Langsung ke konten utama

Featured Post

Polri Abuse Of Power Dalam Menangani Kasus Gus Nur?

Senin, 26 Oktober 2020Faktakini.net*POLRI ABUSE OF POWER DALAM MENANGANI KASUS GUS NUR ?*_[Catatan Pengantar Diskusi Cangkru'an Cak Slamet]_Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*Advokat, Aktivis Pejuang KhilafahSebelum menyimpulkan, apakah ada tindakan abuse of power (penyalahgunaan wewenang) yang dilakukan Penyidik Ditsiber Polri dalam perkara Gus Nur, ada baiknya kita awali pembahasan dengan membuat batasan (definisi) tentang menyalahgunakan wewenang. Jika definisi tentang penyalahgunaan wewenang terpenuhi, maka sah dan meyakinkan bagi publik berkesimpulan Polri telah melakukan abuse of power dalam menangani perkara Gus Nur.Menyalahgunakan wewenang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa wewenang, menggunakan wewenang bukan untuk peruntukannya, atau melakukan tindakan yang melampuai batas kewenangannya atau menjalankan wewenang secara tebang pilih, tidak equal dan mencederai asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan definisi tersebut, tindakan abuse of power bisa terjadi dal…

FPI Umumkan Persiapan Penyambutan Kepulangan Habib Rizieq Sudah 75 Persen, Dubes Agus Kepanasan?





Ahad, 18 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Haji Munarman mengatakan kepulangan Imam Besar mereka, Rizieq Shihab ke Indonesia semakin dekat. Meski begitu, ia belum mau memastikan waktu pasti Rizieq kembali dari Mekkah, Arab Saudi.

"Atas izin Allah, Insya Allah IB HRS akan pulang sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah," kata Ustadz Munarman saat dihubungi Tempo, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Haji Munarman pun mengatakan FPI sudah mempersiapkan kepulangan ini. "Persiapan kami sejauh ini sudah 75 persen," kata Ustadz Munarman.

FPI sebelumnya mengungkapkan Habib Rizieq akan segera pulang. Mereka menyebut tanpa bantuan pemerintah Indonesia, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan Habib Rizieq.

FPI mengungkapkan cekal terhadap Rizieq sudah dicabut. Selain itu, denda apapun yang ditanggung Habib Rizieq telah dihapuskan karena beliau tidak bersalah. 

Namun Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh seperti kepanasan mengetahui Habib Rizieq akan pulang ke tanah air. 

Bukannya memberikan bantuan diplomatik supaya Habib Rizieq segera pulang, Dubes yang akrab dengan Guntur Romli aktifis JIL cs ini langsung nyaut, lalu mengklaim Habib Rizieq belum bisa keluar dari Arab Saudi karena statusnya masih Blinking merah atau red blink di internet. 

Sebagaimana diketahui pasca Aksi-Aksi Bela Islam yang digagas oleh Imam Besar Habib Rizieq Shihab dalam melawan kedzalliman dan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahok sukses besar, upaya kriminalisasi dan pembusukan terhadap Habib Rizieq makin masif dilakukan oleh musuh-musuh Islam.

Selain mendadak dijerat dengan berbagai kasus, upaya pembunuhan karakter juga serentak dilakukan oleh pihak-pihak yang dendam kepada Habib Rizieq, antara lain dengan membuat dan menyebarkan chat fiktif untuk memfitnah Habib Rizieq.

Mereka para kaki tangan taipan aseng itu dendam setengah mati pada Habib Rizieq atas kalah telaknya Ahok di Pilgub DKI 2017 dari paslon Anies-Sandi, dan dibuinya Ahok selama dua tahun penjara karena terbukti menistakan agama Islam. Bagi mereka, Habib Rizieq lah "biang kerok" dibalik nyungsepnya si Ahok.

Setelah menunaikan ibadah umroh di Arab Saudi, hingga kini Habib Rizieq masih tidak bisa pulang ke Indonesia. Habib Rizieq dicekal oleh pemerintah Saudi, dan urusan pencekalan ini diduga kuat melibatkan Otoritas pemerintah Indonesia seperti yang kerap dikatakan oleh Habib Rizieq Shihab maupun Duta Besar Saudi sebelumnya Syaikh Osama Al-Shuaibi.

Sumber: tempo.co dan lainnya

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: