Langsung ke konten utama

Featured Post

Gus Nur Ditangkap, Kesaksian Anak: Digerebek 30 Personel Polisi Saat Tengah Malam, Lalu Dibawa

Ahad, 25 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Keluarga mubaligh asal Jawa Timur Gus Nur atau Sugi Nur Raharja mengaku kaget dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan polisi saat tengah malam Sabtu, 24 Oktober 2020.Gus Nur ditangkap sekira pukul 00.15 WIB di rumahnya di Jalan Cucak Rawun Raya, Pakis, Kabupaten Malang.Putra kedua Gus Nur, yakni Muhammad Munjiat (21 tahun) mengatakan, keluarga kaget karena penggerebekan ini baru pertama kali mereka alami. Menurut Munjiat ada lima mobil dengan anggota polisi sekira 30 personel yang menggerebek rumah Gus Nur.“Digerebek pertama kali kayak ini. Keluarga tidak lebih dari kaget saja. Karena ini kan bukan laporan pertama, tapi sebelumnya tidak seperti ini dipanggil pakai surat untuk BAP. Tapi baru kali ini didatangi mobil dan langsung digerebek polisi,” kata Munjiat, Sabtu, 24 Oktober 2020, seperti dilansir Viva.co.id.Munjiat mengungkapkan, saat penangkapan dan penggeledahan ia bersama sang ayah baru saja pulang dari pengajian peringa…

Damai Lubis: Nyaris Rp 800 Triliun Sudah Dihabiskan Untuk Tangani Corona di RI, Ada Apa Dengan MK?



Rabu, 30 September 2020

Faktakini.net

*Pers release*

*Referensi : Media detikFinance,Selasa, 29 Sep 2020 13:15 WIB*

*Nyaris Rp 800 Triliun Sudah Dihabiskan untuk Tangani Corona di RI*

*Damai Hari Lubis*

*Jakarta, 29 September 2020*

*Ada Apa dengan Mahkamah Konstitusi ?*

*Selaku salah satu dari beberapa Pemohon Prinsipal  JR. UU.RI No. 2 .Tahun 2020 ( Asal Perppu No. 1 Tahun 2020 ) Tentang Corona. Registerasi No. 49/ PUU- XVIII/ 2020*

*Maka Kami menyatakan menyesali lamanya tahapan agenda persidangan Uji Materil/ JR hingga untuk sampai mendapatkan vonis atau putusan, karena JR saat ini masih  tahapan ' akan ' untuk agenda pemeriksaan  sidang Pleno pada 10 Oktober 2020*

*Akibat dari lamanya proses MK ini, melahirkan tanda tanya besar bagi kami, WNI selaku Pemohon, karena agak bertentangan dengan logika*

*Oleh sebab UU. Ini sudah berjalan bahkan dananya sudah mulai habis, sehingga ANDAIPUN  gugatan kami dikabulkan oleh MK dengan vonis menyatakan Pasal 27 terkait "imunitas" atau kekebalan hukum yang dimiliki Para Pejabat Pelaksana terkait " Para Pejabat Pèlaksananya ( BI, OJR dan Gugus Tugas Covid 19 )  Tidak Dapat Dituntut Baik Secara Pidana, Perdata dan HTN " .  Dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi, selanjutnya Objek Pasal A quo tersebut dianulir, lalu direvisi oleh Putusan MK. Maka vonis dikabulkannya JR menjadi sia - sia. Apalah artinya ? andai seiring dengan  tenggang waktu proses persidangan , ternyata anggarannya sudah habis digunakan ? bahkan saat ini anggaran  terus bertambah tanpa kejelasan akuntabilitasnya, termasuk tidak jelas pertanggung jawabannya secara hukum. Padahal ( Objek gugatan a quo in cassu) masih dalam status quo, oleh karena UU.nya, masih dalam uji materil. Justru yang jelas korban Covid 19 semakin meningkat serta anggaran untuk penanganan covid 19 semakin membuncit*

*Maka kami harapkan segeralah MK. Kejar tayang membuat putusan, sebagai bentuk prudensi dana covid 19 tidak dimakan oleh Rat ( tikus - tikus  besar ) serta putusan yang dipercepat dapat mencegah timbulnya " fitnah dugaan kolaborasi  " antara  MK  dengan  stakeholder tertentu*

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: