Langsung ke konten utama

Featured Post

Habib Rizieq Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

Senin, 26 Oktober 2020Faktakini.net*HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang**Tony Rosyid*Pengamat Politik dan Pemerhati BangsaSiapa tak kenal Habib Rizieq Sihab? Orang mengenalnya dengan nama HRS. Kalangan Front Pembela Islam (FPI) memanggilnya IB. Singkatan Imam Besar. Suka tak suka, tokoh ini telah menjadi megnet perhatian publik selama hampir empat tahun terakhir. Kemampuannya menghadirkan sekitar tujuh juta massa dalam kasus penistaan agama Ahok telah mengukir sejarah demonstrasi terbesar di Indonesia. Tentu, tanpa mengabaikan peran tokoh-tokoh lain seperti Bachtiar Nasir, Kiyai Maksum Bondowoso, Kiyai Abdurrasyid Syafii yang juga ikut berperan membuat demo itu menjadi sangat besar. Selain kasus dan isunya sendiri memang punya potensi untuk menghadirkan massa dalam jumlah besar.Sejumlah demo berikutnya, ketika HRS yang memberi komando, selalu mampu menghadirkan massa dalam jumlah besar. Tidak saja ketika HRS berada di Indonesia, tapi juga ketika HRS berada di Arab Saudi. Ini arti…

Khozinudin: Sudah Kabur Dan Biarkan Bentrokan, Jokowi Tuding Pengkritik Sebar Hoax?

 


 



Jum'at, 9 Oktober 2020


Faktakini.net


*SUDAH KABUR DAN MEMBIARKAN RAKYAT BENTROK DENGAN APARAT, SEKARANG JOKOWI TUDING PENGKRITIK SEBAR HOAKS ?*


Oleh : *Ahmad Khozinudin*

Sastrawan Politik



Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuding aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di berbagai daerah sejak Senin (5/10) dilatari oleh disinformasi di tengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat terlanjut termakan hoaks atau berita bohong tentang substansi UU Ciptaker di media sosial. Hal ini lah, yang menurut presiden, menyulut puncak ledakan aksi massa pada Kamis (6/10) kemarin. 


Dalam keterangan pers yang disampaikan di Istana Kepresidenen Bogor, Jumat (9/10) sore, Jokowi mengklarifikasi, sejumlah poin yang ia anggap sebagai hoaks UU Ciptaker. Padahal, sembilan poin hoaks yang dijelaskan Jokowi bukanlah alasan adanya demo.


Ledakan aksi demo terjadi karena DPR memaksakan kehendak mengesahkan RUU yang kontoversi. Padahal, ledakan aksi demo terjadi karena DPR tuli dan buta terhadap aspirasi publik. Padahal, demo massif terjadi karena DPR ngotot mengesahkan UU yang draft final nya pun belum siap.


Sekarang, kalau benar ada analisis hoaks kenapa Tuan Presiden tidak temui pendemo ? Jelaskan mana yang hoaks langsung ke pendemo ? Jelaskan 9 poin hoaks itu ke pendemo. Bukan malah kabur meninjau itik di Kalimantan.


Kalau benar ada analisis hoaks, analisa keliru, kenapa tidak diajak bicara ? Kenapa ditinggal kabur ? Kenapa membiarkan rakyat bentrok dengan aparat ? Bukannya kangen didemo ? Bukannya pemerintah butuh kritik penyeimbang ?


Kalau ada analisis hoaks, saya ingi bertanya beberapa hal berikut :


*Pertama,* apakan analisa dari Gabungan dari profesor, dekan, bersama ratusan akademisi yang menyatakan menolak UU Cipta Kerja, adalah analisa hoaks ? Apakah, Guru Besar Universitas Padjadjaran, sekelas Profesor Susi Dwi Harijanti mengatakan banyak masalah terkait prosedur dan materi muatan UU Cipta Kerja juga Hoaks ?

 

Apakah, masa demo yang bergerak karena tercerahkan oleh analisa pakar sekelas profesor dan guru besar tersebut dianggap korban hoaks ?


*Kedua,* apakah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj yang menilai bahwa UU omnibus law cipta kerja sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu kelompok pengusaha saja, tanpa memperhatikan rakyat kecil, adalah hoaks ?


Lalu, apakah segenap rakyat yang tergerak untuk demo karena pencerahan dari KH Said Aqil Siradj dianggap korban Hoaks ?


*Ketiga,* apakah pandangan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu`ti yang mengungkapkan, pihaknya (Muhammadiyah) sejak awal telah meminta pihak DPR untuk menunda hal tersebut, bahkan membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law,  dianggap menebar hoax ?


Lalu, apakah segenap rakyat yang tergerak untuk demo karena pencerahan dari Muhammadiyah dianggap korban Hoaks ?


*Keempat,* apakah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan Taklimat MUI terkait Penetapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) juga dianggap hoaks ?


Dalam Taklimat Nomor: Kep-1730/DP-MUI/X/2020 tersebut, MUI menyampaikan tujuh poin pandangan, pesan, dan masukan.


Dalam taklimat itu MUI menyesalkan pemerintah dan DPR RI yang tidak merespons masukan dari ormas-ormas Islam dan elemen bangsa lainnya. MUI juga menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha, cukong, dan investor asing. Apa ini juga dianggap hoaks ?


Lalu, apakah segenap rakyat yang tergerak untuk demo karena pencerahan dari para ulama di MUI dianggap korban Hoaks ?


Ayolah Tuan Presiden diskusi yang cerdas, jangan membodohi rakyat dengan narasi hoaks. Kami rakyat ini juga pikiran, bisa menilai mana yang merugikan rakyat dan mana yang menguntungkan kapitalis.


Semestinya, terlepas ada perbedaan pendapat dengan rakyat Pemerintah wajib mendengar aspirasi rakyat. Jangan malah membenarkan DPR yang asal ketok RUU, padahal draft final juga belum siap.


Cara bernegara model apa yang anda praktikkan tuan Presiden ? Apakah, anda telah merasa pemilik tunggal negara, sehingga berhak menyebut analisa dan aspirasi rakyat sebagai hoaks ? Semua suka suka Anda ? [].

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: