Langsung ke konten utama

Featured Post

Telah Wafat Hb Hasan bin Syech Assegaff Dan Kayla Maheswari Suhana Putri Bendahara PP FSPF

Ahad, 25 Oktober 2020Faktakini.netInnalillahi wainna ilaihi rojiun. Telah wafat Alhabib Hasan bin Syech Assegaff (abahnya Hb Oji mantu ami nuh kapung ilir) jenazah masih diLampung,berita lain menyusul Alfatehah (SAM)Sabtu, 24 Oktober 2020... Innalillahi wainnailaihi roji'unTelah wafat Kayla Maheswari SuhanaUsia 14 th.Putri dari bendahara PP FSPF mas suhono. Pagi ini putrinya meninggal di semarang, Ahad (25/10/2020) Mohon dimaafkan segala khilafAl Fatihah 😢

Ini Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Dan Para Kepala Daerah Yang Menolak Omnibus Law UU Ciptaker

 





Jum'at, 9 Oktober 2020


Faktakini.net, Jakarta - Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk penolakan atas disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga menarik para kepala daerah untuk menyatakan sikap.


Para kepala daerah ini bersuara dengan mengatasnamakan masyarakat daerah yang meminta Omnibus Law jangan disahkan dahulu dan harus dilakukan pengkajian ulang.


Berikut kepala daerah yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja:


Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 


Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyurati pemerintah pusat terkait penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung di Jawa Barat.


Lewat surat penyampaian aspirasi buruh tersebut, Kang Emil meminta kepada pemerintah pusat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).


“Disampaikan dengan hormat, bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020, di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se-Jawa Barat,” tulis Kang Emil.


Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).


Sri Sultan Hamengkubuwono juga menyatakan sikap yang sama yakni penolakan terhadap UU Ciptaker.


Ia menemui perwakilan massa yang terdiri dari buruh dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY dan Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis 8 Oktober 2020.


Selain itu, lewat akun instagram pribadinya Kang Emil juga mengunggah sebuah video dimana dirinya tengah  berdialog dan menemui para pengunjuk rasa di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung pada Kamis 8 Oktober 2020.


"Saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin-poin ketidakadilan yang ada di pasal-pasal Omnibus Law. Dari mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah TKA, masalah outsourcing, masalah upah dan lain-lain. Dan dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah undang-undang yang begitu kompleks dan begitu besar," katanya.


Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X 


Sri Sultan Hamengkubuwono juga menyatakan sikap yang sama yakni penolakan terhadap UU Ciptaker.


Ia menemui perwakilan massa yang terdiri dari buruh dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY dan Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis 8 Oktober 2020.


Bahkan, Sri Sultan berjanji akan menyampaikan penolakan buruh terkait Omnibus Law kepada pemerintah pusat.


"Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka," kata Sultan HB X sesuai menerima perwakilan buruh di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, seperti dilansir dari RRI.


Nantinya, surat yang berisi tentang aspirasi para buruh itu akan ditandatangani langsung oleh Gubernur Yogyakarta sebelum dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.


Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji


Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mendesak presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk cabut RUU Cipta Kerja.


Melansir dari Cerdik Indonesia berjudul "Gubernur Kalimantan Barat Desak Presiden Keluarkan Perppu Cabut Omnibus Law, Ini Tanggapan Fadli Zon," Hal ini ia sampaikan di laman Facebooknya Bang Midji pada Kamis 8 Oktober 2020.


"Assalamu'alaikum, selamat sore, saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perpu yg menyatakan mencabut Omnibus Law, UU Cipta Kerja demi terhindarnya pertentangan di masy dan tdk mustahil semakin meluas.Undang Undang yg baik harusnya sesuai dgn rasa keadilan yg tumbuh dan berkembang dalam masyarakat," tulisnya.


Tak hanya itu Sutarmidji juga turun menemui pendemo mahasiswa di depan Kantor Gubernur, Jumat Oktober 2020


Bahkan, ia mengaku telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi agar segera mencabut dan mengeluarkan Perppu untuk UU Ciptaker.


"Saya menolak untuk diterbitkannya UU Cipta kerja atau Omnibus Law, saya sudah meminta Presiden Joko Widodo dapat segera mencabutnya," katanya.


Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno 


Irwan menyatakan telah menindaklanjuti aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sumbar terkait dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja.


Aspirasi itu ia sampaikan melalui surat bernomor 050/1422/Nakertrans/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani Irwan Prayitno.


"Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 9 Oktober 2020.


Selain Gubernur, ternyata beberapa bupati juga menyatakan menolak terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Berikut daftarnya:


Foto: Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno


Sumber: Pikiran-rakyat.com

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: