Langsung ke konten utama

Featured Post

Habib Rizieq Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

Senin, 26 Oktober 2020Faktakini.net*HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang**Tony Rosyid*Pengamat Politik dan Pemerhati BangsaSiapa tak kenal Habib Rizieq Sihab? Orang mengenalnya dengan nama HRS. Kalangan Front Pembela Islam (FPI) memanggilnya IB. Singkatan Imam Besar. Suka tak suka, tokoh ini telah menjadi megnet perhatian publik selama hampir empat tahun terakhir. Kemampuannya menghadirkan sekitar tujuh juta massa dalam kasus penistaan agama Ahok telah mengukir sejarah demonstrasi terbesar di Indonesia. Tentu, tanpa mengabaikan peran tokoh-tokoh lain seperti Bachtiar Nasir, Kiyai Maksum Bondowoso, Kiyai Abdurrasyid Syafii yang juga ikut berperan membuat demo itu menjadi sangat besar. Selain kasus dan isunya sendiri memang punya potensi untuk menghadirkan massa dalam jumlah besar.Sejumlah demo berikutnya, ketika HRS yang memberi komando, selalu mampu menghadirkan massa dalam jumlah besar. Tidak saja ketika HRS berada di Indonesia, tapi juga ketika HRS berada di Arab Saudi. Ini arti…

Fuad Bawazier: Semakin Anies Diserang, Popularitasnya Sebagai Pemimpin Humanis Semakin Naik


Ahad, 20 September 2020

Faktakini.net

Fuad Bawazier: Semakin Anies Diserang, Popularitasnya sebagai Pemimpin yang Humanis Malah Semakin Naik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak atas kebijakan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu tuduhan yang sering dialamatkan ke Anies akibat kebijakan PSBB ialah anjloknya indek saham.

Hal ini mendapat tanggapan serius dari mantan menteri keuangan Fuad Bawazier. Menurutnya, naik turunnya indek merupakan hal yang biasa dalam ekonomi. Bagi Fuad, anjloknya indek saham di bawah 5000 akibat penerapan PSBB tidak semuanya benar.

"Gubernur Anies Baswedan ditonjok dengan tuduhan indek saham anjlok di bawah 5000 gara gara DKI akan menerapkan kembali PSBB. Padahal hari berikutnya juga naik lagi," ujarnya dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (14/9/2020).

Fuad menambahkan, selama Pandemi Corona indek juga sempat anjlok di bawah 4000.

"Sejak pandemi indek saham turun, kurs rupiah turun dan modal mengalir keluar negeri (out flow). Jadi kenapa ribut," tanyanya.

Fuad menyebut para buzzer bayaran juga serempak mengeroyok Anies. Semua yang melihat Anies sebagai saingan atau lawan politik, seperti biasanya ikut menohok Anies dengan PSBB. Akhirnya, tambah Fuad jagad raya media sosial diramaikan pro-kontra pemberlakuan kembali PSBB di DKI dengan warna menyerang maupun mendukung Anies.

Fuad menilai serangan-serangan tersebut nampaknya semakin meningkatkan popularitas Anies sebagai tokoh yang humanis yang ingin melindungi rakyatnya dari bahaya Covid-19. Nama Anies menjadi semakin dikenal luas bukan saja di DKI tapi di seluruh Indonesia.

"Nampaknya Anies mampu melewati tekanan para pemburu rente dan buzzer orderan, yang terbukti dengan lolos dan diberlakukannya PSBB baru, meski sarat kompromi," ungkapnya.

Sejak awal Pandemi Corona, Fuad menerangkan sikap pejabat pemerintah memang sudah terbelah menjadi dua mazhab. Yaitu mazhab yang lebih mementingkan ekonomi dan mazhab yang lebih mementingkan kesehatan. Menurut Fuad, petinggi pemerintah pusat bermazhab ekonomi dengan dukungan kuat kalangan bisnis, sampai sampai ada konglomerat yang bersurat ke Presiden RI untuk mencegah diberlakukannya PSBB di DKI.

Sedangkan para kepala daerah, dokter, dan tenaga medis umumnya bermazhab kesehatan. Hal itu kata Fuad disebabkan oleh karena mereka lebih dekat dengan rakyat atau masyarakatnya. Serta melihat rekan sejawat mereka tewas karena Covid-19.

"Mazhab ini pilih pain duluan, gain belakangan," tuturnya.

Benturan mazhab ekonomi versus kesehatan ini, lanjut Fuad masih berlangsung, lebih-lebih bila berhadapan dengan Anies Baswedan yang diasosiasikan sebagai bakal calon presiden 2024. Karena itu, Fuad menyebut dimensi perselisihan (tokoh) pusat dengan Gubernur DKI menjadi semakin tajam sebab selain perbedaan mazhab, juga karena sarat persaingan politik menuju 2024.

"Relatif mudah melihat atau membedakan masing masing mereka dari mazhabnya. Kepala daerah umumnya bereaksi dan gelisah ketika yang terinfeksi corona dan atau tewas meningkat. Sedangkan petinggi pusat gelisah dan bereaksi keras atau kebakaran jenggot ketika indek saham tewas alias anjlok. Padahal pasar saham itu pasar elite, bukan pasar rakyat," jelasnya.

Fuad menambahkan, pengikut mazhab dapat dilihat pula dari sikapnya dalam mengalokasikan APBN Covid-19. Dengan melihat mana yang lebih besar pos anggaran untuk kesehatan atau untuk ekonomi.

"Jelas anggaran untuk menjaga dan memulihkan ekonomi lebih besar dari anggaran untuk memerangi Covid-19. Begitu pula realisasinya," ucapnya.

Fuad menilai, secara nasional, pemenangnya adalah ekonomi. Seakan kesehatan hanyalah batu loncatan semata, dan Corona telah dimanfaatkan untuk dijadikan kambing hitam atas banyak kegagalan target pemerintah, tetapi dijadikan senjata pamungkas untuk mencapai tujuan tujuan elit termasuk yang bermotif komersil, naikkan defisit anggaran maupun untuk meningkatkan utang negara.

Karena itu, Fuad menilai lock down, PSBB ataupun Herd Immunity, akan tetap saja heboh bersilang paham.

"Disinilah perlunya leadership yang tegas dan jelas. Dan Presiden sudah menegaskan Kesehatan yang harus diutamakan. Dan Gubernur DKI sedang melaksanakan kebijakan Presiden tersebut," sebutnya.

Fuad berpesan kepada Presiden Jokowi, jika ada yang tidak setuju mestinya Presiden secepatnya menegaskan bahwa nyawa manusia itu lebih utama dari kepentingan bisnis, dengan konsekwensi Bansos dan sebagai agar dijalankan secara benar dan sungguh-sungguh.

Oleh: Gazali Akbar, Pemerhati Sosial

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: