Langsung ke konten utama

Featured Post

FPI Makassar Gelar Aksi Pawai Maulid Nabi SAW Dan Serukan Boikot Produk Prancis Kepada Masyarakat.

Jum'at, 30 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Pada hari Kamis (29/10/2020) DPW FPI Makassar setelah menggelar acara maulid di Majelis Daruttaubah makassar, Anggota FPI tidak kurang dari 300 Orang menggelar Aksi Pawai Tarhib memperingati lahirnya Nabi Agung Muhammad saw.Dimulai pada pukul 21:30 beranjak dri Majelis Daruttaubah peserta pawai keliling kota makassar di kawal ketat oleh puluhan Aparat bersenjata lengkap.Sampai pada pusat kota di Anjungan Pantai Losari, massa FPI berhenti sejenak untuk membacakan maklukat dari DPP FPI terhadap Penista Rasulullah SAW yaitu Marcon Laknatullah.Masyarakat menyambut di bibir jalan untuk menggemakan sholat kepada baginda nabi saw. Dan mengutuk Marcon Laknatullah presiden prancis yang telah menista Rasulullah saw.Pawai berakhir pada pukul 23:20 dan kembali ke majelis daruttaubah makassar selaku ketua DPW FPI Makassar/Ust Firdaus Malie berpesan "Aksi ini adalah bentuk perlawanan kepada para penista rasulullah saw dan insya Allah FPI Maka…

PDIP Tuding PSBB Anies Politis, Langsung Disemprot Nasdem: Jangan Cari Panggung Politik



Rabu, 30 September 2020

Faktakini.net

Politikus dari partai Nasional Demokrat (Nasdem), Bestari Barus, merespon pernyataan dari Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Gembong Warsono yang menyebut perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Anies sarat politis.

Bestari menilai, Gembong tengah mencari panggung dengan mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Jangan bilang Gubernur lagi cari panggung politik di era pandemi corona, padahal terlihat jelas dialah yang sedang berkampanye untuk tujuan politik tertentu (dengan) menjatuhkan mitranya yang sedang bekerja keras menyelamatkan nyawa masyarakat Jakarta," ujar Bestari seperti dilansir dari Alinea.id, Selasa (29/9/2020).

Menurut Bestari, pernyataan yang dilontarkan Gembong tersebut cenderung bermuatan sentimen semata. Juga beraroma pembusukan terhadap Anies.

Lebih lanjut Bestari mengingatkan kepada Gembong bahwa upaya penanganan Covid-19 oleh pemprov menuai apresiasi lantaran Anies sigap dan responsif terhadap situasi.

"Kebijakan yang digelontorkan tentulah pula telah melalui proses-proses pendalaman dan koordinasi," imbuhnya.

Oleh karena itu, Bestari meminta kepada Gembong untuk tidak asal menuduh dan membuat kegaduhan saat kondisi darurat. Seharusnya, kata Bestari, Gembong menawarkan solusi konkrit terhadap persoalan yang terjadi.

"Seorang politisi tak selayaknya berperilaku seperti itu di masa pandemi corona. Sangat sering yang bersangkutan mengkritik tanpa solusi kepada pemerintah daerah dan  tanpa dia sadari, bahwa DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah," tukasnya.

Sebagai pejabat publik, Bestari menyesalkan pernyataan Gembong yang menurutnya kemampuan terbatas yang dimilikinya justru membuat dia menepuk air di dulang terpercik ke wajahnya sendiri.

Sebelumnya, Gembong menyebut penerapan PSBB ketat oleh Pemprov DKI Jakarta yang diberlakukan hampir 14 hari belum menampakkan hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Anies ke publik. 

Gembong menuding kebijakan PSBB ketat yang diberlakukan Anies berbau politis. Ia bahkan menyebut Anies hanya mencari panggung melalui kebijakan ini.

"Rencana perpanjangan PSBB ketat sampai 11 Oktober, baunya sangat politis, daripada keinginan pencegahan penyebaran COVID-19. Fakta selama ini, PSBB juga tidak ditegakkan secara serius. Terbukti di pasar dan permukiman padat tidak ada upaya sosialisasi dan penegakannya," ungkap Gembong seperti dilansir dari Detik.com, pada Senin (28/9/2020).

Ahmad Darajat, Netizen.

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: