Langsung ke konten utama

Featured Post

Habib Rizieq Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

Senin, 26 Oktober 2020Faktakini.net*HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang**Tony Rosyid*Pengamat Politik dan Pemerhati BangsaSiapa tak kenal Habib Rizieq Sihab? Orang mengenalnya dengan nama HRS. Kalangan Front Pembela Islam (FPI) memanggilnya IB. Singkatan Imam Besar. Suka tak suka, tokoh ini telah menjadi megnet perhatian publik selama hampir empat tahun terakhir. Kemampuannya menghadirkan sekitar tujuh juta massa dalam kasus penistaan agama Ahok telah mengukir sejarah demonstrasi terbesar di Indonesia. Tentu, tanpa mengabaikan peran tokoh-tokoh lain seperti Bachtiar Nasir, Kiyai Maksum Bondowoso, Kiyai Abdurrasyid Syafii yang juga ikut berperan membuat demo itu menjadi sangat besar. Selain kasus dan isunya sendiri memang punya potensi untuk menghadirkan massa dalam jumlah besar.Sejumlah demo berikutnya, ketika HRS yang memberi komando, selalu mampu menghadirkan massa dalam jumlah besar. Tidak saja ketika HRS berada di Indonesia, tapi juga ketika HRS berada di Arab Saudi. Ini arti…

Khozinudin: Buruh Jangan Bawa Perkara UU Ciptaker Ke MK, Percuma! Tetap Teguhlah Berjuang

 





Ahad, 11 Oktober 2020

Faktakini.net

*WAHAI BURUH, JANGAN BAWA PERKARA KE MK, TETAP TEGUHLAH DI PARIT-PARIT PERJUANGAN*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*

Sastrawan Politik

Membawa perkara ke MK, itu sama saja bunuh diri politik. Tak usah merasa punya dasar hukum, kajian dan argumentasi, sewa pengacara hebat. Percuma !

Coba kita berfikir, memangnya Yusril Ihza Mahendra yang menangani perkara HTI di MK pengacara ecek-ecek ? Memangnya pengacara yang menggugat UU KPK di MK pengacara karbitan ? Memangnya, yang membela Prabowo - Sandi saat perkara Pilpres pengacara abal-abal ? 

Faktanya ? Semua gugatan kandas di MK. UU Ormas, UU KPK, sengketa Pilpres, terkubur di MK. Tak ada keadilan yang menang melawan tirani melalui jalur hukum.

Ini perkara politik, bukan perkara hukum. Bobot pertimbangan yang harus diperhatikan adalah aspek politik, bukan hukum. Pengadilan atau proses hukum, itu hanya melegitimasi agenda politik.

Masih di MK. Saat Yusril Ihza Mahendra membela Jokowi di sengketa Pilpres, Yusril menang. Apakah Yusril mendadak menjadi pintar dan hebat saat menangani perkara Jokowi  sehingga menang ? Apakah, saat menangani HTI Yusril pengacara bodoh sehingga kalah ?

Bukan, bukan soal pengacaranya. Tapi bobot politiknya. Andaikan, saat sengeketa Pilpres Jokowi perkaranya ditangani pengacara kemarin sore, tetap saja menang. Tapi itu kurang legitimate, karenanya dicarikan pengacara handal seolah kemenangan karena kehandalan argumentasi hukum, padahal 'putusan politik' telah sejak lama diketok, jauh sebelum putusan pengadilan diketok.

Kembali ke perkara UU Cipta Kerja. Pengacara handal mana yang mau disewa untuk ke MK ? Apakah sekelas Yusril ? Atau lebih dari itu ?

Hanya perlu saya ingatkan, membawa perkara ke MK hanya akan melegitimasi kezaliman DPR. Presiden juga akan mudah berdalih, semua pihak diminta menghormati proses hukum di MK.

Padahal, saat merancang dan mengesahkan UU Cipta Kerja, apakah Presiden dan DPR menghargai dan menghormati aspirasi Buruh ? saat merancang dan mengesahkan UU Cipta Kerja, apakah Presiden dan DPR menghargai dan menghormati aspirasi NU ? saat merancang dan mengesahkan UU Cipta Kerja, apakah Presiden dan DPR menghargai dan menghormati aspirasi Muhammadiyah ? saat merancang dan mengesahkan UU Cipta Kerja, apakah Presiden dan DPR menghargai dan menghormati aspirasi MUI ? saat merancang dan mengesahkan UU Cipta Kerja, apakah Presiden dan DPR menghargai dan menghormati aspirasi gerakan anti korupsi ? saat merancang dan mengesahkan UU Cipta Kerja, apakah Presiden dan DPR menghargai dan menghormati aspirasi aktivis lingkungan ? 

Faktanya, aspirasi itu tidak didengar. Presiden dan DPR tetap lanjutkan pembahasan. Akhirnya, DPR juga sah kan UU Cipta Kerja.

Jadi, tetap lah bersabar di parit-parit perjuangan. Jangan merasa lelah, kemudian mengambil langkah gencatan senjata dan berunding di MK.

Di meja perundingan, rezim telah menyiapkan banyak draft skenario untuk menjebak kaum buruh. Tetaplah teguh dalam aksi, menyuarakan aspirasi menolak UU Cipta Kerja dan menuntut Presiden terbitan Perppu.

Kalian, harus berani berkorban dan sedikit berkeringat, demi masa depan generasi berikutnya. Kalian wajib menunjukkan sikap kesatria, sikap marah dizalimi, dengan terus melakukan perlawanan.

Jika 1998 mahasiswa menorehkan legacy perubahan bangsa ini, maka saat ini adalah momentum kaum buruh menorehkan legacy sejarah perubahan. Bersatulah bersama rakyat, sebab kekuasaan sejati ada pada rakyat. [].

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: