Langsung ke konten utama

Featured Post

Pernyataan Sikap PC FMI Kota Serang Dan Pandeglang: Kutuk Keras Macron Atas Penodaan Agama

Kamis, 29 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Mahasiswa yang tergabung ke dalam Front Mahasiswa Islam (FMI) Cabang Kota Serang dan Pandeglang mengutuk keras atas penodaan norma agama yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron sesuai dengan putusan mahkamah uni eropa dimana tidak boleh adanya sikap penghinaan terhadap nabi.Dalam pernyataan sikapnya FMI Kota Serang dan Pandeglang memberikan beberapa poin-poin tuntutan kepada Presiden Perancis diantaranya mengutuk keras atas penyebaran kartun penghinaan nabi Muhammad S.A.W. yang dilakukan Presiden Perancis pada Kamis (29/10/2020).Kemudian dalam tuntutan lainnya FMI Kota Serang dan FMI Pandeglang menyerukan untuk melakukan aksi boikot pembelian dan penggunaan produk-produk yang berasal dari Perancis karena aksi boikot merupakan salah satu hak kebebasan pendapat.Klik video:



Demo Tolak Omnibus Law Rusuh, YLBHI: Kepolisian Lakukan Pelanggaran






Jum'at, 9 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan polisi “telah melakukan pelanggaran peraturan Kapolri” saat menangani aksi massa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pada 6-8 Oktober 2020.

Lembaga ini mencatat tindakan kekerasan oleh aparat polisi terjadi di 18 provinsi dan dinilai melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Pernyataan ini dikeluarkan ketika ribuan orang yang terdiri dari buruh, pelajar, dan mahasiswa di beberapa wilayah ditangkap selama tiga hari rangkaian aksi protes.

Belasan orang yang mayoritas mahasiswa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga dilaporkan luka-luka.

Namun Mabes Polri berdalih apa yang dilakukan jajarannya saat menghadapi pengunjuk rasa “sudah sesuai aturan”.

Direktur YLBHI, Asfinawati, mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law terjadi di 18 provinsi di seluruh Indonesia, di mana, para pengunjuk rasa dihalang-halangi dengan cara ditangkap sebelum melakukan aksi.

“Apa yang terjadi hari ini betul-betul menggambarkan Telegram Kapolri yang akibatnya menimpa korban sangat banyak,” ujar Asfinawati dalam jumpa pers daring, Kamis (8/10/2020).

“Banyak massa aksi ditangkapi di jalan-jalan, di stasiun, bahkan di jembatan,” sambungnya.

Asfin menyebut jika merujuk pada Peraturan Kapolri tentang Penanggulangan Anarki, kepolisian bisa membubarkan massa jika terjadi kericuhan.

Tapi yang terjadi di lapangan, katanya, penembakan gas air mata dan meriam air dilakukan ketika massa sedang menyampaikan pendapatnya atau berorasi.

“Kalaupun mau dibubarkan bukan massa, tapi orang yang membuat kericuhan.”

YLBHI menilai kepolisian sebagai aparat negara sudah menjadi “alat pemerintah agar Omnibus Law diberlakukan.”

Selain penangkapan, YLBHI juga menerima laporan adanya pemukulan dan penelanjangan terhadap pengunjuk rasa yang ditangkap. Hal itu, menurutnya, menunjukkan “brutalitas polisi”.

Tak cuma itu, para pendamping hukum di beberapa daerah tak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap.

Foto: Mahasiswa univ pelita bangsa cikarang, korban bentrok pada aksi unjukrasa menolak UU Ciptaker di kawasan industri 1 Jababeka, Rabu 7 Oktober 2020

sumber: bbc news indonesia, suaraislam.id


Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: