Langsung ke konten utama

Featured Post

Bapas Bogor Banding Kasus Habib Bahar, Ustadz Novel: Ambisi Untuk Kriminalisasi Ulama

Jum'at, 23 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor telah resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan penceramah kondang, Habib Bahar Bin Smith soal surat keputusan pencabutan asimilasi.Upaya banding itu pun direspon oleh Wakil Sekjen (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustadz Novel Bamukmin yang menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), khususnya Bapas Bogor, masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama."Selaku Wasekjen PA 212 tentunya prihatin terhadap Kemenkumham khususnya Bapas Bogor masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama," ujar Ustadz Novel Bamukmin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).Ustad Novel mengaku tidak heran karena Kemenkumham, khususnya Bapas Bogor, merupakan kepanjangan tangan dari pemimpin yang dianggapnya tidak bersahabat dengan ulama yang tegas dan istiqomah."Malah para pelaku kejahatan atau residivis juga para koruptor dan pe…

Pilkada Tetap Dipaksakan Di Tengah Pandemi Covid-19?, Pengamat: Rezim Nekad Dan Tuli



Rabu, 23 September 2020

Faktakini.net

REZIM NEKAD DAN TULI

by M Rizal Fadillah

Tiga kekuatan besar Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah meminta Pemerintah menunda Pilkada yang sedianya dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Dasarnya adalah kemanusiaan, yakni pandemi Covid 19 yang belum reda bahkan cenderung meningkat.

Alih-alih mendengar seruan yang beralasan tersebut, justru Pemerintah menegaskan untuk tidak akan menunda. inilah wujud kenekadan dan tulinya rezim atas ancaman kesehatan bagi rakyat Indonesia. Kepentingan pendek dominan. Sangat bohong pernyataan bahwa kesehatan adalah utama. Faktanya justru nafsu kekuasaan yang diutamakan. Bahkan ada nada sinis bahwa urusan anak dan mantu yang menjadi prioritas.

Kepedulian rezim pada penanggulangan Covid 19 memang rendah dan acak-acakan. Ketika masyarakat keras mendesak "lockdown", PSBB yang diberlakukan. Belum beres PSBB sudah canangkan New Normal. Anggaran kesehatan masih tertinggal dibanding infrastruktur. Tenaga medis yang banyak gugur tidak dihargai malah menyebut masih banyak stock katanya. Sungguh menyakitkan.

Pilkada adalah proses politik yang bukan darurat pelaksanaannya. Penundaan adalah biasa dan bijaksana. Berbagai penghelatan besar masyarakat seperti kongres atau muktamar telah ditunda. Pilkada memiliki tahapan rawan baik kampanye maupun pemungkutan suara. Jikapun protokol ketat diterapkan maka ini akan menghilangkan nilai demokrasi. Rekayasa dipastikan mudah terjadi. 

Indonesia dinilai buruk dalam penanganan pandemi covid 19 oleh dunia internasional. 59 Negara menutup pintu masuk warga negara Indonesia. Di saat yang negara lain menurun justru kita meningkat. Kini dengan pelaksanaan "pesta demokrasi" yang dipaksa kan untuk dijalankan maka bertambah lagi bahan  bagi kecaman dunia. Indonesia pemberani, nekad, atau memang gila ?

Desakan Muhammadiyah, NU, KAMI, dan organisasi lain bukan untuk membatalkan Pilkada tetapi hanya menunda. Apa salahnya untuk dapat dipertimbangkan dan diterima.
Covid 19 itu sangat berbahaya. Satgas telah dibentuk untuk menunjukan situasi darurat. Bongkar pasang penanggungjawab pengendali pun telah dilakukan. Luhut Panjaitan kini menjadi komandan tertinggi.

Bila Pemerintah ngotot tidak hendak menunda maka pertanggungjawaban dari segala risiko yang diakibatkannya harus ditanggung, termasuk siap untuk dinyatakan bahwa perbuatannya telah melanggar Konstitusi. Siap mundur atau dimundurkan jika gagal atas kebijakan "nekad dan tuli" nya tersebut.

Rezim harus ingat bahwa tujuan bernegara yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Nah, sebagai penyelenggara negara maka Pemerintah wajib untuk mendahulukan hal ini sebelum ngotot untuk memaksakan Pilkada.

Pilkada itu sesuatu yang sangat bisa ditunda. Kecuali jika hanya demi kepentingan keluarga. Dan itu adalah fikiran gila.


*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 23 September 2020

Foto: Salah satu pemakaman jenazah covid-19

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: