Langsung ke konten utama

Featured Post

Anies Keren! Transportasi Publik Jakarta Raih STA 2021, Kalahkan Kota-Kota Besar Dunia

Sabtu, 31 Oktober 2020
Faktakini.net
Pemprov DKI Jakarta! 
Selamat warga Jakarta! 
DKI Jakarta berhasil memenangkan Sustainable Transport Award (STA) 2021 atas program integrasi antarmoda transportasi publik yang terus dikembangkan. 
Diumumkan semalam pada konferensi transport internasional, MOBILIZE 2020, 30 Oktober 2020. Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang memenangkan penghargaan STA mengalahkan kota - kota besar dunia, setelah pada tahun lalu menduduki peringkat kedua atau mendapat gelar 'Honorable Mention'.
Keberhasilan Ibu Kota Jakarta diraih melalui berbagai upaya berkelanjutan di bidang transportasi sebagai berikut: 1. Mengintegrasikan mikrobus (angkot) dengan layanan Transjakarta di mana 10 operator angkot sepakat untuk bergabung dengan Transjakarta; 2. Menghadirkan MRT Jakarta dan LRT Jakarta tahun lalu yang juga menjadi momentum besar bagi sistem transportasi publik di Jakarta; 3. Mengintegrasikan layanan transportasi, baik fisik maupun pembayaran. Hal itu terb…

Habib Bahar Menang! PTUN Bandung Nyatakan Pencabutan Asimilasi Tidak Syah, Habib Bahar Segera Pulang, Allahu Akbar!

 





Senin, 12 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Allahu Akbar! Pada sidang putusan sidang gugatan asimilasi Habib Bahar bin Smith pada Bapas Bogor pada hari ini, Senin (12/10/2020) Majelis Hakim menyatakan  pembatalan asimilasi Habib Bahar tidak syah, sehingga asimilasi Habib Bahar harus dikembalikan, sang mujahid telah menang dan harus pulang! Allahu Akbar! 

Kepada Faktakini.net, Aziz Yanuar SH salah satu anggota tim advokasi Habib Bahar mengatakan majelis hakim pada pokoknya setelah menjabarkan putusan hampir 4 jam memutuskan bahwa pencabutan asimilasi habib bahar bin smith oleh bapas bogor alias pihak tergugat dinyatakan tidak syah dan gugatan penggugat atas pencabutan tersebut diterima oleh Majelis Hakim, sehingga Habib Bahar bin Smith harus dikembalikan asimilasinya. 

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan surat keputusan Kepala Bapas Kelas 2 Bogor dengan nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 yang menjadi dasar pencabutan asimilasi yang dilakukan Kalapas Cibinong dengan surat nomor W11.pas.pas.11.pk.01.04-1473 tidak sah.

"Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis PTUN Bandung Faisal Zad dalam sidang yang juga digelar secara online melalui akun YouTube PTUN Bandung.

"Mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala Bapas klas 2 Bogor nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bogor," kata hakim.

Ribuan warga masyarakat  Bandung dan sekitarnya yang menghadiri sidang hari ini pun langsung mengucap kalimat takbir Allahu Akbar. Dan jutaan umat Islam tentu menyambut gembira hal ini, yang membuktikan bahwa Habib Bahar telah dicurangi dan didzalimi oleh pihak yang zalim. 

Berikut ini pernyataan selengkapnya Aziz Yanuar SH yang diterima oleh Redaksi Faktakini.net pukul 12.50 WIB. 

Assalamu'alaikum wrwb

Alhamdulillah..alhamdulillah..alhamdulillah..Allahu akbar..Allahu akbar..Allahu akbar... 

akhirnya setelah 15 kali sidang...setelah eksepsi TERGUGAT DITOLAK MAJELIS HAKIM...akhirnya majelis hakim pada pokoknya setelah menjabarkan putusan hampir 4 jam memutuskan bahwa pencabutan asimilasi habib bahar bin smith oleh bapas bogor/tergugat DINYATAKAN TIDAK SAH DAN GUGATAN PENGGUGAT ATAS PENCABUTAN TERSEBUT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM...SEHINGGA HBS HARUS DIKEMBALIKAN ASIMILASINYA... 

AKHIRNYA PENGADILAN MEMBUKTIKAN MASIH ADA HARAPAN KEADILAN DITEGAKKAN SEADIL ADILNYA DI NEGERI INI...

TAKBIR!!!!

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: