Langsung ke konten utama

Featured Post

Jadwal dan Bacaan Niat puasa Ayyamul Bidh, Mulai Jum'at 13 Rabiul Awal 1442 H/ 30 Oktober 2020

Jum'at, 30 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Jadwal dan bacaan niat puasa Ayyamul Bidh, doa buka puasa, mulai 30 Oktober 2020.Ibadah puasa Ayyamul Bidh juga memiliki banyak keutamaan.Puasa Ayyamul Bidh harus dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut.Umat Muslim disarankan untuk menunaikan puasa Ayyamul Bidh bulan Rabiul Awal 1442 H.Ayyamul Bidh sendiri adalah puasa yang bisa dilakukan di pertengahan bulan Hijriah.Ibadah ini jatuh pada hari ke-13, 14, dan 15 Hijriah tiap bulannya.Disebut puasa Ayyamul Bidh karena pada 3 hari itulah bulan bersinar terang, sehingga malam tampak putih bercahaya.Berikut beberapa dalil yang menjelaskan tentang anjuran Puasa Ayyamul Bidh:Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ“Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meningg…

Aliansi Nasional Anti Komunis: Inilah 13 Konsekuensi Hukum UU Cipta Kerja Omnibus Law







Ahad, 11 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Aliansi Nasional Anti Komunis: Inilah 13 Konsekuensi Hukum UU Cipta Kerja Omnibus Law

1. Pembahasan RUU Ciptaker tidak transparan dan terlalu terburu2, tidak sesuai amanat hukum tentang Pembentukan UU

2.  RUU Ciptaker bertentangan dgn asas hukum

3. RUU Ciptaker berpotensi membuka pintu penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, karena RUU Ciptaker banyak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kedalam kewenangan eksekutif.

4. RUU Ciptaker dapat merusak tatanan sistem hukum Indonesia

5. Dalam RUU Ciptaker, Terjadi kemunduran jaminan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

6. RUU Ciptaker melonggarkan proses pembuatan AMDAL sehingga berpotensi memperluas kerusakan lingkungan

7. RUU Ciptaker memberikan kewenangan luas kpd Pemerintah atas nama "kepentingan strategis nasional" dalam urusan tata ruang yg dapat membahayakan lingkungan hidup

8. RUU Ciptaker berpotensi memicu luasnya penggusuran paksa atas nama pembangunan dan pengadaan tanah demi kepentingan umum, dengan memperluas kategori "kepentingan umum"

9. RUU Ciptaker mempermudah penguasaan lahan oleh korporasi, salah satunya dgn menghapus kewajiban pembangunan kebun plasma minimal 20% dari luas total izin HGU, memperluas jurang kentimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dgn korporasi

10. RUU Ciptaker juga diskriminatif, lebih pro terhadap korporasi, dengan melonggar beberapa aturan pidana dari sanksi pidana penjara menjadi sekedar sanksi adminsitrasi denda

11. RUU Ciptaker melemahkan kewenangan MUI dalam proses pengawasan kehalalan suatu produk, serta melonggarkan persyaratan mendapatkan fatwa halal

12. RUU Ciptaker merubah orientasi Lembaga Pendidikan dari yang bersifat sosial nirlaba menjadi berorientasi bisnis dgn adanya persyaratan Izin Usaha

13. RUU Ciptaker melegitimasi bagi usaha liberalisasi dan privatisasi sektor Ketenagalistrikan, yang seharusnya dikuasai negara karena merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sesuai Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: