Langsung ke konten utama

Featured Post

Merah Johansyah: 1 Ruas Jalan Nama Jokowi di Emirat Arab Ditukar dengan 256 Ha di Kaltim

Jum'at, 23 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta -  Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah mengatakan, 1 ruas jalan nama Presiden Joko Widodo Street di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ditukar dengan 256 Ha di Kaltim.“1 ruas jalan dikawasan bisnis utk plang nama Jokowi sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta utk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim”, kata Merah, dikutip di akun Twitter pribadinya @Merah_Johasyah, Rabu (21/10/2020).“Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yg melindas buruh & lingkungan,” sambungnya sembari mengunggah tangkap layar Detik.com tentang dibalik nama jalan Jokowi di Emirat Arab dan Kompas.com tentang putra mahkota Abu Dhabi menjadi ketua dewan pengarah Ibu Kota Baru.Merah juga menilai bahwa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai upaya menggadaikan sumber daya alam di Kaltim dengan dalih pemindahan Ibu Kota.“Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru,” katanya.Sebelumnya, melalui instagram pr…

HRS Center: Kepulangan Imam Besar Versus Kepanikan Rezim

 



Rabu, 14 Oktober 2020

Faktakini.net

*Kepulangan Imam Besar Versus Kepanikan Rezim*

Imam Besar Habib Rizieq Syihab (IB HRS) telah mengabarkan tentang keputusan pencabutan larangan keluar dirinya dari otoritas Kerajaan Arab Saudi. Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Ketum FPI K.H. Shabri Lubis saat aksi menolak UU Cilaka, Selasa 13 Oktober 2020. 

Di sisi lain, pihak pemerintah melalui Jubir Kemlu menyatakan akan mencari tahu, menelusuri lebih lanjut kabar tersebut. Kondisi demikian tentunya menimbulkan kontradiksi. Dipertanyakan, mengapa ketika IB HRS dicegah keluar oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi, pihak Kemlu tidak melakukan upaya mencari tahu dan kemudian melakukan pendampingan serta pembantuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 

Masih terekam dalam ingatan ketika Menlu Retno mengambil posisi 'tutup mulut'. Publik sampai saat ini tidak mengetahui apa pembicaraannya dengan Komisi I DPR RI setahun yang lalu. Begitupun tentang negosiasi antar pejabat tinggi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tidak ada keterbukaan informasi publik. 

Tidak dapat ditafsirkan lain, bahwa negosiasi tersebut menunjuk pertanggungjawaban bersama kedua negara atas status pencegahan keluar IB HRS. Disini tidak mungkin Essam bin Abed Al-Thaqaf selaku Dubes Kerajaan Arab Saudi menyampaikan perihal negosiasi apabila tidak ada keterkaitannya dengan pihak pemerintah Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri pencegahan demikian berujung 'pengasingan politik' yang dikehendaki.  Bermula adanya tindakan intelijen politik yang mengarahkan terciptanya rekayasa dalam pencegahan keluar. Tindakan demikian berkorespondensi dengan kepentingan Pilpres 2019 yang lalu. Kesemuanya itu, dalam banyak kesempatan telah penulis sampaikan secara argumentatif.

Tidak ketinggalan Dubes Agus Maftuh turut memberikan komentar dengan memberikan penjelasan teknis prosedural larangan exit sebab ‘overstay’ dengan berbagai dampak turunannya. Pernyataan tersebut patut untuk disangkal, tidak benar IB HRS mengalami 'overstay' dan oleh karena itu menjadi tanggungjawabnya pribadi. 

Agus Maftuh sebenarnya hendak mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab. Pernyataan demikian tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, 'berkelebihan' atau 'tidak lengkap'.

Overstay tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan larangan keluar yang telah direkayasa sedemikian rupa. Dengan demikian keduanya berpasangan, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Tegasnya, larangan keluar itulah yang melahirkan overstay. Seandainya tidak ada larangan keluar, pastinya tidak akan pernah ada overstay. 

Kesemua pernyataan Agus Maftuh menjadi tidak bermakna, ketika pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan pencabutan larangan keluar. Logika sederhananya, jika IB HRS memang benar berstatus overstay, maka dirinya berstatus 'deteni' dan dimasukkan dalam rumah 'detensi' (karantina) imigrasi Kerajaan Arab Saudi untuk kemudian segera dipulangkan. Faktanya, tidak pernah pemerintah Kerajaan Arab Saudi menerapkan hal tersebut. 

Ketika status larangan dicabut, maka selesai pula status pengasingan politik. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa IB HRS tidak berstatus overstay dan bahkan menjadi petunjuk larangan keluar didasarkan atas permintaan pihak Indonesia.

IB HRS demikian konsisten terhadap sumpahnya tidak akan meminta bantuan rezim. Sikap tersebut telah dibuktikannya. Konsistensi sangat dekat dengan kejujuran. Tanpa ada sikap konsisten niscaya tidak akan ada kepercayaan. Sementara, dalam penyelenggaraan negara saat ini, sikap konsisten ternyata sangat langka dan boleh dibilang tidak ada. Upaya mencari tahu tentang pencabutan larangan exit dengan berbagai pernyataan yang disampaikan menunjukkan juga sikap inkonsistensi. Sikap tersebut sebenarnya menunjukkan kepanikan. Kepanikan dimaksud merupakan akumulasi perasaan kolektif penguasa dan penerima manfaat kekuasaan. 

Kepanikan kolektif yang terjadi secara berkelanjutan akan bermuara kepada ketidakseimbangan dan keterpurukan. Rakyat kini sudah semakin cerdas untuk menilai. Terpuruknya elit bukan masalah bagi rakyat. Rakyat mempermasalahkan keterpurukan dan kesulitan hidup sebab banyak kebijakan yang mudharat.  Rakyat menanti kembalinya IB HRS guna perjuangan bersama menyingkirkan berbagai mudharat yang telah menyengsarakan hajat hidup rakyat.


Penulis yakin, haqul yakin, kepulangan IB HRS adalah siasat Allah Yang Maha Kuat agar rakyat kuat, rakyat berdaulat dan NKRI selamat. Wallahu ‘alam. 

Jakarta 14 Oktober 2020.

*Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.*

(Direktur HRS Center)

🙏🙏🙏

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: