Langsung ke konten utama

Featured Post

Jadwal dan Bacaan Niat puasa Ayyamul Bidh, Mulai Jum'at 13 Rabiul Awal 1442 H/ 30 Oktober 2020

Jum'at, 30 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Jadwal dan bacaan niat puasa Ayyamul Bidh, doa buka puasa, mulai 30 Oktober 2020.Ibadah puasa Ayyamul Bidh juga memiliki banyak keutamaan.Puasa Ayyamul Bidh harus dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut.Umat Muslim disarankan untuk menunaikan puasa Ayyamul Bidh bulan Rabiul Awal 1442 H.Ayyamul Bidh sendiri adalah puasa yang bisa dilakukan di pertengahan bulan Hijriah.Ibadah ini jatuh pada hari ke-13, 14, dan 15 Hijriah tiap bulannya.Disebut puasa Ayyamul Bidh karena pada 3 hari itulah bulan bersinar terang, sehingga malam tampak putih bercahaya.Berikut beberapa dalil yang menjelaskan tentang anjuran Puasa Ayyamul Bidh:Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ“Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meningg…

Damai Lubis: Jokowi Agar Segera Mundur Untuk Cegah Perpecahan Antar Anak Bangsa

 




Rabu, 7 Oktober 2020

Faktakini.net

*JOKOWI AGAR SEGERA MUNDUR DARI KURSI PRESIDEN RI. UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERPECAHAN ANTAR ANAK BANGSA*

Tangerang, 7 Oktober 2020

Landasan Saran : Sebagian besar rakyat sudah menunjukkan fakta sosial yang sudah bersifat akumulasi dan negatif, antara gejolak marah, tidak percaya, bahkan penolakan publik terhadap dirinya di grup- grup media sosial elektronik ( semacam Face Book atau Whats Ap juga Twitter serta lainnya ) selain minta Jokowi mundur, sudah bercampur bullyan bahkan sumpah serapah terhadap jatidirinya yang nota bene presiden yang mestinya dihormati. 

Masyarakat nampak telah jemu, bosan bahkan marah serius dengan banyaknya produk kebohongan janji-janjinya yang hilang begitu saja ditelan berbagai gelombang isu, isu yang 'sengaja diciptakan' lalu raib dimakan waktu, beberapa' ide seloroh resminya ? ' ; *bila mau kaya, ternak kalajengking, lalu, ganti tanaman sawit dengan pohon jengkol, pun mungkin sudah dia lupakan* Pencitraan diri dan janji hoaks serta kebijakan yang memproduksi regulasi blunder terus ditampilkan, dimulai sejak test drive mobil SMK dari Solo - Jakarta hingga saat ini hari ke- dua Demontrasi Buruh secara serentak atau Nasional 6 , 7 & 8 Oktober 2020, sebuah aksi besar penolakan masyarakat pekerja atau kaum buruh terhadap RUU/ UU Omnibuslaw.  

Diantara masa/ dua waktu tsb. antara test drive SMK dan Demo Tolak UU. Omnibuslaw. Pribadi lain yang menjemukan publik serta yang sering nampak adalah perilaku irrelevan atau tidak logis , tidak proporsional, bukan tupoksi seorang presiden/ sebagai Kepala Pemerintahan RI juga bukan beban tugas seorang Kepala Negara. Tingkah pola pencitraan masuk gorong2, hingga janji bebas banjir DKI jilid ke - 1 pra Gubernur DKI, Bebas Banjir DKI, Jilid ke - 2 atau pra pilpres / Presiden Jilid pertama. Praktek modus sebarkan jargon2 hoaks dan melalui puluhan janji2 bohong. 

*Diantaranya ;* Tidak Akan Kompromi terhadap Koruptor, Tebus Indosat, Tidak akan Hutang, Tidak akan Impor. Kini saat menjabat Presiden Jilid kedua, *menyetujui Ahok yang eks kriminal dan terpapar koruptor menjabat Komisaris Pertamina* , riil hutang Negara RI luar biasa besarnya serta kian terus bertambah, janji gaji pengangguran yang tidak ditepati, tutup mata terhadap perlakuan beberapa kelompok orang dan pendiaman perlakuan aparatur negara yang melakukan persekusi2, termasuk kriminilisasi ulama dan kriminilisasi aktivis sejak menduduki kursi Presiden Jilid pertama dan jilid kedua bergulir. 

Tetap melanjutkan tangkal kepulangan atau " penjarakan " HRS di Saudi Arabia, tidak perintahkan proses hukum terhadap kematian beberapa orang yang ditembak pasukan Brimob pada unjuk rasa damai 21 Mai 2019, demo protes kecurangan hasil pemilu, dirinya kekeh rencanakan Pilkada serentak 2020 di masa riskan Pandemi Covid 19, seiring resesi ekonomi melanda tanah air ( bukan prediksi ekonomi meroket, justru perekonomian cenderung krisis ), lahirkan produksi UU. RI. No. 2 Tahun 2020 UU. Ttg Corona 19, Yang melanggar UUD. 1945 , Dimana Pejabat pelaksananya memiliki peluang imunitas hukum dalam bentuk tidak dapat dituntut secara pidana, perdata dan HTN. 

Pendiaman dan atau Keberpihakan dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan termasuk melindungi Para Penista Agama serta Para Penghina Ulama dan yang terparah adalah mendatangkan ribuan pekerja asing asal negara Komunis China serta melakukan kejahatan politik pembiaran adanya peristiwa pidana yang luar biasa dengan cara Jokowi selaku Presiden tidak berbuat sesuatu yang semestinya, atau tidak perintahkan institusi penegak hukum Polri/ Kejari, agar memproses hukum sekelompok elit politik parlemen, terkait "tertangkap tangan' dengan dugaan kuat mereka telah melakukan delik terhadap Ideologi Negara RI melalui produk hukum RUU HIP/ yang materi pasal2nya terindikasi menjurus ajaran berciri PKI ( Pancasila menjadi eka sila ), organisasi yang menjadi bahaya laten negara ini. Namun PKI dalam kemasan neo komunisme, yaitu melalui modus pembuatan RUU HIP Yakni perbuatan makar terhadap ideologi Pancasila

Maka disarankan demi mencegah jatuhnya banyak korban daripada berbagai kelompok anak bangsa serta sia - sia di berbagai daerah di tanah air oleh sebab perpecahan dan faktor berbagai kepentingan . 

Maka sebagai yang turut mengamati gejala daripada gejolak sosial poitik yang ada dan bergulir termasuk hak bebas berpendapat selaku Warga Negara Indonesia mengusulkan serta menghimbau agar Jokowi selaku Presiden RI. segera melemparkan handuk kekuasaan, setidaknya sebelum memasuki tahun 2021, dengan cara jantan, terhormat dan mulia nyatakan " mengundurkan diri " dari kursi presiden RI dengan tetap merujuk aturan sesuai konstitusi

Ketua Aliansi Anak Bangsa

Adovokat - Damai Hari Lubis

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: