Langsung ke konten utama

Featured Post

Pernyataan Sikap PC FMI Kota Serang Dan Pandeglang: Kutuk Keras Macron Atas Penodaan Agama

Kamis, 29 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Mahasiswa yang tergabung ke dalam Front Mahasiswa Islam (FMI) Cabang Kota Serang dan Pandeglang mengutuk keras atas penodaan norma agama yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron sesuai dengan putusan mahkamah uni eropa dimana tidak boleh adanya sikap penghinaan terhadap nabi.Dalam pernyataan sikapnya FMI Kota Serang dan Pandeglang memberikan beberapa poin-poin tuntutan kepada Presiden Perancis diantaranya mengutuk keras atas penyebaran kartun penghinaan nabi Muhammad S.A.W. yang dilakukan Presiden Perancis pada Kamis (29/10/2020).Kemudian dalam tuntutan lainnya FMI Kota Serang dan FMI Pandeglang menyerukan untuk melakukan aksi boikot pembelian dan penggunaan produk-produk yang berasal dari Perancis karena aksi boikot merupakan salah satu hak kebebasan pendapat.Klik video:



Tegas! FPI Minta Nuzul Rachdy Si Penuding 'Pesantren Bawa Limbah' Mundur 19 Oktober

 





Jum'at, 16 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Ormas Islam Front Pembela Islam (FPI), mengingatkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan, untuk tidak main mata dengan DPC PDIP Kuningan untuk menetralisir kasus diksi “limbah” Nuzul Rachdi agar tidak mundur dari jabatannya sebagai ketua DPRD.

“Ingat, puluhan ribu pasang mata saat ini menyoroti kerja BK DPRD,” ucap Ketua FPI Kuningan, Kyai Edin Kholidin, Jum’at (16/10/2020), kepada InilahKuningan

Permohonan maaf Nuzul, menurut Kyai Edin, hanya bisa menyelesaikan masalah normatif dengan Husnul Khotimah, tapi tidak dengan umat. Maka untuk kemaslahatan umat, jalan satu-satunya Nuzul Rachdi harus mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kuningan.

“BK DPRD harus professional dalam merealisasi aspirasi umat Islam. Kami beri batasan waktu sampai 19 Oktober,” tegas dia

Manakala BK DPRD tidak mampu memberikan keputusan sesuai tanggal deadline FPI, maka Ia mengancam akan mengadakan aksi besar-besaran, pada 22 Oktober, di halaman gedung DPRD.

Selanjutnya, FPI mendesak PDIP sebagai asal partai Nuzul Rachdi  untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa, Nuzul Rachdi harus diturunkan dari jabatan ketua DPRD Kuningan.

“Alasannya sudah jelas dan nyata. Masyarakat Kuningan menolak Nuzul Rachdi sebagai ketua DPRD atas ucapannya telah menghina pesantren dan santri,” tandas Kyai Edin.

Sebagaimana diketahui, tudingan Nuzul yang juga merupakan Sekretaris DPC PDIP Kuningan dalam menyikapi penyebaran wabah Covid-19 yang terjadi di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, di Media Sosial/ Youtube saat diwawancara oleh awak media, akhirnya menuai protes warga masyarakat bahkan mereka mendesak Nuzul untuk mundur dari jabatannya.

 "Jangan sampai Husnul ini hanya membawa limbah, limbah wabah dan limbah segalanya......" , ujar Nuzul.

Sementara itu Kang Jabrig Siap Pimpin Aksi, Jika Keputusan BK Tidak Sejalan Dengan Kaum Sarungan

Diksi "limbah" yang dilontarkan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, masih menjadi buah bibir dikalangan masyarakat. Salah satunya Pimpinan Laskar Pembela Islam Kabupaten Kuningan, M. Hasan Amirudin.

Melihat semakin banyaknya para tokoh ulama, ormas di Kabupaten Kuningan yang ikut menyikapi tentang diksi "limbah" tersebut, menurut Hasan, itu cukup menjadi bukti bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang bisa dianggap sepele.

M.Hasan, yang juga merupakan salah satu Dewan Kyai Ponpes Hidayatul Ikhwan Tegalgede Ciputat mengatakan, isu "limbah" dalam beberapa Minggu kebelakang selalu menjadi "Tranding Topik" di Kabupaten

Foto: KH Edin Kholidin

Sumber: inilahkuningan.com dan lainnya




Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: