Langsung ke konten utama

Featured Post

Pernyataan Sikap PC FMI Kota Serang Dan Pandeglang: Kutuk Keras Macron Atas Penodaan Agama

Kamis, 29 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Mahasiswa yang tergabung ke dalam Front Mahasiswa Islam (FMI) Cabang Kota Serang dan Pandeglang mengutuk keras atas penodaan norma agama yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron sesuai dengan putusan mahkamah uni eropa dimana tidak boleh adanya sikap penghinaan terhadap nabi.Dalam pernyataan sikapnya FMI Kota Serang dan Pandeglang memberikan beberapa poin-poin tuntutan kepada Presiden Perancis diantaranya mengutuk keras atas penyebaran kartun penghinaan nabi Muhammad S.A.W. yang dilakukan Presiden Perancis pada Kamis (29/10/2020).Kemudian dalam tuntutan lainnya FMI Kota Serang dan FMI Pandeglang menyerukan untuk melakukan aksi boikot pembelian dan penggunaan produk-produk yang berasal dari Perancis karena aksi boikot merupakan salah satu hak kebebasan pendapat.Klik video:



Damai Lubis: Secara hukum, Faham Komunis Memang "Wajib Diperangi"



Jum'at, 2 Oktober 2020

Faktakini.net

*Secara hukum, faham komunis memang "wajib diperangi"*

*Bogor, 30 September 2020*

*Sejak lahirnya TAP MPR No. 25 Tahun 1966 ditambah dengan adanya UU. RI No. 27 Tahun 1999. Pada prinsipnya memang komunisme dilarang oleh negara untuk " dikembang biakan " di republik ini*

*Namun secara pribadi, terhadap orang untuk memiliki faham atau ideologi ini ( komunisme ) boleh dan sah - saja, dengan catatan tidak mengajak orang lain yang tidak sepemahaman, atau dengan kata lain dilarang menyebarluaskan dengan cara - cara membuat komunitas tertentu dan khusus daripada ideologi komunis*

*Adapun adanya pendapat beberapa tokoh, bahwa terkait larangan - larangan yang tercantum didalam TAP MPR dan KUHP yang terdapat U.U No. 27 Yahun 1999 adalah regulasi yang menyimpang hukum, oleh sebab pelarangan penyebaran ideologi atau faham berkumpul atau berserikat merupakan ketentuan yang bertentangan dan atau bersinggungan dengan sistem hukum yang ada pada konstitusi tertinggi Negara RI, yakni UUD 1945*
*Pendapat hukum diatas adalah keliru, UU. RI. NO.27 Tahun 1999 Tentang KUHP ( diluar KUHP UU.RI.NO.1 Thaun 1946 ) merupakan bagian dari hukum yang lex specialis atau hukum yang dikecualikan atau pengecualian*
*Walau kaidahnya menyimpang dari hukum yang lebih tinggi (lex superior ) atau undang - undang lainnya yang sederajat namun diperbolehkan oleh karena diperlukan demi penegakan hukum itu sendiri. Atau aturan hukum untuk sesuatu yang lebih khusus mengenyampingkan hukum yang umum ( lex specialist derogat legi generalis)*

*Oleh karenanya larangan berdirinya organisasi PKI atau pembentukan organisasi dengan maksud berserikat atau membuat perkumpulan atau mendirikan kelompok dengan faham komunis, atau marksisme, atau liberalisme, termasuk penyebaran fahamnya dengan cara - cara sosialisasi melalui propoganda atau publikasi yang bertujuan menyebar luaskan atau mengajak orang lain yang tidak sefaham, justru secara hukum tidak melanggar konsitusi dasar daripada UUD 1945*

*Aliansi Anak Bangsa/ AAB*

*Ketua : Damai Hari Lubis*

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: