Langsung ke konten utama

Featured Post

Inilah Susunan Pengurus DPD FPI DKI Jakarta 2020 - 2025, Dibawah Komando IB HRS Siap Berjuang Maksimal

Kamis, 22 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Alhamdulillah, inilah Susunan Pengurus DPD FPI DKI Jakarta Periode 2020 - 2025, siap berjuang semaksimal mungkin dibawah komando Imam Besar Habib Rizieq Shihab. Imam : Habib Muchsin bin Zaid Al-Attas1. Untuk Majelis Syuro,Ketua MS : Habib Ali Rido Bin Idrus Hasyim Alatas, M. SiSekretaris MS : KH. Muhammad Nur Sasi, L.CKetua Majelis Syariat : Drs. KH. Sulaiman Rohimin, Ket Majelis Penasehat : H. Abdul Rahman, S.KomKet Majelis Pembina : H. Syafei Taher,  S.AgKet Majelis Pengawas : Ust. Muhammad Nurdin (Ust. Jajang)Ket Majelis Kehormatan : Habib Sholeh bin Muchdor Al-Athos2. TanfidziKetua : Abuya KH. Abdul Majid, S.ESekretaris : Ust. Agus MaulanaBendahara : H. AminullahWakabid Da'wah : Ust. Kasyfun NazirWakabid Hisbah : Ust. Ria SusiloWakabid Jihad : Ust. Mohammad IqbalWakabid Penegakan Khilafah : Ust. Salman Al Farisi GhozaliWakabid Organisasi : Hb. Sahid bin Yahya

Tolak Omnibus Law UU Ciptaker, ANAK NKRI Mojokerto Raya Audiensi Bersama DPRD Kab Dan Kota

 




Rabu, 14 Oktober 2020

Faktakini.net

Mojokerto. Sehubungan dengan pengesahan UU Ciptakerja oleh DPR RI yang menuai banyak kontraversi dan penolakan dari rakyat serta berbagai elemen anak bangsa, Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI) Mojokerto raya gelar audensi dengan DPRD kabupaten dan kota untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi warga masyarakat Mojokerto.

Audensi yang  gelar di gedung dewan itu di mulai tepat pukul 13.00 di dihadiri anggota DPRD kabupaten dan kota serta Bp. Kapolres kabupaten  juga Bp. Kapolreta beserta jajarannya. Selasa (13/10/202)

Berikut muatan isi aspirasi pemyampaian pendapat Anak NKRI Mojokerto Raya terhadap Undang Undang Omnibus Law cipta kerja:


Mojokerto, 10 Oktober 2020

Kepada Yth
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Mojokerto
Di
  Mojokerto

Bismiilahirrohanirrohim.
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam muqodimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.

Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap mendatangkan TKA yang berpaham komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman Pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme).
Disisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlansung.
Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus law) yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Tidak dapat dipungkiri kehadiran UU Ciptakerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan aseng dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal (buruh).
Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaran negara dibawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila.
Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Berdasarkan Taklimat Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) nomer : Kep-1730/DP-MUI/X/2020 diantaranya :

~ MUI sangat menyesalkan dan prihatin kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merespon dan mendengarkan permintan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dewan Pimpinan MUI serta Pimpinan Ormas-Ormas Islam dan segenap elemen bangsa yang menolak ditetapkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, padahal berbagai elemen bangsa tersebut telah mengirimkan pernyataan sikapnya bahkan telah bertemu dengan Pimpinan DPR RI dan anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.

~ MUI menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha, cukong, investor serta bertolak belakang dengan pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 yang berbunyi, " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".

Maka konsukuensi hukum UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dari hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan RUU Ciptaker tidak transparan dan terlalu terburu-buru tidak sesuai amanat hukum tentang pembentukan UU.

2. RUU Ciptaker bertentangan dengan azas hukum.

3. RUU Ciptaker berpotensi membuka pintu penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, karena RUU Ciptaker banyak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kedalaman kewewenangan eksekutif.

4. RUU Ciptaker dapat merusak tatanan sistem hukum Indonesia.

5. Dalam RUU Ciptaker, terjadi kemunduran jaminan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

6. RUU Ciptaker melonggarkan proses pembuatan amdal sehingga berpotensi memperluas kerusakan lingkungan.

7. RUU Ciptaker memberikan kewenangan luas kepada pemerintah atas nama  "Kepentingan strategis nasional" dalam urusan tata ruang yang dapat membahayakan lingkungan hidup.

8. RUU Ciptaker berpotensi memicu luasnya penggusuran paksa atas nama pembangunan dan pengadaan tanah demi kepentingan umum, dengan memperluas kategori "kepentingan umum".

9. RUU Ciptaker mempermudah penguasaan lahan oleh korporasi, salah satunya dengan menghapus kewajiban pembangunan kebun plasma minimal 20% dari luas total izin HGU, memperluas jurang ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dengan korporasi.

10. RUU Ciptaker juga diskriminatif, lebih pro terhadap korporasi, dengan melonggarkan beberapa aturan pidana dari sanksi pidana penjara menjadi sekedar sanksi administrasi denda.

11. RUU Ciptaker melemahkan kewenangan MUI dalam proses pengawasan kehalalan suatu produk, serta melonggarkan persyaratan mendapatkan fatwa halal.

12. RUU Ciptaker merubah orientasi lembaga pendidikan dari yang bersifat sosial nirbala menjadi berorientasi bismis dengan adanya persyaratan izin usaha.

13. RUU Ciptaker melegitimasi bagi usaha liberalisasi dan privatisasi sektor ketenaga listrikan, yang seharusnya dikuasai negara karena merupakan cabang produksi penting negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sesuai pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Demikian berbagai pertimbangan atas dasar   Aliansi Ummat Islam Mojokerto Raya melanjutkan amanat Ummat Islam Mojokerto untuk MENOLAK UU CIPTA KERJA.
Dengan ini kami mengharapkan para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kotamadya Mojokerto menerima dan meneruskan amanat Ummat Islam yang ada di Mojokerto Raya ini. 

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Jazakumulloh khoiron.katsir.
Wassalamualaikum wr.wb.

Hormat Kami,

Ketua ANAK NKRI
Mayor (purn) Kiptono












Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: