Langsung ke konten utama

Featured Post

Anies Keren! Transportasi Publik Jakarta Raih STA 2021, Kalahkan Kota-Kota Besar Dunia

Sabtu, 31 Oktober 2020
Faktakini.net
Pemprov DKI Jakarta! 
Selamat warga Jakarta! 
DKI Jakarta berhasil memenangkan Sustainable Transport Award (STA) 2021 atas program integrasi antarmoda transportasi publik yang terus dikembangkan. 
Diumumkan semalam pada konferensi transport internasional, MOBILIZE 2020, 30 Oktober 2020. Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang memenangkan penghargaan STA mengalahkan kota - kota besar dunia, setelah pada tahun lalu menduduki peringkat kedua atau mendapat gelar 'Honorable Mention'.
Keberhasilan Ibu Kota Jakarta diraih melalui berbagai upaya berkelanjutan di bidang transportasi sebagai berikut: 1. Mengintegrasikan mikrobus (angkot) dengan layanan Transjakarta di mana 10 operator angkot sepakat untuk bergabung dengan Transjakarta; 2. Menghadirkan MRT Jakarta dan LRT Jakarta tahun lalu yang juga menjadi momentum besar bagi sistem transportasi publik di Jakarta; 3. Mengintegrasikan layanan transportasi, baik fisik maupun pembayaran. Hal itu terb…

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

 







Jum'at, 9 Oktober 2020

Faktakini.net

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA 
FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER
TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 

Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan 
rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.

Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap 
mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan 
kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung. 
Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) 
yang kini telah disahkan menjadi undang-undang.

Tidak dapat dipungkiri kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk 
dominasi oligarki ekonomi Asing dan Asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal (buruh).

Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. 

Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang 
hanya menguntungkan segelintir orang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini maka kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.

2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri.

3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.

4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini.

5. Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.

6. Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai Presiden karena 
ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.

7. Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan Cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan agar menjadi peringatan bagi rezim dan perhatian bagi segenap rakyat Indonesia.

Jakarta, 09 Oktober 2020 / 21 Safar 1442 H

Ketua Umum FPI 
KH. Ahmad Shobri Lubis, Lc

Ketua Umum GNPF-U
 Ust.Yusuf Muhammad Martak

Ketua Umum PA 212 
Ust.Slamet Ma’arif, S.Ag, MM

Direktur HRS Center
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dr. HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, Lc. MA, DPMSS




Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: