Langsung ke konten utama

Featured Post

Polri Abuse Of Power Dalam Menangani Kasus Gus Nur?

Senin, 26 Oktober 2020Faktakini.net*POLRI ABUSE OF POWER DALAM MENANGANI KASUS GUS NUR ?*_[Catatan Pengantar Diskusi Cangkru'an Cak Slamet]_Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*Advokat, Aktivis Pejuang KhilafahSebelum menyimpulkan, apakah ada tindakan abuse of power (penyalahgunaan wewenang) yang dilakukan Penyidik Ditsiber Polri dalam perkara Gus Nur, ada baiknya kita awali pembahasan dengan membuat batasan (definisi) tentang menyalahgunakan wewenang. Jika definisi tentang penyalahgunaan wewenang terpenuhi, maka sah dan meyakinkan bagi publik berkesimpulan Polri telah melakukan abuse of power dalam menangani perkara Gus Nur.Menyalahgunakan wewenang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa wewenang, menggunakan wewenang bukan untuk peruntukannya, atau melakukan tindakan yang melampuai batas kewenangannya atau menjalankan wewenang secara tebang pilih, tidak equal dan mencederai asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan definisi tersebut, tindakan abuse of power bisa terjadi dal…

Kalau Betul Anda Bukan PKI, Nyatakanlah PKI Jahat Dan Pengkhianat!



Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net

KALAU BUKAN PKI
NYATAKAN PKI JAHAT DAN PENGHIANAT

by M Rizal Fadillah

Banyak kalangan pejabat bahkan Presiden meragukan keberadaan atau kebangkitan PKI . Bahkan dengan sinis menyatakan bahwa itu hanya koar-koar untuk kepentingan politik semata. Ketika indikasi tuduhan mengarah padanya, maka semua menyangkal bahwa dirinya PKI baik simpatisan ataupun keturunan. keberadaan aturan tentang larangan pengembangan PKI dan Komunisme dijadikan tameng untuk "bersih diri".

Di sisi lain masyarakat, khususnya umat Islam, merasakan adanya peningkatan pengaruh faham komunisme dalam kehidupan kemasyarakatan atau kenegaraan. Tercium aroma kemunculan gerakan Neo-PKI. Anak DN Aidit saja sudah berani tampil mengecam Gatot dan KAMI. Memang "like father like son" sama saja ayah dan anak. Gibran sama dengan Jokowi, ya Ilham Aidit juga pasti sama dengan DN Aidit. PKI itu tak bisa dianggap remeh.

Ketika sulit untuk membantah adanya eskalasi, di saat itu juga bantahan meningkat. Mana PKI ?, Komunis sudah punah, PKI dulu hanya korban, Film G 30 S PKI manipulatif dan seribu dalih lain dilemparkan. Dan semburan fitnah pun diarahkan pada elemen keagamaan sebagai kelompok radikal dan intoleran. Ini gaya khas Komunis yang dikenal dengan "firehose  of falsehood". Nembak orang sembunyi diri.

Sudahlah, ambil gampangnya saja kalau merasa bukan PKI, bukan simpatisan apalagi keturunan, bukan pula penyebar faham komunisme, lalu sadar sebagai patriot yang cinta bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka sampaikanlah secara tegas dan nyatakan terbuka bahwa PKI itu adalah jahat dan penghianat bangsa. Ajak masyarakat waspada akan kejahatan dan penghianatannya. Nah gampang atau gamang ?

Bila tak mau dan tak berani berarti ada rasa simpati atau yakin akan kebenaran perjuangan PKI. Masih "ada rasa" dalam dada. Jika iya, maka konsekuensinya tentu harus siap berhadapan dengan semangat kerakyatan yang muak dengan ulah PKI. Penghianat yang pandai pura-pura membela Pancasila padahal dengan berbagai cara ingin mengubah ideologi negara.

Jangan salahkan rakyat jika bertekad untuk membasmi PKI dan faham Komunisme sampai keakar-akarnya. Tak peduli dengan tuduhan intoleran atau radikal sekalipun. PKI dan Komunis adalah musuh TNI, Rakyat, dan umat beragama. Aparat harus berpihak pada rakyat dan Negara. Bukan pada Pemerintah yang Pro PKI dan Komunis. Dimana dan kapanpun.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 26 September 2020

Foto: Bedjo Untung salah satu eks tahanan PKI

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: