Langsung ke konten utama

Featured Post

Polri Abuse Of Power Dalam Menangani Kasus Gus Nur?

Senin, 26 Oktober 2020Faktakini.net*POLRI ABUSE OF POWER DALAM MENANGANI KASUS GUS NUR ?*_[Catatan Pengantar Diskusi Cangkru'an Cak Slamet]_Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*Advokat, Aktivis Pejuang KhilafahSebelum menyimpulkan, apakah ada tindakan abuse of power (penyalahgunaan wewenang) yang dilakukan Penyidik Ditsiber Polri dalam perkara Gus Nur, ada baiknya kita awali pembahasan dengan membuat batasan (definisi) tentang menyalahgunakan wewenang. Jika definisi tentang penyalahgunaan wewenang terpenuhi, maka sah dan meyakinkan bagi publik berkesimpulan Polri telah melakukan abuse of power dalam menangani perkara Gus Nur.Menyalahgunakan wewenang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa wewenang, menggunakan wewenang bukan untuk peruntukannya, atau melakukan tindakan yang melampuai batas kewenangannya atau menjalankan wewenang secara tebang pilih, tidak equal dan mencederai asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan definisi tersebut, tindakan abuse of power bisa terjadi dal…

Gelombang Penolakan UU Ciptaker Meluas, Mahasiswa Akan Gabung Dengan Buruh Demo di Istana, Kamis (8/10/2020)

 



Rabu, 7 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Gelombang penolakan terhadap RUU Ciptaker terus meluas, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Ciptaker (UU Ciptaker) di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (8/10) besok.

Aksi yang rencananya dimulai pukul 10.00 WIB ini bakal diikuti mahasiswa dari 300 universitas, baik dari Jabodetabek hingga wilayah lain seperti Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi.

"Kami kemarin baru saja konsolidasi nasional, dan semua wilayah sudah menyatakan tanggal 7 Oktober ini bakal turun di wilayah, kecuali Jabodetabek. Besok tanggal 8 Oktober akan kedatangan dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, merapat semua ke istana," kata Koordinator Media Aliansi BEM SI Andi Khiyarullah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (7/10/2020).

Andi menyebut tuntutan mereka masih sama, yakni mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pencabutan UU Ciptaker.

Ia mengatakan mahasiswa bakal menyuarakan penolakan UU Ciptaker yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, sekaligus menggemparkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR.

"Fokus kita adalah bagaimana membuat Presiden Jokowi dalam membuat Perppu," lanjutnya.

Kendati demikian, Andi belum bisa memastikan berapa total mahasiswa yang akan bergabung dalam aksi itu. Namun ia memastikan aksi itu akan diikuti ratusan perguruan tinggi negeri dan swasta.

"Sementara sampai saat ini kami masih rekap data dari kehadiran mahasiswa baik PTN dan PTS," jelas Andi.

Dihubungi terpisah, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian menyebut aksi ini sudah dipersiapkan jauh hari dan sudah mengajukan perizinan untuk aksi turun jalan kepada aparat keamanan.

"Di dalam aksi massa ini hanya sekadar pemberitahuan yang sudah kita kirim ke teman Polda, dan nantinya mungkin membantu kita mengamankan keadaan di lapangan," kata Remy.

Gelombang aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) juga terjadi di Kota Solo. Aksi tersebut digelar di lingkungan Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS), Selasa (6/10), dan diikuti ratusan mahasiswa UNS, aksi yang mengusung Sebelas Maret Menggugat. 

Terkait teknis di lapangan, Remy mengaku sudah mewanti-wanti mahasiswa untuk melakukan aksi damai dan tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19 di tengah pandemi.

"Narasi kita membawa aksi damai, tapi kita tidak bisa memastikan keadaan di lapangan, karena dinamika itu pasti ada," kata Remy.

"Kita juga sudah siapkan paramedis karena kondisinya di tengah pandemi seperti ini," imbuhnya.

Remy pun mengaku tak gentar untuk tetap mengikuti aksi meski ada Surat Telegram Rahasia (STR) dari Mabes Polri yang melarang unjuk rasa buruh pada 6-8 Oktober mendatang. Dalam STR itu aparat kepolisian diminta tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan di lapangan.

Polisi juga menyiagakan sebanyak 9.236 personel gabungan untuk menjaga sejumlah lokasi demi mengantisipasi aksi demonstrasi menolak UU Ciptaker di ibu kota.

"Kami menganggap aparat bukan lawan kami, karena mandatnya menjalankan keamanan dalam aksi. Hanya yang jelas kami memperhatikan betul mereka-mereka itu kan disumpah untuk melindungi negara, karena itu kami ingin mengetuk pintu hati aparat bahwa suara yang kami bawa turun ke jalan adalah suara hati nurani dari rakyat itu sendiri," ungkapnya.

Tak hanya mahasiswa, Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) rencananya bakal mengalihkan titik aksi unjuk rasa ke Istana Negara. Sebab, DPR saat ini tengah menjalani masa reses usai pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker 5 Oktober lalu.

Ketua KASBI Nining Elitos sendiri mengaku masih melakukan konsolidasi untuk menentukan tempat menggelar aksi apakah akan digelar di depan Gedung DPR atau di depan Istana Negara.

"Iya aksi (meski ada larangan), (tempat) nanti akan dikabarin lagi,"kata Nining kepada CNNIndonesia.com.

Sebelum aksi besok, ia menyebut massa buruh dari KASBI tetap melakukan aksi di berbagai daerah untuk menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Ciptaker.

"Pagi masih di depan pabrik setelah itu baru terpusat di daerah masing-masing," ucap dia.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih, juga menyatakan hal serupa. Massa buruh akan tetap menggelar aksi pada 8 Oktober di depan Gedung DPR.

"Hari ini kami masih di wilayah-wilayah. Besok baru ke pusat kekuasaan. Rencana akan ke DPR. Kalau ada perubahan akan kami infokan," kata Jumisih.

Kapolri sendiri telah menerbitkan surat kepada jajarannya agar melarang kegiatan demo buruh pada 6-8 Oktober 2020.

Dalam surat tersebut memuat perintah agar polisi dapat bertindak mencegah demonstrasi buruh selama pandemi covid-19.

Foto: Puluhan mahasiswa membentangkan spanduk saat berjalan kaki menuju Gedung MPR/DPR/DPD di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (4/2/2020).

Sumber: cnnindonesia.com

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: