Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) Seruan Ketua PA 212 Ke TNI - Polri: Ayo Pasang Bendera Merah Putih 30/9 Dan 1/10/2020

Rabu, 30 September 2020
Faktakini.net, Jakarta - Ketua PA 212 Ke TNI - Polri: Ayo Pasang Bendera Merah Putih 30/9 Dan 1/10/2020
Klik video:


Terkait Penusuk Syekh Ali Jaber, Damai Lubis: Polri Jangan Terpaku Dengan Observasi Klinis Terhadap Orang Gila Sebagai Dader




Selasa, 15 September 2020

Faktakini.net

*Polri Perlu Langkah Berani dalam Karya Hukum, Tidak Terpaku dengan Observasi Klinis terhadap Orang Gila sebagai Dader/ Pelaku Delik*

*( Polŕi Tidak Boleh Kaĺah Dengan KPU yang Tidak memiliki Fungsi atau Kontrol Sosial Huku, akan tetapi Berani Menetapkan Orang Gilà Boleh Ikut Pemilu*

*Oleh : Damai Hari Lubis*                                                       

*Sekretaris DK. DPP. KAI /Kongres Asvokat Indonesia*                     

*Polisi tidak mesti menunggu hasil medis, saat orang " tidak waras berbuat delik " lalu tertangkap, kenyataanya setelahnya baru akan ada upaya dari siapapun untuk observasi dalam psikologi klinis terhadap keadaan jiwa si pelaku. Maka idealnya demi kepentingan undang- undang yang kaedahnya untuk melindungi Kepentungan Manusia dalam artian Masyarakat Luas. Hendaknya Penyidik segera Ambil Langkah Berani Demi Pemenuhan Unsur- Unsur Tupoksi Polri, yakni Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Kemananan serta Kenyamanan Berkehidupan Sosial dan lingkungannya, juga Demi Kepastian Hukum. Oleh karenanya Kasus Pelaku Delik Orang Gila atau Tidak Waras, segera saja menaikan Proses Hukumnya kepada JPU tepat durasi sesuai KUHAP/ Acara Pidana, begitupun JPU, segera perkaranya SP. 21 kan. Sisi positif lainnya biarkanlah proses pengadilan melalui Majelis Hakimnya Menemukan Hukum, sesuai salah satu fungsi Hakim yang memang menjadi bagian hak utamanya, apabila terjadi peristiwa konkrit ( contoh kasus a quo pembunuhan atau penganiayaan yang marak dilakukan dengan modus operandi ' Orang Gila '*

*Sehingga sisi positif oleh sebab vonis hukum nantinya, Penguasa Pemerintahan Negara ini dan Masyarakat akan mendapatkan yurisprudensi atau alasan legalitas tentang Apakah Tertuduh yang berpenyakit Jiwa Memang Layak Untuk Dihukum, walau belakangan setalah peristiwa delik ada Keterangan Ahli, bahwa Pelaku atau Terdakwa mengalami gangguan mental/ jiwa dengan level sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan hukumnya sesuai isi pasal 44 KUHP/ Pidana Materil. Itu terkait urusan nanti, yang jelas fungsi hukum sesuai kaedah untuk kepentingan masyarakat umum sudah dilaksanakan oleh pelaksana hukum itu sendiri, melalui lembaga peradilan. Selain itu Polri sebelumnya terkait fungsi hukum sudah pernah melakukan terobosan hukum, fakta hukumnya telah ada eksampel dari Polri, yakni terbitnya Perkapolri yang membatasi jam unjuk rasa, dan kenyataannya telah mendapatkan jastifikasi ( walau sefihak ), yang nota bene Jam Unjuk Rasa Tidak Ada Ketentuannya didalam Pasal - Pasal UU. RI. No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum atau yang dikenal publik sebagai Undang- Undang Demo. Juga selain itu Polri sudah mendapatkan alas hukum atau Yurisprudensi atau kaedah ' legal ' yang diterbitkan KPU / Komisi Pemilu, bahwa Orang Gila Sah Ikut Pemilu, walau KPU sebuah institusi yang Bukan Berbasis Penegakan Hukum Bukan Pembuat UU, Bukan Perevisi UU, Tidak Kuasa Membatalkan UU ( layaknya hak yang dimiliki oleh MK, DPR RI dan Presiden ), serta tidak memiliki fungsi sosial kontrol untuk penemuan hukum seperti Para Hakim, atau melirik untuk mengadopsi hukum negara USA. Bahwa Orang Gila yang Membahayakan Nyawa Manusia Lainnya,dijatuhi eksekusi mati*

*Maka dengan beberapa alasan hukum tersebut diatas maka Polri sebaiknya melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang baru disinyalir sebagai orang gila ( sedang beberapa korbannya bukan sekedar dugaan, tapi nyata ada ). Maka daripada terus berpolemik, sedang kondisifitas kenyamanan kehidupan dan sosial politik terganggu karena " Orang Gila ", yang akan memakan korban lagi, dan bebas lagi, segerakan saja pihak penyidik Polri limpahkan perkara pidana umum ýang sangat sederhana ini, serta telah mendapatkan 2 ( dua ) alat bukti permulaan yang cukup menurut KUHAP*

*Apabila Pihak Polri kembali klasik berstatemen, " Pelaku Tidak Dapat Diproses oleh karena Sakit Jiwa,". Maka masyarakat akan bertanya - tanya quo vadis Polri ? Demi orang gila yang bebas memakan Paŕa Korban atau demi keamanan masyarakat luas dan sehat pada umumnya dan berdaya guna ? Atau ada alasan agenda politis yang tersembunyi dan inkonstitusionàl ?*

*Catatan : Artikèl Sebatas Pendapat Hukum diluar Konteks Tanggung Jawab Pengelola Negara Terhadap Orang Berpenyakit Jiwa*

Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video:


Bikin Resah Umat Islam, Penyebar 'Nasi Anjing' Di Bulan Ramadhan Diamankan Polisi

Ahad, 26 April 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesucian bulan Ramadhan, ada saja ulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meresahkan umat Islam.

Kelompok tersebut membagikan nasi bungkus yang mereka beri nama "nasi anjing", walaupun kemudian ternyata menurut pengakuan mereka, tidak ada daging anjing dalam menu yang mereka bagikan.

Entah tujuannya untuk mencari sensasi atau bagaimana, ulah mereka jelas meresahkan umat Islam, karena daging anjing diharamkan oleh umat Islam.

Jumhur ulama menghukumi daging anjing haram untuk dimakan, meski disembelih secara syariat.

Alasannya, anjing termasuk dalam binatang bertaring yang keharamannya jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Idris al-Khaulani dari Abi Tha'labah al-Khusyani, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadis lain, dari Ubaidah bin Sufyan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Memakan setiap …