Langsung ke konten utama

Featured Post

Jadwal dan Bacaan Niat puasa Ayyamul Bidh, Mulai Jum'at 13 Rabiul Awal 1442 H/ 30 Oktober 2020

Jum'at, 30 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Jadwal dan bacaan niat puasa Ayyamul Bidh, doa buka puasa, mulai 30 Oktober 2020.Ibadah puasa Ayyamul Bidh juga memiliki banyak keutamaan.Puasa Ayyamul Bidh harus dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut.Umat Muslim disarankan untuk menunaikan puasa Ayyamul Bidh bulan Rabiul Awal 1442 H.Ayyamul Bidh sendiri adalah puasa yang bisa dilakukan di pertengahan bulan Hijriah.Ibadah ini jatuh pada hari ke-13, 14, dan 15 Hijriah tiap bulannya.Disebut puasa Ayyamul Bidh karena pada 3 hari itulah bulan bersinar terang, sehingga malam tampak putih bercahaya.Berikut beberapa dalil yang menjelaskan tentang anjuran Puasa Ayyamul Bidh:Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ“Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meningg…

Terkait Pengesahan RUU Ciptaker, Pengamat: DPR Licik Dan Pengecut

 


Rabu, 7 Oktober 2020

Faktakini.net

DPR LICIK DAN PENGECUT

by M Rizal Fadillah

Ketuk palu pengesahan RUU Cipta Kerja bagian dari Omnibus Law oleh DPR di luar agenda awal cukup mengejutkan. Bukan kejutan prestasi tetapi kejutan pelecehan aspirasi. DPR secara institusi mempermalukan dirinya sendiri. Ada yang bernada nyinyir menyebut DPR pimpinan Puan Maharani "pembunuh mic" sebenarnya memang sudah tidak punya rasa malu. 

Di Medsos ada tayangan kalimat duka dari Senayan "innalillahi wa inna ilaihi roojiuun". Semula dikira ada yang meninggal, ternyata yang wafat itu adalah "hati nurani" anggota Dewan. Terlepas dari keberanian politik dan acungan jempol untuk dua fraksi yang menolak, maka DPR untuk kesekian kali menyakiti rakyat. Ngotot untuk memutuskan dengan rekayasa yang terang benderang. 

Dengan berat memang kita harus menilai bahwa DPR melakukan kebijakan licik dengan mengambil momen Covid 19 untuk memutus tergesa-gesa RUU kontroversial yang menimbulkan kemarahan rakyat khususnya kelompok buruh. Dengan licik memindahkan waktu pengesahan dari rencana tanggal 8 menjadi tanggal 5 Oktober dipastikan undangan kilat yang tidak layak untuk suatu persidangan penting. 

Di samping licik DPR juga pengecut karena menghindar dari aksi unjuk rasa buruh yang tersakiti. Agenda mogok nasional tanggal 6-7 dan 8 Oktober yang dibarengi dengan unjuk rasa terendus DPR dan diantisipasi dengan mempercepat Sidang Paripurna. Nampaknya anggota Dewan Yang Terhormat gemetar ketakutan digeruduk massa aksi. Hit and run. Putuskan dan lari untuk sembunyi. Sungguh memilukan. 

Rakyat akan semakin muak dengan perilaku licik dan pengecut seperti ini. Dewan tidak mampu menampilkan wibawa yang sesuai dengan kehormatan dari panggilannya. DPR lebih parah dari perannya di masa Orde Baru yang dicap tukang stempel. Eksekutif kini mengangkangi legislatif. Rakyat sedih dan marah harus membiayai mahal wakil-wakil yang dianggap menghianatinya. Stempel baru DPR adalah Dewan Penghianat Rakyat.

Ketika kedaulatan rakyat diabaikan dan menjadi bahan mainan serta sarana sekedar untuk mengeruk kekayaan, maka hancurlah kepercayaan. Omnibus Law yang tak lain adalah kemauan Pemerintah telah menghancurkan hukum dan politik. Sejak awal kongkalikong Pemerintah dengan DPR sudah dirasakan dan dilihat oleh rakyat.

Kini buruh marah dan elemen masyarakat lain memahami dan merasakan kemarahan tersebut. Kebodohan Pemerintah dan DPR akan terlihat akibatnya ke depan. 

Selamat berjudi dengan aspirasi dan kepura-puraan demokrasi. Gumpalannya adalah "mosi tak percaya" di tengah pandemi dan resesi. 

Siapa menabur angin akan menuai badai. 

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Bandung, 7 Oktober 2020

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: