Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) Gilas Justin Gaethje, Khabib Nurmagemedov Ucap Alhamdulillah Dan Pensiun Dengan Rekor Sempurna

Ahad, 25 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Juara Kelas Ringan UFC Khabib Nurmagomedov berhasil mengalahkan juara interim Kelas Ringan Justin Gaethje. Khabib mengalahkan Justin Gaethje lewat kuncian (submission) teknik triangle choke di babak kedua menit 1.42, hari Sabtu (24/10/2020) atau Ahad dinihari waktu Indonesia di Fight Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.Khabib 'The Eagle' pemegang sabuk juara kelas ringan bakal coba mempertahankan titel itu dari Justin 'The Highlight' selaku juara interm kelas ringannya.Di ronde pertama, Khabib Nurmagomedov meladeni pertarungan pertarungan stand up Justin Gaethje. Khabib melancarkan beberapa jab dan tendangan ke badan.Justin Gaethje coba menjaga jarak dengan low kicks. Beberapa pukulan hook-nya juga cukup menyulitkan Khabib.Di akhir ronde pertama, Khabib bermain gulat. Dia menekan Justin sampai ke jaring dan mencoba mendominasi, tapi cuma 40 detik tersisa dan itu tidak cukup merepotkan Justin.Di babak kedua, Khabib Nurmagomed…

Minta Tunda Pilkada, Muhammadiyah: Keselamatan Bangsa Lebih Utama Dari Pilkada



Senin, 21 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - PP Muhammadiyah menyarankan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda. Bagi Muhammadiyah, keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.

"Di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers virtual, Senin (21/9).

Muhammadiyah, lanjut Mu'ti, mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas hal itu secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait. "Agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa," tuturnya.

Lebih lanjut, Mu'ti menjelaskan, penundaan Pilkada 2020 ini perlu dilakukan karena alasan kemanusiaan dan keselamatan. Apalagi saat ini kasus Covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Bahkan dari beberapa pantauan, klaster-klaster baru dan penyebaran serta korban dari waktu ke waktu itu terus meningkat.

"Kami melihat keadaan ini sangat mengkhawatirkan, dan pelaksanaan Pilkada seperti yang sekarang ini sudah sempat kita saksikan bersama-sama. Baru pada saat pendaftaran dan sosialisasi saja itu sudah terjadi klaster-klaster baru.

Bahkan kita melihat kekhawatiran berbagai pihak, bahwa pelaksanaan Pilkada tidak mematuhi protokol Covid- 19 itu juga bisa kita lihat bersama-sama dari bagaimana perayaan-perayaan itu juga tetap dilakukan dan berbagai bentuk pengumpulan dan pengerahan massa itu terus terjadi," ungkapnya.

Karena itu, dengan pertimbangan tersebut, Muhammadiyah mengusulkan agar KPU dan pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR dan Kemendagri, itu bermusyawarah secara seksama untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

Menurut Mu'ti, dari sisi regulasi sebetulnya ada celah yang memungkinkan untuk menunda Pilkada 2020. Dia mengingatkan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) memiliki kedudukan yang kuat dan sama dengan undang-undang.

"Sesuai UU Dasar, dalam keadaan genting dan memaksa, pemerintah dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya. (Jika) UU diubah, prosesnya lama. Tetapi kalau perppu, wewenangnya kan ada di tangan presiden," ujarnya.

Karena itu, Mu'ti mengungkapkan, kalau presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mendengar aspirasi masyarakat, melihat kedaruratan Covid-19 dan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid, maka pemerintah dengan segala kewenangan konstitusionalnya dapat menetapkan perppu untuk menunda Pilkada 2020.

*PERNYATAAN PERS*
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 20/PER/I.0/H/2020
TENTANG
PENANGANAN PANDEMI COVID-19
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Assalamu’alaikum wr. wb.
Sudah lebih dari enam bulan, bangsa Indonesia hidup dalam ancaman pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya. Pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan Covid-19. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19. Meski demikian, kerja dan kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal. Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja Pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif.
Mencermati keadaan tersebut di atas dan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:
1. Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden. Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali. Selain itu, niscaya diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Meminta kepada kepada para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif. Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid-19.
3. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Sudah saatnya anggota DPR dan elit politik lainnya menunjukkan tanggungjawab dan moral politik yang luhur dalam menangani Covid-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat.
4. Terkait dengan Pemilihan Kepada Daerah (Pemilukada) tahun 2020, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.
5. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya. Seluruh masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media apapun, khususnya media sosial. Diperlukan sikap saling peduli dan berbagi dari masyarakat, terutama terhadap saudara-saudara yang terkonfirmasi positif dan keluarga korban Covid-19 sebagai wujud ta’awun dan gotongroyong yang menjadi karakter bangsa Indonesia.
6. Kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, agar senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Para tokoh agama perlu terus memandu umat agar menjaga persatuan dan menjaga tempat ibadah sehingga terbebas dan tidak menjadi klaster Covid-19. Bersama dengan itu para tokoh dan organisasi keagamaan dapat menjadi suri teladan dan arif bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah bangsa dengan memberikan solusi dalam semangat kebersamaan dan spiritualitas yang utama.
7. Mengimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan dan amal usaha agar mematuhi pedoman dan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kaitannya dengan ibadah, kegiatan pendidikan, sosial, aktivitas publik lainnya. Warga Persyarikatan hendaknya menjadi teladan dan pelopor bagi masyarakat dalam membantu, melayani, dan melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dengan penggalangan dana, peningkatan layanan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Perhatian mesti difokuskan pada penanganan Covid-19 dan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan produktif dalam memajukan Persyarikatan, umat, dan bangsa sebagai wujud dakwah dan tajdid yang menjadi misi utama Muhammadiyah.
Semoga bangsa Indonesia dapat mengatasi masalah pandemi Covid-19 dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
Nasrun min Allah wa fathun qarib.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Yogyakarta, 3 Shafar 1442 H/21 September 2020 M
Ketua Umum, Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.
NBM 545549 NBM 750178

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: