Langsung ke konten utama

Featured Post

FPI Lampung Peringati Maulid Nabi Dan Lantik DPC FPI Tanjung Karang Barat Dan Pusat

Ahad, 1 November 2020
Faktakini.net, Jakarta - Hari Sabtu (31/10/2020) DPD FPI Lampung mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H, sekaligus melakukan pelantikan dua DPC, yaitu:
1.DPC FPI Tanjung Karang Barat (TKB)  2.DPC FPI Tanjung Karang Pusat
Kegiatan ini bertempat di Masjid Falahuddin Sukajawa Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan dihadiri Oleh Ketua DPD FPI Lampung H Fidyan Fuad didampingi oleh Sekretaris DPD FPI Lampung,Para Habaib, kiyai, Ustadz, dan Santri. 
Pengawalan dan Pengamanan dijaga oleh Sayap juang FPI Lampung, BAT dan LPI ,TNI dan Polri
Habib Umar Assegaf Imam Daerah FPI Lampung saat melantik dan membaiat kepada para Tanfidzi TKB dan TKP, mengatakan, "Antum semua agar taat kepada Allah dan Rosulullah, dan taat kepada pimpinan. Jangan kendor dlm ber Amar maruf Nahi Munkar.Semoga istiqomah dlm perjuangan".
Sumber:  Kontributor LIF Lampung (Mance Sr)


Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural KPK Akan Dapat Mobil Dinas Baru





Jum'at, 16 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya persetujuan dari DPR RI terkait anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (15/10/2020).

Ali enggan membeberkan besaran rincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut. Pasalnya, kata dia pembahasan terkait pagu anggaran untuk mobil dinas tersebut masih belum final.
 
“Mengenai besaran rincian anggaran untuk hal tersebut, saat ini belum final dan masih dalam pembahasan terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut,” katanya.

Ali mengatakan bahwa mengenai jumlah unit mobil dinas akan mengacu kepada Peraturan Komisi Organisasi dan Tata Kerja. Saat ini aturan tersebut masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.

“Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana peraturan menteri keuangan dan e-katalog LKPP,” katanya.


 
Hanya saja, Ali menegaskan, saat ini, KPK belum memiliki mobil dinas jabatan baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK.

Adapun, berdasarkan informasi yang dihimpun, pimpinan KPK bakal mendapat jatah mobil dinas. Mobil dinas jabatan untuk ketua KPK dianggarkan Rp1,45 miliar, sedangkan untuk empat pimpinan lainnya masing-masing satu miliar.

Dikonfirmasi terpisah Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membenarkan bahwa Komisi III telah menyetujui anggaran pengadaan mobil di KPK.

“Terkait soal anggaran pengadaan mobil di KPK, maka Komisi III hanya menyetujui jumlah dan peruntukan besarnya saja, karena memang DPR tidak boleh masuk dalam pembahasan satuan tiga dari mata anggaran K/L. Karena itu yang kami setujui adalah kebutuhan anggaran pengadaan mobil KPK secara keseluruhan,” kata Arsul saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

sumber: bisnis.com

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: