Langsung ke konten utama

Featured Post

DPC FPI Balapulang Tegal Ajari Para Bocah Muslim Baca Tulis Al-Qur'an

Jum'at, 30 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Habib Hasan Baraqbah selaku ketua tanfidzi DPC FPI Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah membuat gebrakan program Pendidikan Gratis yaitu Pembelajaran Baca Tulis Al Quran bagi anak-anak disekitar Balapulang. Dengan dipandu dan dibimbing langsung oleh Al Ustadz Drs. Ali Murtopo selaku pengajar, program tersebut disambut positif oleh wali didik dan akan selalu mendukung Program-program FPI DPC Balapulang, Kab Tegal. Disela-sela acara ada anak didik yang bercerita, Sayyid Wildan namanya, bahwa dia merasa senang karena dapat mengikuti kegiatan belajar Al Quran di markaz DPC FPI Balapulang, Kab. Tegal. Harapan dari Pimpinan Cabang FPI Balapulang program kerja ini dapat disambut masyarakat agar semakin semarak karena Gratis. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus kegiatan Ta'lim rutinan mingguan untuk membina jiwa keislaman mulai dari materi bab wudhu, sholat dan akhlaq serta tarikh islam. "Dengan semangat revolusi akhlaq, …

NU Dikasih Dana Rp 1,7 Triliun Oleh Pemerintah, Muhammadiyah: Kami Gak Iri Dan Dengki


Jum'at, 2 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Nahdlatul Ulama (NU) akan mendapat kucuran dana dari pemerintah sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembiayaan usaha ultra mikro.

Muhammadiyah yang tidak mendapatkan hal serupa, mengaku tidak iri dan dengki. Soal dana Rp1,7 triliun untuk NU di sampaikan Ketum PBNU, KH Said Aqil Siradj, saat menerima kunjungan Menkeu, Sri Mulyani, di Markas PBNU, di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada Rabu (22/1/2020).

Proses pengucuran ini sempat berbelit-belit. Namun, tahun ini dipastikan cair. Kondisi ini membuat Kiai Said bahagia. Saat menerima Sri Mulyani, senyum lebar mengembang di wajah nya. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mengatakan, pihaknya tidak mendapat program serupa dari Menkeu.

Namun, guru besar sosiologi agama UIN Bandung ini memastikan, Muhammadiyah tidak iri ke NU.“Kami Tidak iri. Silakan saja. Karena kami bergerak sesuai dengan kemampuan kami sendiri,” kata Dadang, kemarin.

Dadang menjelaskan, Muhammadiyah punya tiga lembaga untuk membantu masyarakat kurang mampu. Tiga lembaga itu adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) atau Lembaga Penanggulangan Bencana, dan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu).

Tiga lembaga tersebut fokus membantu masyarakat memberdayakan petani nelayan dan pedagang kecil. “Kami punya program sendiri dari kas sendiri,” ujarnya.

Apa tidak mau minta bantuan pemerintah? Dadang menjelaskan, Muhammadiyah memiliki prinsip memberi dan melayani, bukan meminta.Dengan prinsip itu, Muhammadiyah dapat memberi sumbangsih dalam memajukan Indonesia.

“Kami tidak minta karena takut mengganggu program pemerintah. Kami menunggu saja. Kalau dikasih syukur, kalau enggak tidak apa-apa,” ujarnya.

Kata dia, Muhammadiyah punya banyak program pemberdayaan masyarakat. Pelayanan rumah sakit, panti asuhan, sekolah, termasuk bantuan untuk usaha ultramikro.

Hal senada disampaikan Sekretaris Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer. Dia bilang, Muhammadiyah sama sekali tidak iri dengan apa yang didapat NU. Amal usaha yang dijalankan Muhammadiyah sudah cukup untuk menghidupi persyarikatan.

Mukhaer menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya belum ada kesepakatan dengan Kemenkeu untuk menyalurkan program pembiayaan ultra mikro.

Meski begitu, ada satu pengurus daerah di Lampung yang mendapat kucuran dana program tersebut dari Kemenkeu. Nilainya di bawah Rp 10 miliar.

Baca Juga : Pembangunan Daerah Jangan Cuma Bergantung Sama APBD

Selebihnya, Kata Mukhaer, Muhammadiyah mengandalkan koperasi, yakni Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) untuk membantu dan memberdayakan masyarakat. Setiap amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah juga memiliki koperasi.

Ada simpanan wajib, simpanan pokok, dan sebagainya. Lewat koperasi itu, Muhammadiyah bisa membiayai usahanya sendiri. Bantuan dari pemerintah dianggap sebagai pelengkap. Tanpa bantuan dari pemerintah, amal usaha Muhamma diyah masih bisa hidup.

“Malah ada yang berprinsip, sebisa mungkin menghindari bantuan lantaran khawatir melemahkan,” kata Mukhaer, tadi malam.



Diakui Mukhaer, pihaknya menjalin kerja sama dengan pemerintah. Misalnya dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Muhammadiyah juga menjalin kerja sama dengan BTN dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Prinsipnya adalah pendekatan ekonomis.

Mekanisme ekonomi. Bukan politis. Apakah ingin mendapatkan dana yang sama dari Kemenkeu seperti yang dikucurkan kepada NU? Mukhaer menilai, program ultra mikro dari Kemenkeu itu belum matang. Mekanismenya belum jelas. Beda dengan KUR yang disalurkan lewat bank.

Ia khawatir, kerja sama dalam penyaluran ini dianggap macam-macam. “Kami hati-hati sekali soal ini. Mungkin belum. Pengurus pusat belum me rekomendasikan. Kami mencari yang mekanisme ekonomi bukan politis,” ujarnya

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Sri Mulyani, Kiai Said mengaku gembira. Dia bilang, NU sudah lama menunggu kedatangan Sri Mul.

Pertemuan itu menghubungkan kembali komunikasi yang sempat vakum, macet, dan seakan hilang. Kiai Said menyebut Sri Mul kini sudah satu frekuensi.

“Sekarang sudah nyambung lagi dan sama-sama punya komitmen, punya niat peduli dengan masyarakat kecil,” ucapnya.

Mendengar itu, Sri Mul yang mengenakan kerudung coklat muda, hanya mesam-mesem sambil mengangguk-ngangguk. Kiai Said menyebut, NU bersungguh-sungguh ingin memerhatikan masyarakat yang berada di garis kemiskinan yang di antaranya merupakan warga Nahdliyin. [BCG]

Gambar: Ilustrasi uang dalam jumlah triliunan

Sumber: rmol.id

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: