Langsung ke konten utama

Featured Post

Ribuan Umat Hadiri Acara Maulid Nabi Dan Peringatan Hari Santri Di Pabuaran Sukabumi

Kamis, 22 Oktober 2020
Faktakini.net, Jakarta - Pada hari Kamis (22/10/2020) malam, berlangsung acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Memperingati Hari Santribdi Lapangan Puncak Tugu,  Kec.Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.  
Dalam kegiatan yang dikawal oleh Laskar FPI Kabupaten Sukabumi ini, hadir para Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat setempat beserta ribuan warga masyarakat. 
Ketua Bidang Organisasi DTN PA 212, KH Abdul Qohar Al-Qudsyi. Lc turut hadir dalam acara ini dan memberikan ceramahnya. Kyai Qohar mengajak umat Islam untuk bersatu dan istiqomah di bawah komando Imam Besar Habib Rizieq Shihab.
Saat Kyai Qohar sedang memberikan ceramahnya, Tiba-tiba listrik mati, entah kenapa. Para jamaah pun sempat bertanya-tanya apakah kejadian ini alami ataukah ada sabotase pihak tertentu.
Namun alhamdulillah hal ini tidak mengurangi semangat para hadirin bahkan ribuah jamaah bersholawat bersama-sama, dan kemudian listrik bisa dinyalakan kembali dengan menggunakan genset.



Klik video:




Cara Negara Menguasai Narasi Ciptaker: Sembunyikan Dokumen Final

 





Sabtu, 10 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta -  Keberadaan dokumen final UU Cipta Kerja masih juga menjadi misteri setelah disahkan di DPR RI dalam sidang paripurna Senin (5/10/2020) lalu. Anggota DPR termasuk anggota Badan Legislasi (Baleg) yang menggodok peraturan itu, bahkan tak tahu keberadaannya. 

"Sampai tadi pagi kami tanya sekretariat belum ada," aku anggota Baleg DPR dari fraksi PKS Ledia Hanifa kepada reporter Tirto, Kamis (8/10/2020). 

Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin pun mengatakan belum memegang naskah final UU Cipta Kerja. Ia bahkan menyatakan tidak menerima naskah final pada sidang paripurna. Ini kali pertama terjadi selama ia menjabat sebagai legislator tiga periode. 

"Bahan-bahan untuk rapat tingkat komisi dan badan saja kami bisa mendapatkannya beberapa hari sebelumnya. Kenapa justru RUU omnibus law Ciptaker yang berdampak luas pada kehidupan kaum buruh, UMKM, lingkungan hidup, dll tidak tampak naskah RUU-nya sama sekali?" kata dia lewat keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020). 

Ketika naskah final belum tersedia, para menteri malah menjelaskan isi UU Ciptaker dua hari lalu (7/10/2020). Semua bernada positif dan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan kelompok penolak. 

Dalam forum itu mereka membantah semua informasi yang disampaikan oleh oposisi. Masalahnya publik tak bisa memverifikasi karena sekali lagi tak ada dokumen resmi yang dapat diakses. 

"Bagaimana mau berpartisipasi kalau naskah akademiknya disembunyikan atau mana draf yang tidak jelas, mana yang asli, mana yang setengah asli, mana yang palsu, mana draf yang aktual, mana yang tengah, dan mana yang akhir?" kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang Fery Amsyari kepada reporter Tirto, Kamis. 

Fery menyimpulkan undang-undang sapu jagat ini cacat prosedural. Ia melanggar Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terang menyatakan salah satu asas penyusunan undang-undang adalah keterbukaan. 

Semestinya, sejak proses penyusunan, naskah akademik dan draf rancangan undang-undang terbaru selalu dibagikan ke publik. Jika tidak dilakukan, akan berakibat pada hilangnya hak partisipasi masyarakat. Sikap tersebut berkonsekuensi hukum. 

Selain berpotensi dijegal oleh Mahkamah Konstitusi lewat judicial review, cacat prosedur itu juga bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai tindakan malaadministrasi. 

"Dari sudut administrasi, kalau tidak taat prosedur maka produk yang dihasilkan itu cacat atau dianggap tidak pernah ada. Konsekuensinya batal demi hukum," kata dia. Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus khawatir ketiadaan draf final akan memicu titip-menitip pasal yang akhirnya membelakangi keterbukaan ke publik. 

"Tak hanya otak-otik, kemungkinan mentransaksikan pasal-pasal juga sangat terbuka," katanya. 

"Dugaan atau tuduhan di atas bukan isapan jempol. Utak-atik atau jual beli pasal sudah pernah terjadi sebelumnya. Dilakukan menjelang paripurna, tiba-tiba ada pasal selundupan dimasukkan." 

Menurutnya, tak ada alasan selain marah terhadap situasi ini. Sebab, "bagaimana mungkin sebuah lembaga tinggi negara bisa main-main mengesahkan sesuatu yang akan mempunyai efek luas bagi seluruh rakyat?" 

Perkara otak-atik pasal ini diakui langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Huda. Ia terkejut karena klaster pendidikan kembali muncul dalam draf RUU Cipta Kerja padahal dalam rapat sebelumnya (24/9/2020) Baleg dan Kemendikbud sepakat mencabutnya.

Pasal 26 RUU Ciptaker memasukkan pendidikan sebagai entitas usaha; pasal 65 menegaskan itu dengan menyatakan pelaksanaan izin di sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Ini bertentangan dengan prinsip nirlaba pendidikan. 

"Ini di luar dugaan, karena perkembangan terakhir klaster pendidikan dikeluarkan dari RUU tersebut," ujar ketua komisi di bidang pendidikan itu. Namun, Menko Airlangga Hartarto menepis hal itu. Ia katakan ketentuan soal pendidikan sudah disingkirkan dari Cipta Kerja. Sekali lagi pemerintah coba menguasai narasi mengenai Cipta Kerja tanpa bisa diverifikasi. 

Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo angkat suara mengenai belum dibukanya dokumen final. Menurutnya saat ini legislatif masih merapikan naskah RUU Cipta Kerja dari kesalahan ketik dan kesalahan teknis lain, tiga hari setelah peraturan disahkan. Rahasia Sejak Awal Pembahasan Cipta Kerja memang sudah tertutup sejak awal. 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bahkan sampai mengirim surat permohonan keterbukaan informasi publik atas salinan draf ke Kementerian Koordinator Perekonomian, Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam), serta Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya? Nihil. 

Kemenkopolhukam menyatakan prosesnya memang bersifat rahasia; Kemenkumham hanya membalas normatif perihal keterlibatan mereka; Sekneg tidak membalas; sementara Kemenko Perekonomian baru membalas setelah draf diunggah di laman resmi mereka. 

"Di awal-awal saja sudah dibilang sifatnya rahasia, kemudian lama balasnya. Kemudian kami bingung setelah itu dikeluarkan, apakah itu draf yang final atau bukan," kata peneliti Kontras, Rivanlee. 

Baca selengkapnya di artikel "Cara Negara Menguasai Narasi Ciptaker: Sembunyikan Dokumen Final", https://tirto.id/f5Kf.

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: