Langsung ke konten utama

Featured Post

Gus Nur Ditangkap, Kesaksian Anak: Digerebek 30 Personel Polisi Saat Tengah Malam, Lalu Dibawa

Ahad, 25 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Keluarga mubaligh asal Jawa Timur Gus Nur atau Sugi Nur Raharja mengaku kaget dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan polisi saat tengah malam Sabtu, 24 Oktober 2020.Gus Nur ditangkap sekira pukul 00.15 WIB di rumahnya di Jalan Cucak Rawun Raya, Pakis, Kabupaten Malang.Putra kedua Gus Nur, yakni Muhammad Munjiat (21 tahun) mengatakan, keluarga kaget karena penggerebekan ini baru pertama kali mereka alami. Menurut Munjiat ada lima mobil dengan anggota polisi sekira 30 personel yang menggerebek rumah Gus Nur.“Digerebek pertama kali kayak ini. Keluarga tidak lebih dari kaget saja. Karena ini kan bukan laporan pertama, tapi sebelumnya tidak seperti ini dipanggil pakai surat untuk BAP. Tapi baru kali ini didatangi mobil dan langsung digerebek polisi,” kata Munjiat, Sabtu, 24 Oktober 2020, seperti dilansir Viva.co.id.Munjiat mengungkapkan, saat penangkapan dan penggeledahan ia bersama sang ayah baru saja pulang dari pengajian peringa…

Aktivis KAMI Diborgol Lalu Dipertontonkan Bak Teroris, Polri Dikritik

 



Ahad, 18 Oktober 2020

Faktakini.net, Jakarta - Penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuai kritik. Lantaran, dalam pengungkapannya para aktivis dipertontonkan bak teroris, dengan tangan diborgol dan dikenakan rompi oranye. 

Praktisi dan pengamat hukum, Syahrir Irwan Yusuf meminta Polri lebih bersikap proporsional.

"Semestinya Polri proporsional dan menjunjung tinggi asas equality before the law sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 maupun HAM Universal," tegas Syahrir saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad (18/10/2020).

Sementara para koruptor misalnya, tidak diperlakukan sedemikian rupa. Padahal prinsipnya, semua warga negara sama di depan hukum atau asas equality before the law. Kesetaraan ini berlaku untuk perlindungan hukum maupun perbuatan hukum. Baik hukum priva9t maupun publik. Dalam kasus aktivis KAMI, perlakuan penegak hukum tidak semestinya begitu.

"Kita tentu menyayangkan perlakuan yang berbeda dari penyidik terhadap aktivis KAMI. Sementara buronan koruptor Djoko Tjandra tidak diperlakukan seperti itu. Termasuk terhadap Irjen NB (Napoleon Bonaparte)," kritik Syahrir.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono membantah terkait adanya perlakuan berbeda terhadap para tersangka. Ia mengeklaim, pihaknya memperlakukan semua tersangka dengan perlakuan yang sama. Tidak terkecuali antara tersangka kasus korupsi dengan aktivis KAMI yang diduga melanggar Undang-undang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE).

"Selama ini kami sampaikan sama kan tidak ada perbedaan dengan tersangka-tersangka lain," klaim  Awi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menahan tiga petinggi KAMI. Ketiganya adalah Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat. Kemudian juga ada lima orang yang terafiliasi dengan KAMI, yang ditangkap dalam waktu yang berbeda itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima Khairil Amri selaku Ketua KAMI cabang Medan, Devi, Juliana dan Wahyu Rasari Putri.

Untuk kelima tersangka tersebut dijerat dengan pasal ujaran kebencian ataupun permusuhan terkait aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja. Hal itu termaktub dalam pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2014 tentang ITE dan atau pasal 160 KUHP. Dalam beleid pasal tersebut, seluruh tersangka terancam kurungan penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Foto: Aktivis KAMI dikenakan rompi oranye dan diborgol saat konferensi pers Polri.

 Sumber: republika.co.id

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: