Langsung ke konten utama

Featured Post

Jadwal dan Bacaan Niat puasa Ayyamul Bidh, Mulai Jum'at 13 Rabiul Awal 1442 H/ 30 Oktober 2020

Jum'at, 30 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Jadwal dan bacaan niat puasa Ayyamul Bidh, doa buka puasa, mulai 30 Oktober 2020.Ibadah puasa Ayyamul Bidh juga memiliki banyak keutamaan.Puasa Ayyamul Bidh harus dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut.Umat Muslim disarankan untuk menunaikan puasa Ayyamul Bidh bulan Rabiul Awal 1442 H.Ayyamul Bidh sendiri adalah puasa yang bisa dilakukan di pertengahan bulan Hijriah.Ibadah ini jatuh pada hari ke-13, 14, dan 15 Hijriah tiap bulannya.Disebut puasa Ayyamul Bidh karena pada 3 hari itulah bulan bersinar terang, sehingga malam tampak putih bercahaya.Berikut beberapa dalil yang menjelaskan tentang anjuran Puasa Ayyamul Bidh:Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ“Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meningg…

Proses Hukum Ke MK Atau Proses Politik Agar Presiden Terbitkan Perppu?

 



Rabu, 7 Oktober 2020


Faktakini.net


*PROSES HUKUM KE MK ATAU PROSES POLITIK AGAR PRESIDEN TERBITKAN PERPPU ?*


_[Catatan Hukum Perlawanan Terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja]_


Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*

Advokat, Pejuang Khilafah



DPR dan sejumlah pihak menyarankan masyarakat yang kontra terhadap UU Ciptaker untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi (MK). Sebab, mekanisme untuk melakukan koreksi UU secara hukum adalah dengan melakukan uji materi ke MK.


Di Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat mengajukan kritik terhadap UU Cipta Kerja secara formil maupun materiil, dan dapat memohon pembatalan UU Cipta Kerja secara keseluruhan, sebagian secara pasal per pasal, atau meminta melakukan tafsir ulang terhadap sejumlah pasal.


Hanya saja, masyarakat banyak yang apatis terhadap proses hukum di MK. Problem yang dihadapi masyarakat terhadap proses uji materi di MK, diantaranya meliputi :


*Pertama,* adanya ketidakpercayaan terhadap MK untuk mengadili secara objektif dan memberi putusan yang adil. Hasilnya, putusan yang dikeluarkan MK bukan mengoreksi kezaliman UU yang diproduksi DPR atau Perppu yang diterbitkan Presiden, tapi justru melegitimasi kezaliman.


Penulis sendiri, pernah mengajukan uji materi terhadap Perppu Ormas ke MK. Dalam prosesnya, penulis merasa diperlakukan tidak adil.


Para pemohon dibatasi waktu dalam menjelaskan dasar-dasar dan argumentasi permohonan. Sementara pihak pemerintah selaku pihak terkait, diberi waktu begitu luas.


Kala itu, Tjahyo Kumolo selalu Mendagri bebas berdeklamasi hingga nyaris satu jam. Bahkan, dalam agenda tanggapan Pemerintah, Tjahyo begitu bebas memutar film pengantar di MK, padahal agenda belum masuk tahapan pembuktian.


Forum Hukum di MK seperti menjadi mimbar opini bagi pemerintah. Sementara Pemohon maupun kuasa hukumnya, baru bicara sebentar sudah di intervensi hakim MK.


Saat itu karena merasa diperlakukan tidak adil, dalam forum MK khususnya terkait pembagian waktu bicara, penulis sebagai salah satu kuasa hukum Pemohon mengajukan interupsi. Penulis sampaikan kepada Majelis MK satu ungkapan :


_"Yang Mulia, jika kami tidak mendapatkan keadilan dalam prosesnya, bagaimana mungkin kami mendapat keadilan dari putusannya ?"_


Sontak Ketua Majelis Hakim MK, Arif Hidayat menyela dan marah. bahkan, menuding penulis melakukan 'Contempt Of Court'.


Itu ditinjau dari prosesnya. Bagaimana dengan putusannya ? Sudah banyak bukti, MK tak lebih menjadi alat legitimasi kebijakan perundangan Presiden dan DPR.


Uji materi Perppu dan UU Ormas ditolak MK. Uji materi UU KPK (perubahan) ditolak MK. Gugatan Sengketa Pilpres 2019 ditolak MK. Perppu Covid ditolak MK karena kehilangan objek. Dan kuat dugaan, akan menyusul penolakan MK terhadap Yudisial Review UU Covid-19 (UU Nomor 2 Tahun 2020 berisi tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang).


Jadi preseden-nya MK itu hanya mengubur harapan rakyat, bukan menyemai dan menumbuhkan keyakinan akan adanya keadilan di MK. Jika UU Omnibus Law dibawa ke MK, kuat dugaan nasibnya tidak akan jauh beda dengan nasib Perppu dan UU ormas, UU KPK dan Gugatan Sengketa Pilpres 2019.


*Kedua,* problem yang dihadapi masyarakat terkait terbitnya UU Cipta Kerja, bukanlah sekedar adanya problem inkonstitusionalitas norma. Tetapi ketidak-amanahan, pengkhianatan, dan ketidakberpihakan politik DPR terhadap rakyat.


Jadi, problemnya problem politik bukan problem hukum. UU yang dikeluarkan DPR juga produk politik dari kengototan DPR yang mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU.


Karena itu, membawa persoalan politik ke rahah hukum akan sulit dimenangkan. Hukum itu sendiri produk politik.


*Karena itu cara yang paling rasional adalah melakukan perjuangan dan perlawanan secara politik,* melalui berbagai aksi, agar Presiden dapat mendengar aspirasi rakyat atas penolakan rakyat dan dapat segera menerbitkan Perppu yang membatalkan UU Cipta Kerja dari DPR.


Memang benar, UU ini juga inisiatif eksekutif bukan inisiatif dewan. Artinya, UU Cipta Kerja disahkan itu atas permintaan Presiden, bagaimana mungkin Presiden mau menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU permintaannya sendiri ?


Kata kuncinya adalah 'Adu Kuat'. Ya, bukan lagi soal norma, soal benar salah, tapi soal adu kuat secara politik, adu legitimasi ditengah publik.


Jika gerakan rakyat mampu memenangkan pertarungan politik, maka presiden tak akan mampu menolak untuk menerbitkannya Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.


Langkah politik ini lebih memiliki peluang untuk menang, ketimbang membawa perkara ke majelis MK. Langkah politik ini juga konstitusional, karena gerakan menyampaikan aspirasi penolakan melalui saluran menyampaikan pendapat dimuka umum dijamin oleh konstitusi. [].

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: