Langsung ke konten utama

Featured Post

Merah Johansyah: 1 Ruas Jalan Nama Jokowi di Emirat Arab Ditukar dengan 256 Ha di Kaltim

Jum'at, 23 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta -  Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah mengatakan, 1 ruas jalan nama Presiden Joko Widodo Street di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ditukar dengan 256 Ha di Kaltim.“1 ruas jalan dikawasan bisnis utk plang nama Jokowi sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta utk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim”, kata Merah, dikutip di akun Twitter pribadinya @Merah_Johasyah, Rabu (21/10/2020).“Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yg melindas buruh & lingkungan,” sambungnya sembari mengunggah tangkap layar Detik.com tentang dibalik nama jalan Jokowi di Emirat Arab dan Kompas.com tentang putra mahkota Abu Dhabi menjadi ketua dewan pengarah Ibu Kota Baru.Merah juga menilai bahwa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai upaya menggadaikan sumber daya alam di Kaltim dengan dalih pemindahan Ibu Kota.“Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru,” katanya.Sebelumnya, melalui instagram pr…

Perppu, Saluran Penyelesaian Kisruh UU Cipta Kerja

 



Jum'at, 9 Oktober 2020


Faktakini.net


*PERPPU, SALURAN PENYELESAIAN KISRUH UU CIPTA KERJA*


Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*

Advokat, Aktivis Pejuang Khilafah



Gubernur di Kalimantan Barat ( Kalbar ) Sutarmidji, telah meminta  Presiden Joko Widodo agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Omnibus Law. (8/10).


Sejalan dengan Kalbar, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat usai menemui perawakilan serikat buruh di Gedung Sate, Kamis 8 Oktober 2020, juga meneruskan aspirasi penolakan Buruh dan permintaan penerbitan Perppu oleh Presiden.


Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut dan menggantikan omnibus law UU Cipta Kerja. Hal ini disampaikan merespons masifnya penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang yang baru disahkan itu.


Dikalangan mahasiswa, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyesalkan langkah Pemerintah dan DPR RI yang secara sepihak mengesahkan UU Cipta Kerja. Di tengah pandemi Covid-19, keputusan yang ditempuh DPR RI dinilai sangat tidak mewakili rakyat. Karena itu, IMM mendesak agar presiden terbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.


Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perppu. Perppu dimaksud untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) setelah salah satu fraksi DPR tersebut menolak disahkannya UU Ciptaker.


Penulis juga secara khusus, telah mengunggah artikel tentang pentingnya Presiden menerbitkan Perppu untuk menyudahi konflik akibat terbitnya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui bersama, kontroversi UU ini telah memicu demo massif yang meluas dan menimbulkan banyak korban, baik dipihak pendemo juga aparat kepolisian.


Sementara itu, Istana sudah berteguh sikap, tidak akan menerbitkan Perppu. Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian.


Menurut Donny, pemerintah mempersilakan pihak-pihak yang menolak UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Tentu saja Presiden tidak akan membuka opsi menerbitkan Perppu dalam kondisi biasa. RUU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan produk legislasi dari Eksekutif, dari Presiden. Bagaimana mungkin Presiden menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU yang dimintanya ?


Namun, jika terjadi keadaan memaksa, situasi yang genting, saat aspirasi publik semua menghendaki terbitnya Perppu, saat konflik sosial meluas akibat demo yang tak kunjung mendapat solusi, saya kira Presiden akan menerbitkan Perppu baik dengan ridlo maupun terpaksa.


Dalam kondisi genting, rakyat terbelah, korban terus bertambah, tak mungkin Presiden akan tutup mata tutup telinga. Presiden pasti akan segera menyelesaikan masalah dengan memenuhi aspirasi publik. Dan cara yang paling praktis, legal dan konstitusional adalah dengan menerbitkan Perppu.


Jika Presiden tidak menerbitkan Perppu, tetap membatu, tentu publik bertanya-tanya, sebenarnya dia Presiden Republik Indonesia atau Presiden kapitalis ? Dia Presiden untuk segenap rakyat atau Presiden para cukong saja ? Dia melayani rakyat Indonesia atau kepentingan asing aseng ?


Penulis khawatir, jika Presiden tidak segera terbitkan Perppu maka tuntutan publik akan berubah. Publik tak akan peduli lagi pada UU cipta kerja, tetapi publik, segenap rakyat, akan fokus meminta Presiden dimakzulkan karena telah melakukan pembiaran, kegentingan terus berlanjut, dan timbul banyak korban. [].

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: