Langsung ke konten utama

Featured Post

DPC FPI Balapulang Tegal Ajari Para Bocah Muslim Baca Tulis Al-Qur'an

Jum'at, 30 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Habib Hasan Baraqbah selaku ketua tanfidzi DPC FPI Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah membuat gebrakan program Pendidikan Gratis yaitu Pembelajaran Baca Tulis Al Quran bagi anak-anak disekitar Balapulang. Dengan dipandu dan dibimbing langsung oleh Al Ustadz Drs. Ali Murtopo selaku pengajar, program tersebut disambut positif oleh wali didik dan akan selalu mendukung Program-program FPI DPC Balapulang, Kab Tegal. Disela-sela acara ada anak didik yang bercerita, Sayyid Wildan namanya, bahwa dia merasa senang karena dapat mengikuti kegiatan belajar Al Quran di markaz DPC FPI Balapulang, Kab. Tegal. Harapan dari Pimpinan Cabang FPI Balapulang program kerja ini dapat disambut masyarakat agar semakin semarak karena Gratis. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus kegiatan Ta'lim rutinan mingguan untuk membina jiwa keislaman mulai dari materi bab wudhu, sholat dan akhlaq serta tarikh islam. "Dengan semangat revolusi akhlaq, …

Penyelesaian Jiwasraya Harus Transparan dan Adil: Sertakan Tim Independen, dan Hukum yang Bersalah



Ahad, 4 Oktober 2020

Faktakini.net

*Penyelesaian Jiwasraya Harus Transparan dan Adil: Sertakan Tim Independen, dan Hukum yang Bersalah*

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director Political Economy and Policy studies (PEPS)

Sejak akhir 2018 pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) tidak bisa mencairkan polisnya yang jatuh tempo. Jiwasraya gagal bayar. Sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Pemerintah sebagai pemegang saham Jiwasraya dengan kepemilikan 100 persen, terlihat gagap. Maju mundur tanpa ada kejelasan.

Penyebab gagal bayar Jiwasraya bukan karena risiko bisnis biasa. Bukan karena ekonomi turun kemudian berimbas kepada kinerja investasi Jiwasraya sehingga merugi. Tetapi, gagal bayar Jiwasraya ditengarai akibat ada pelanggaran hukum dan korupsi. Beberapa orang sudah ditangkap. Dan beberapa orang dicegah bepergian ke luar negeri.

Pertama mengenai Produk JS Saving Plan yang ditawarkan kepada publik pada akhir 2013. Produk ini terindikasi melanggar ketentuan produk asuransi Jiwa. Produk ini mirip deposito dengan bonus asuransi jiwa, menawarkan imbal hasil tetap selama lima tahun. Tetapi bisa dicairkan setiap tahun. Imbal hasil yang ditawarkan sangat tinggi. Sekitar 9 persen lebih, bahkan bisa mencapai 13 persen. Nasabah tertarik membeli produk JS Saving Plan. Dana mengalir sampai puluhan triliun.

Kemudian, Jiwasraya tertekan untuk mengembalikan imbal hasil tinggi. Spekulasi tidak terhindarkan. Jiwasraya mulai investasi di saham ‘gorengan’. Atau penempatan investasi langsung, atau repo, di beberapa perusahaan dengan kinerja buruk. Penempatan langsung ini sepertinya tidak dilakukan secara profesional, tetapi berdasarkan rente.

Jiwasraya akhirnya gagal bayar. Polis jatuh tempo akhir 2018 tidak bisa dicairkan. Nasib pemegang polis terkatung-katung selama dua tahun terakhir ini. Ada yang mengadu ke DPR, tapi tanpa hasil.

Para pemegang polis tidak boleh menjadi korban. Mereka tidak bersalah. Pemerintah selaku pemegang saham Jiwasraya harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya kerugian ini. Pemerintah harus mengganti investasi mereka. Dilematis, penggantian kerugian ini akan menjadi beban rakyat yang juga tidak bersalah, dan tidak tahu-menahu permasalahan.

Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat gagal bayar Jiwasraya harus diusut. Yang salah harus dihukum sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kalau tidak rakyat yang menanggung beban bailout ini bisa marah. Oleh karena itu, penegakkan hukum yang adil menjadi keharusan.

Pihak-pihak yang wajib diperiksa antara lain perwakilan pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, pejabat OJK yang mengawasi sektor asuransi, auditor atau pemeriksa laporan keuangan perusahaan, serta pihak lainnya seperti manajer investasi dan pejabat perusahaan yang menerima dana penempatan investasi Jiwasraya.

Per 31 Desember 2019, ekuitas (modal) Jiwasraya defisit Rp 33,66 triliun. Dengan aset Rp 19,12 triliun dan kewajiban Rp 52,78 triliun. Defisit ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Per akhir Juli 2020 defisit ekuitas diperkirakan mencapai Rp 38 triliun.

Pemerintah rencananya akan melakukan restrukturisasi Jiwasraya dengan menyuntik dana Rp 22 triliun. Rencana ini tentu saja mengundang polemik. Di satu sisi, tidak adil kalau rakyat harus menanggung beban korupsi berjamaah yang dilakukan para pejabat Jiwasraya dan kroninya. Di lain sisi, juga tidak adil kalau para pemegang polis yang tidak bersalah ini harus menanggung beban korupsi berjamaah tersebut.

Tetapi, pemerintah sebagai pemegang saham wajib bertanggung jawab. Karena masalah gagal bayar ini juga merupakan kesalahan pemegang saham yang mempunyai wewenang mengganti dan mengangkat direksi dan komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan paling sedikit setahun sekali. Pemegang saham seharusnya tahu kondisi keuangan Jiwasraya yang sebenarnya. Pemegang saham seharusnya tahu produk JS Saving Plan bermasalah, mirip skema ponzi. Kenapa didiamkan bertahun-tahun sampai menderita kerugian besar?

Jangan sampai suntikan dana Rp 22 triliun tersebut disalahgunakan lagi. Jangan sampai dikorupsi lagi. Oleh karena itu, dana _bailout_ seyogyanya hanya boleh digunakan untuk mengganti kerugian para pemegang polis. Proses penggantian ini harus dilakukan secara transparan. Pemerintah harus menunjuk tim independen untuk membayar polis yang sudah jatuh tempo. DPR harus membentuk tim independen pencari fakta siapa yang terlibat kasus korupsi maupun gratifikasi Jiwasraya. Hukum harus ditegakkan.

Dana _bailout_ Rp 22 triliun tidak boleh digunakan untuk operasional Jiwasraya atau holding asuransi yang akan dibentuk. Rakyat sudah tidak percaya dengan manajemen Jiwasraya serta wakil pemegang saham. BUMN harus dirampingkan hanya untuk keperluan industri strategis saja, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Per akhir Desember 2019, 11 BUMN dari 99 BUMN di bawah kendali kementeriaan BUMN mengalami defisit modal. Antara lain: PT Asabri defisit Rp 6,1 triliun. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari defisit Rp 1,2 triliun. PT Iglas defisit Rp 1,1 triliun. PT Kertas Kraft Aceh defisit Rp 1,1, triliun, PT Merpati Nusantara Airlines defisit Rp 6,4 triliun, PT PANN defisit Rp 3,3 triliun.

BUMN akan selalu menjadi beban negara. Beban rakyat. Modal BUMN berasal dari utang negara dengan beban bunga cukup tinggi yang harus ditanggung APBN. Selain itu, BUMN juga tidak memberi manfaat banyak kepada rakyat. Bahkan monopoli BUMN sering kali merugikan rakyat.

Pertamina tidak menurunkan harga BBM ketika harga minyak mentah dunia anjlok. PLN tidak menurunkan tarif listrik ketika bahan bakar pembangkit listrik turun. Bank BUMN tidak menurunkan suku bunga kredit (sepantasnya) ketika suku bunga acuan Bank Indonesia turun, ketika resesi menghantui ekonomi Indonesia. Bahkan bank BUMN membukukan _Net Interest Margin_ tinggi. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

BUMN juga sering dijadikan ATM (kasir) untuk kepentingan politik. Bagi-bagi jatah jabatan komisaris dan proyek. Oleh karena itu, keberadaan BUMN harus ditinjau ulang untuk kepentingan rakyat. BUMN yang tidak penting sebaiknya dibubarkan.

--- 000 ---

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: