Langsung ke konten utama

Featured Post

PKS: Masyarakat Bukan Kelinci Percobaan, Jangan Ugal-Ugalan Soal Vaksin Corona

Ahad, 25 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mulyanto, meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin COVID-19 agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.Mulyanto mengatakan, jika efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin COVID-19 tersebut langsung diedarkan, maka hal itu akan membuat gaduh lagi di dalam masyarakat.“Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, dalam keterangannya, Sabtu, 24 Oktober 2020.Sebelumnya Mulyanto mengatakan, kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid haruslah berbasis riset alias evidence based approach. Tidak boleh sembarang atau sekadar perkiraan.Menurut Anggota Majelis Syuro PKS ini, tindakan yang dilakukan pemerintah harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat peneri…

PKI Gaya Baru, Ada Di Sekitar Anda?



Kamis, 1 Oktober 2020

Faktakini.net

PKI GAYA BARU, ADA DI SEKITAR ANDA?

Saya sudah mengakhiri serial tulisan tentang Melawan Lupa 55 Tahun G-30-S/PKI. Ternyata masih banyak data berseliweran tentang PKI, tepatnya PKI Gaya Baru.

Semula saya merenung, ah itu mungkin sekadar isu. Dengan banyak sumber mengatakan hal itu serta dicocokan dengan perkembang politik saat ini; kok kayaknya ada tanda-tanda keterkaitannya.

Inilah beberapa data yang saya pungut dari internet, dan saya harap Anda ikut menambahkan. Sebab siap tahu PKI Gaya Baru itu ada di sekitar Anda.

Menurut Ketua Taruna Muslim, Alfian Tanjung, gerakan komunis Indonesia (PKI Gaya Baru) menempuh tiga arus besar, yakni keinginan untuk menjadi partai legal, penyusupan (infiltrasi) seperti SI Merah main di dalam SI Putih dulu, dan gerakan bawah tanah (clandenstein) atau bisa disebut PKI malam atau Hantu PKI.

“Saat ini ada Liga Komunisme Indonesia (LKI) yang dipimpin Begug Sastro. Ada juga Partai Demokratik Patriot Indonesia (PDPI) yang dipimpin Siswoyo. PDPI ini sebagai pemasok kader PKI masuk di DPRD I, DPRD II dan DPR,” ungkap Alfian.

Dosen Universitas Hamka Jakarta itu mengungkapkan, PKI menargetkan kader-kader PKI bisa menduduki 400 kursi di DPR RI. Tujuan akhirnya, kader-kader PKI yang menjadi anggota DPR akan mengamandemen Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan PKI.

Sementara itu, mantan KSAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri yang Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, mengungkapkan, berdasarkan informasi Badan Intelijen Negara, saat ini ada 60 anggota DPR yang masuk dalam gerakan komunis baru. Sebagian dari mereka aktif menyebarkan dan melakukan gerakan komunis di berbagai daerah.

Misalnya, seperti yang dilaporkan Gabungan Elemen Masyarakat Waspada Bahaya Laten Komunis tentang kelakuan anggota DPR-RI Ribka Tjiptaning Proletariati dan Rieke Dyah Pitaloka yang menyalahgunakan fasilitas negara untuk membangkitkan kembali neo-komunisme.

Dalam laporan disebutkan, pada 24 Juni 2010 di Rumah Makan Pakis Ruyung, Banyuwangi, Jawa Timur, kedua anggota DPR itu mengumpulkan orangtua dan anak-anak eks PKI yang tergabung dalam Paguyupan Korban Orde Baru (Pakorba).

Dalam kegiatan bercover sosialisasi program jaminan kesehatan itu, kedua politisi membela gerakan PKI dan memprovokasi untuk menuntut rehabilitasi PKI. Pertemuan ditingkahi hiburan penampilan Angklung Soren Layar Kumendung yang membawakan lagu-lagu ciptaan PKI sebelum 1965.

Tokoh-tokoh PKI senior-yunior juga aktif menggelar kongres. Misalnya kongres kesepuluh di Ngablak, Magelang, Jawa Tengah, yang dipimpin Ketua Umum Wahyu Setiaji dan Sekjen Teguh Karyadi. Dua nama ini sampai sekarang belum dikenali sosoknya.

“Kongres itu  menggunakan cover pelatihan pembuatan pupuk organik. Di hadapan publik tertulis pelatihan pupuk organik, tetapi di dalamnya ada Kongres PKI kesepuluh,” ungkap Alfian.

Menurut Kivlan Zen, Ketua Bidang Khusus Gerakan Bela Negara, rencana jangka pendek Partai Komunis Gaya Baru adalah menyatakan bahwa Gerakan G30S/PKI adalah masalah internal TNI AD dan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terlibat, maka anggota PKI harus direhabilitasi. Oleh karena itu, PKI harus dihidupkan kembali dengan mencabut Tap MPRS XXV/1996 tentang Pelarangan Partai Komunis dan underbow-nya serta Paham Komunis, Leninis, Marxis, dan Maois di Indonesia. Selanjutnya, harus terlaksana pencabutan UU No 27/1999 tentang Larangan Paham Komunis, Leninis, Marxis, dan Maois kecuali untuk pelajaran di lembaga pendidikan tertentu.

Kongres kesembilan digelar di Cianjur dengan cover pertemuan koperasi, sebagai kelanjutan dari kongres kedelapan di Sukabumi pada tahun 2000.

Menurut Komando Resort Militer 074 Warastratama Surakarta, sejumlah pertemuan yang digelar ‘’korban’’ pembersihan PKI, merupakan indikator yang menunjukkan  komunisme akan diangkat dan dibangkitkan kembali.

”Indikasi bangkitnya komunisme terjadi 5 tahun terakhir dan melalui gerakan yang terstruktur. Semua ‘isme’ kalau mau bangkit pasti terstruktur, tidak ada yang sederhana,” katanya. (Saiful Bahri).

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: