lalu akan melewati Jalan Bubutan menuju DPRD Jatim di Jalan Indrapura.

Para buruh iring-iringan menggunakan motor dengan diawali mobil komando lengkap dengan sound system. Iring-ringan buruh juga dikawal polisi.

"Karena dengan adanya undang-undang omnibus law ini, kami meminta kepada DPRD Provinsi dan Ibu Gubernur untuk mendesak kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi mengeluarkan Perppu, sebagai pengganti Undang-Undang Omnibus Law," kata Marzuki, koordinator GARANG, kepada detikcom, Selasa (6/10/2020).

Menurut Marzuki, aksi hari ini sekadar pemanasan saja. Mereka akan menggelar aksi lanjutan pada 8 Oktober mendatang, dengan jumlah massa yang lebih besar.

Andika, perwakilan SPKEP SPSI menegaskan selama Omnibus Law ada, haram memilih parpol yang mendukung UU tersebut. Ia juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) sebagai pengganti omnibus law UU Cipta Kerja.

"Haram memilih parpol yang mendukung UU tersebut. Ada 2 parpol yang tidak mendukung. Apakah murni memperjuangkan hak pekerja, atau mengamankan konstituen di 2024. Kita nggak tahu tujuannya. Tapi kita minta Pak Presiden untuk mengeluarkan Perppu," tambahnya.

Cimahi: Buruh Gedor Pabrik

Ribuan buruh pabrik di Kota Cimahi melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja sebagai bentuk penolakan disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja.

Para koordinator aksi sempat menyisir ke sejumlah pabrik di Kota Cimahi yang masih mempekerjakan karyawan. Mereka diarahkan koordinator aksi untuk mengikuti aksi demo yang berpusat di gedung DPRD Kota Cimahi.

"Kami menolak pengesahan UU omnibus law. Sebab ada beberapa klausul yang bisa merugikan karyawan, seperti aturan karyawan kontrak, outsourcing, cuti haid, pesangon, semuanya akan memberangus kaum buruh," kata Ketua PUK SPSI PT Kahatex Endang Junaedi, Selasa (6/10/2020).

Meski sudah disahkan, kata Endang, pihaknya akan terus melakukan penolakan agar omnibus law UU Cipta Kerja tidak diterapkan karena tidak berpihak kepada buruh.

Karawang: Buruh Mogok Kerja 3 Hari

Ribuan buruh di Kabupaten Karawang, Jabar, melakukan mogok massal. Mereka mengosongkan pabrik untuk ikut aksi bersama buruh-buruh lain. Sejumlah pabrik di kawasan industri tampak sepi. Buruh terlihat duduk-duduk di pinggir jalan kawasan.

"Sesuai aturan, kami akan mogok kerja selama tiga hari. Sebab kami kecewa kepada DPR dan pemerintah karena Undang-Undang Cipta Kerja disahkan," kata Deden Ginanjar (34), buruh PT Tokai Rubber Indonesia, kepada detikcom, Selasa (6/10/2020).

Deden dan ratusan kawannya sempat masuk ke pabrik tadi pagi. Namun meski berseragam, para buruh pembuat sparepart mobil itu tak bekerja.

Pantauan detikcom, di Kawasan Industri Suryacipta, para buruh tampak duduk bergerombol di luar pabrik. Di beberapa pabrik, para buruh duduk di dalam kantin perusahaan.

Hal serupa terjadi di Kawasan Karawang International Industrial City (KIIC). Sejumlah pabrik dikosongkan para buruh. Di antaranya PT Yamaha 1, PT Saitama Stamping Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan PT Unicharm. Adapun polisi bersiaga dan berkumpul di sekitar kawasan industri itu.

Buruh di Cilegon, Banten demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja dengan berorasi mengelilingi kawasan industri.

Pantauan detikcom di Kawasan Industri Cilegon, Selasa (6/10/2020), ada sejumlah buruh yang berorasi mengelilingi kawasan industri dengan menaiki mobil berpengeras suara.

Ada juga buruh yang melakukan mogok kerja dengan mendirikan tenda. Aksi tersebut mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.

Ribuan buruh sweeping ke sejumlah industri besar untuk menghentikan aktivitas produksi dan mengajak buruh yang masih bekerja untuk ikut aksi memprotes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Perusahaan yang di-sweeping di antaranya PT Pou Yuen Indonesia, PT Fasic, PT Hanyoung, dan PT Aurora.

Massa mendatangi setiap perusahaan tersebut dan memasuki tempat produksi untuk menghentikan aktivitas buruh yang masih bekerja. Buruh itu pun diajak oleh massa aksi untuk turut berdemo.

Bahkan berdasarkan rekaman video yang tersebar melalui WhatsApp, tampak massa juga memaksa masuk dan mendobrak gerbang utama salah satu pabrik yang sengaja ditutup petugas keamanan hingga gerbangnya ambruk.

Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Cianjur kepung Kantor DPRD Cianjur, Selasa (6/10/2020). Massa menolak UU Cipta Kerja yang disahkan.

Rencananya, aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja dan buruh di Cianjur bakal dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Jalan KH Abdullah bin Nuh.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur Hendra Malik mengatakan aksi mogok kerja tersebut lantaran UU Cipta Kerja dinilai merugikan buruh se-Indonesia dan harus dicabut pemerintah.

Mereka menuntut ada beberapa poin yang harus dihapuskan dari UU Cipta Kerja atau omnibus law. Salah satu yang paling krusial itu adalah soal status pekerja dan penghasilan pekerja.

Kapolres Serang AKBP Mariyono di lokasi mengatakan untuk mobil dari arah timur atau dari Jakarta, kendaraan dialihkan ke Tol Cikande. Sepeda motor kemudian diarahkan ke Jalan Gorna menuju Kibin.

Dari arah barat atau dari Serang, mobil diminta tidak melintas dan masuk Jalan Tol Ciujung. Begitu pun motor diarahkan ke Jalan Gordan dan keluar di daerah Kibin.

Batas unjuk rasa yang diizinkan kepolisian sendiri di kawasan ini atau di depan masing-masing perusahaan sampai pukul 16.00 WIB. Kepolisian mengerahkan 298 personel di sepanjang kawasan industri Serang Timur.

Ribuan buruh penuhi jalan utama di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya akses lalulintas dari Cianjur-Bandung ataupun sebaliknya macet parah dan arus pun dialihkan ke jalan alternatif.

Berdasarkan pantauan detikcom, Selasa (6/10/2020) mulai pukul 07.00 WIB, massa aksi berkumpul di depan perusahaannya masing-masing untuk nantinya bersatu menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan kemarin malam.

Banyaknya buruh yang berkumpul dari industri besar di wilayah Kecamatan Sukaluyu membuat lalu lintas menjadi padat. Akibatnya, kemacetan parah terjadi.

Ratusan ribu buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mogok kerja selama 3 hari di perusahaan masing-masing termpat buruh tersebut bekerja.

"Ada (mogok), hari ini sesuai agenda dan instruksi dari DPP kita tetap melanjutkan aksi unjuk rasa berupa demo menghentikan produksi di tempat kerja masing-masing," ujar Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bekasi, Fajar Winarno, ketika dihubungi detikcom, Selasa (6/10/2020).

Aksi mogok tersebut, kata Fajar, sudah dikoordinasikan dengan aparat kepolisian dan TNI. Mogok kerja dilakukan sebagai bentuk protes karena omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja disahkan.

Mogok dilakukan pada 6-8 Oktober. "Iya (mogok) 3 hari sampai tanggal 8 hari Kamis," imbuh Fajar.

Sementara itu, pihak kepolisian dan TNI akan melakukan penjagaan di Kawasan Industri. Ratusan polisi dan TNI dikerahkan.

Buruh melakukan longmarch untuk menolak pengesahannya Omnibus Law. Namun sebelum sampai di lokasi aksi di kantor Pemkab Bekasi, buruh dimintai untuk putar balik.

Buruh melakukan long march untuk menolak pengesahannya omnibus law. Namun sebelum sampai di lokasi aksi di kantor Pemkab Bekasi, buruh dimintai berputar balik.

Cikarang: Buruh Long March, Lalin Macet

Massa buruh menggelar long march di Jalan Cikarang-Cibarusah, Kabupaten Bekasi, siang ini. Massa hendak berdemo di depan kantor DPRD Kabupaten Bekasi.

Pantauan detikcom di Jalan Cikarang-Cibarusah pukul 09.45 WIB, tampak buruh yang mengenakan pakaian serba biru melakukan aksi long march. Long march buruh mengambil sebagian jalur kendaraan.

Kemudian, terlihat sejumlah buruh berdiskusi dengan polisi. Mereka diarahkan untuk menghentikan long march demi menghindari kemacetan.

Dampak long march itu, terjadi kemacetan mencapai 400-600 meter arah kawasan EJIP.

Foto: Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Cianjur kepung Kantor DPRD Cianjur, Selasa (6/10/2020). Massa menolak UU Cipta Kerja yang disahkan. (Ismet Selamet/detikcom

Sumber: detik.com

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: