Langsung ke konten utama

Featured Post

Pernyataan Sikap PC FMI Kota Serang Dan Pandeglang: Kutuk Keras Macron Atas Penodaan Agama

Kamis, 29 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Mahasiswa yang tergabung ke dalam Front Mahasiswa Islam (FMI) Cabang Kota Serang dan Pandeglang mengutuk keras atas penodaan norma agama yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron sesuai dengan putusan mahkamah uni eropa dimana tidak boleh adanya sikap penghinaan terhadap nabi.Dalam pernyataan sikapnya FMI Kota Serang dan Pandeglang memberikan beberapa poin-poin tuntutan kepada Presiden Perancis diantaranya mengutuk keras atas penyebaran kartun penghinaan nabi Muhammad S.A.W. yang dilakukan Presiden Perancis pada Kamis (29/10/2020).Kemudian dalam tuntutan lainnya FMI Kota Serang dan FMI Pandeglang menyerukan untuk melakukan aksi boikot pembelian dan penggunaan produk-produk yang berasal dari Perancis karena aksi boikot merupakan salah satu hak kebebasan pendapat.Klik video:



Habib Bahar Menangkan Gugatan, Habiburokhman: Ditjen PAS Harus Segera Bebaskan Habib Bahar!

 




Senin, 12 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Majelis hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan Habib Bahar bin Smith terkait surat keputusan pencabutan asimilasi. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman meminta Ditjen PAS Kemenkum HAM segera membebaskan Habib Bahar.

"Terkait dikabulkannya gugatan Habib Bahar bin Smith, sebagai anggota Komisi Hukum DPR RI saya menyarankan baiknya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera membebaskan beliau dengan program asimilasi," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (12/10/2020).

Habiburokhman menyarankan agar Ditjen PAS atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak mengajukan langkah hukum lanjutan terkait keputusan gugatan Habib Bahar. Menurut Habiburokhman, Habib Bahar sudah berkelakuan baik.

"Baiknya Ditjen PAS tidak perlu mengajukan banding atas putusan tersebut demi menghindari kerugian yang lebih besar kepada Habib Bahar sebagai warga binaan yang memiliki hak untuk mendapatkan asimilasi. Alasan pembebasan Habib Bahar semakin kuat karena sejak pembatalan asimilasi tersebut perilaku beliau sangat baik, tidak pernah melanggar aturan, dan bahkan banyak membantu mengajar tahanan lain mengaji," kata Habiburokhman.

"Pembebasan Habib Bahar sangat urgen sebagai bentuk keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen PAS sehingga warga binaan bisa kembali ke masyarakat dengan baik," imbuh dia.

Habib Bahar, sebagai penggugat, menggugat Balai Pemasyarakatan Bogor. Sidang putusan digelar di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (12/10).

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan surat keputusan Kepala Bapas Kelas 2 Bogor dengan nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 yang menjadi dasar pencabutan asimilasi yang dilakukan Kalapas Cibinong dengan surat nomor W11.pas.pas.11.pk.01.04-1473 tidak sah.

"Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis PTUN Bandung Faisal Zad dalam sidang yang juga digelar secara online melalui akun YouTube PTUN Bandung.

"Mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala Bapas klas 2 Bogor nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bogor," kata hakim.

Sumber: detik.com

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: