Langsung ke konten utama

Featured Post

Merah Johansyah: 1 Ruas Jalan Nama Jokowi di Emirat Arab Ditukar dengan 256 Ha di Kaltim

Jum'at, 23 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta -  Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah mengatakan, 1 ruas jalan nama Presiden Joko Widodo Street di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ditukar dengan 256 Ha di Kaltim.“1 ruas jalan dikawasan bisnis utk plang nama Jokowi sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta utk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim”, kata Merah, dikutip di akun Twitter pribadinya @Merah_Johasyah, Rabu (21/10/2020).“Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yg melindas buruh & lingkungan,” sambungnya sembari mengunggah tangkap layar Detik.com tentang dibalik nama jalan Jokowi di Emirat Arab dan Kompas.com tentang putra mahkota Abu Dhabi menjadi ketua dewan pengarah Ibu Kota Baru.Merah juga menilai bahwa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai upaya menggadaikan sumber daya alam di Kaltim dengan dalih pemindahan Ibu Kota.“Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru,” katanya.Sebelumnya, melalui instagram pr…

PDIP Sewot UU Ciptaker?

 



Sabtu, 10 Oktober 2020

Faktakini.net

*PDIP SEWOT DEMO UU CIPTAKER ?*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*

Sastrawan Politik 

PDIP menanggapi berbagai bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. PDIP menuding banyak infiltrasi kepentingan politik yang nimbrung dalam aksi demo tolak UU Ciptaker. (9/10).

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim Demonstrasi anarkis, berimplikasi luas, menyentuh hal yang mendasar tentang terganggunya rasa aman dan ketertiban umum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, dengan memprioritaskan tindakan hukum bagi pelaku tindakan anarkis, dan aktor yang berada di belakangnya.

Namun, pada saat yang sama Hasto juga mengklaim semangat pemerintahan Jokowi menunjukkan keberpihakan untuk rakyat dalam mengatasi pandemi dan pada saat bersamaan memastikan agar kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, dan pekerjaan dapat terpenuhi

Sebab itu, *PDIP menyebut percaya bahwa Presiden Jokowi akan kedepankan dialog.* Tentu, ini sangat bertentangan dengan realitas di lapangan, ditinjau dari :

*Pertama,* Presiden Jokowi saat aksi demo buruh dan mahasiswa terjadi didepan istana, justru memilih pergi ke Jogja, Solo lanjut ke Kalimantan. Jika benar Presiden mengedepankan dialog, tentu Presiden akan lebih memprioritaskan dialog dengan para pendemo, agar mengerti apa aspirasi pendemo, syukur memenuhi tuntutan pendemo.

Faktanya dialog itu tidak dilakukan Presiden Jokowi. Jokowi justru 'kabur' meninggalkan pendemo. 

Boleh saja Jokowi berdalih sudah ada agenda, tetapi semestinya agenda itu bisa ditunda karena bukan terkategori agenda urgen. Nyekar ke kuburan bisa kapanpun dilakukan, meninjau lahan singkong bisa diatur ulang, atau sekedar menjenguk itik, itu tidak ada urgensinya.

Kepentingan rakyat, mendengar aspirasi pendemo, tentu wajib diprioritaskan ketimbang urusan nyekar ke kuburan, meninjau lahan singkong, atau sekedar menjenguk itik.

*Kedua,* setelah demo mereda, Presiden kembali ke Jakarta, Presiden juga tidak menggunakan pendekatan dialog. Presiden dan menteri justru menyebar narasi tudingan kepada rakyat, dari narasi demo termakan hoaks hingga demo ditunggangi kepentingan elit politik tertentu.

Bukan hanya itu, presiden dan menteri juga mengumbar 'ancaman' dengan narasi 'tindak tegas' siapapun perusuh. Tak pernah ada dialog untuk membahas akar masalah, sebab penolakan UU Cipta Kerja. Yang ada hanya membahas pelanggaran demo.

Agar terlihat dramatis, polisi memburu akun sosial media dengan narasi menyebar hoaks UU Cipta Kerja. Tak pernah, sekembalinya dari 'kabur-kaburan' Presiden mengadakan dialog dengan rakyat.

Tak ada Presiden mengundang NU, Muhammadiyah, MUI, PA 212, GNPF Ulama, Aktivis Buruh, untuk dialog dan mendengarkan alasan penolakan UU Cipta Kerja. Yang ada, Presiden hanya sepihak mengumbar narasi UU Cipta Kerja baik bagi bangsa, tanpa mau mendengar kritikan dari segenap elemen anak bangsa yang menolaknya.

Lalu dimana pendekatan dialog Presiden yang diklaim PDIP ? Lalu mana Presiden Jokowi yang diklaim PDIP merakyat ?

Jadi, saya kira PDIP tidak usah membodoh-bodohi rakyat dengan berbagai narasi penuh tendensi. Jika benar Presiden pro rakyat, sebaiknya PDIP sarankan Presiden terbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. [].

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: