Langsung ke konten utama

Featured Post

Bapas Bogor Banding Kasus Habib Bahar, Ustadz Novel: Ambisi Untuk Kriminalisasi Ulama

Jum'at, 23 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor telah resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan penceramah kondang, Habib Bahar Bin Smith soal surat keputusan pencabutan asimilasi.Upaya banding itu pun direspon oleh Wakil Sekjen (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustadz Novel Bamukmin yang menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), khususnya Bapas Bogor, masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama."Selaku Wasekjen PA 212 tentunya prihatin terhadap Kemenkumham khususnya Bapas Bogor masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama," ujar Ustadz Novel Bamukmin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).Ustad Novel mengaku tidak heran karena Kemenkumham, khususnya Bapas Bogor, merupakan kepanjangan tangan dari pemimpin yang dianggapnya tidak bersahabat dengan ulama yang tegas dan istiqomah."Malah para pelaku kejahatan atau residivis juga para koruptor dan pe…

Tanggapan Khozinudin Terkait Penangkapan Syahganda Nainggolan Dan Anton Permana

 



Rabu, 14 Oktober 2020

Faktakini.net

*DIPIKIRNYA DENGAN MENANGKAP SYAHGANDA DAN ANTON PERLAWANAN RAKYAT AKAN MEREDUP ? KELIRU ! JUSTRU PERLAWANAN RAKYAT MAKIN MEMBARA !*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*

Sastrawan Politik

Anton Permana ditangkap, menyusul kemudian Syahganda Nainggolan. Keduanya, dijemput mabes Polri, begitu kabar yang beredar di sosial media.

Tidak perlu surat panggilan, tidak perlu dijemput saat siang. Keduanya, ditangkap saat rakyat terlelap dalam tidur. Meskipun, keduanya adalah tokoh, dan jelas alamat tinggalnya.

Anton Permana, dituding menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Lagi-lagi, pasal 28 ayat (2) UU ITE yang digunakan. Pasal kriminalisasi yang menjadi langganan untuk menjerat aktivis, untuk menjerat Gus Nur, Ali Baharsyah, Despianor, Rini Sulistiawati, dan yang lainnya.

Untuk Syahganda, belum ada kabar ditangkap atas dasar pasal apa. Yang jelas, penangkapan ini terjadi sesaat setelah lokasi target aksi tolak UU cipta kerja dipenuhi spanduk KAMI.

Entahlah, apakah negosiasi akan menghasilkan kabar KAMI dibalik dalang demo tolak UU Cipta Kerja sebagaimana dihembuskan rezim. Selama ini, rezim menuding ada aktor intelektual dibalik demo tolak UU Cipta Kerja. Apakah penangkapan ini bagian dari skenario 'dalang dibalik aksi' untuk membenarkan tudingan rezim.

KAMI sendiri, telah tegas tidak terlibat dalam aksi, meskipun mendukung tuntutan buruh. Apapun release penangkapan Syahganda dan Anton yang keduanya aktivis KAMI, isu penolakan UU Cipta Kerja akan berbuntut panjang. Bukan sekedar tuntutan pembatalan UU Cipta Kerja, boleh jadi juga tuntutan membatalkan presiden. Untuk tuntutan kedua, nampaknya MPR RI harus melakukan persiapan sejak dini sebelum prosesi itu resmi dimulai.

Penangkapan ini, diduga kuat adalah bagian dari strategi penggembosan perlawanan rakyat. Sungguh, satu sikap pengecut yang tak layak wujud dalam pribadi pemimpin.

Sikap garang dan bengis kepada rakyat sendiri. Tapi begitu menghamba kepada asing dan aseng. Ini pengecut !

Namun langkah ini, diyakini tak akan mampu mematikan api perlawanan rakyat. Api itu justru kian berkobar, menjalar kesegenap penjuru negeri. Api yang akan membakar tirani dan penindasan.

Wahai rakyat, wahai umat, tunjukkan sikap ksatria kalian. Kalian hanya boleh hidup dibawah Panji kemuliaan. Kalian tak boleh hidup, dibawah bayang ketakutan, dan dibawah kendali kehinaan.

Teruskan perlawanan, teruskan perjuangan, kobarkan api perlawanan pada setiap inchi kezaliman. Jangan pernah takut atau gentar, hanya Allah SWT lah pemilik kekuasaan sejati.

Mohonlah kepada Allah SWT, agar selalu dijaga dan dalam lindungan-Nya. Sebab, penjagaan terbaik hanyalah dari Allah SWT. [].

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: