Langsung ke konten utama

Featured Post

PKS: Masyarakat Bukan Kelinci Percobaan, Jangan Ugal-Ugalan Soal Vaksin Corona

Ahad, 25 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mulyanto, meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin COVID-19 agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.Mulyanto mengatakan, jika efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin COVID-19 tersebut langsung diedarkan, maka hal itu akan membuat gaduh lagi di dalam masyarakat.“Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, dalam keterangannya, Sabtu, 24 Oktober 2020.Sebelumnya Mulyanto mengatakan, kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid haruslah berbasis riset alias evidence based approach. Tidak boleh sembarang atau sekadar perkiraan.Menurut Anggota Majelis Syuro PKS ini, tindakan yang dilakukan pemerintah harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat peneri…

FPI, GNPF, PA 212 & HRS Center Dukung Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Dan Desak Jokowi Mundur

 





Jum'at, 9 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - FPI, GNPF Ulama, PA 212 & HRS Center hari ini mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait penolakan terhadap UU Ciptaker (Omnisnus Law). 

Isi pernyataan sikap tersebut antara lain mendukung aksi-aksi penolakan terhadap UU Ciptaker, menuntut pembebasan para demonstran yang ditahan, mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Ciptaker, menuntut Presiden untuk mundur dan Parpol-Parpol yang mendukung pengesahan UU Ciptaker segera membubarkan diri. 

Sebagai berikut pernyataan sikap selengkapnya yang diterima oleh Faktakini.net


PERNYATAAN SIKAP BERSAMA 

FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER

TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 


Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan 

rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.


Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap 

mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan 

kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung. 

Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) 

yang kini telah disahkan menjadi undang-undang.


Tidak dapat dipungkiri kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk 

dominasi oligarki ekonomi Asing dan Asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal (buruh).


Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. 


Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang 

hanya menguntungkan segelintir orang.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini maka kami menyatakan sikap sebagai berikut:


1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.


2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri.


3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.


4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini.


5. Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.


6. Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai Presiden karena 

ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.


7. Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan Cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat.


Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan agar menjadi peringatan bagi rezim dan perhatian bagi segenap rakyat Indonesia.


Jakarta, 09 Oktober 2020 / 21 Safar 1442 H


Ketua Umum FPI 

KH. Ahmad Shobri Lubis, Lc


Ketua Umum GNPF-U

 Ust.Yusuf Muhammad Martak


Ketua Umum PA 212 

Ust.Slamet Ma’arif, S.Ag, MM


Direktur HRS Center

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dr. HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, Lc. MA, DPMSS

Foto: Ketua Umum FPI, PA 212 dan lainnya saat berkumpul beberapa waktu lalu

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: