Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) KH Awit Masyhuri: Habib Rizieq Tak Punya Kasus Hukum, Kepulangan Beliau Aman Insya Allah

Sabtu, 24 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - KH Awit Masyhuri: Habib Rizieq Tak Punya Kasus Hukum, Kepulangan Beliau Aman Insya Allah. Klik video:Klik video:

Bom Waktu Covid-19 Dari Klaster Pilkada



Senin, 21 September 2020

Faktakini.net

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Andri Saubani*

Ketua KPU Arief Budiman dan satu komisionernya yaitu Pramono Ubaid Tanthowi baru saja mengonfirmasi bahwa mereka positif Covid-19. Terpaparnya dua elite komisi yang menangani urusan pemilu di Tanah Air seperti menjadi pengingat akan betapa mengerikannya penularan Covid-19 jika Pilkada Serentak pada Desember mendatang jadi digelar.

Jika Arief dan Pramono saja bisa terkena Covid-19, bagaimana dengan masyarakat yang setidaknya akan melewat dua tahapan pilkada yakni, kampanye dan pencoblosan yang rawan akan kerumunan?

Dalam riset terbarunya, Indobarometer memprediksi akan terjadi ledakan kasus positif Covid-19 pada dua tahapan Pilkada Serentak 2020. Yaitu, pada tahap masa kampanye pada 26 September - 5 Desember (71 hari) dan tahap pencoblosan pada 9 Desember.

Pada tahap kampanye, diperkirakan setidaknya akan ada lebih dari 19 juta orang tanpa gejala (OTG) yang ikut serta. Perhitungannya didasarkan pada jumlah pasangan calon (paslon) kepala daerah, yakni 734. Calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah diperkirakan pula bakal melakukan kampanye secara terpisah, sehingga terdapat 1.468 calon.

Tiap calon diperkirakan bakal mengadakan kampanye berupa rapat umum ataupun pertemuan terbatas di 10 titik setiap harinya. Jika dikalikan dengan jumlah calon sebanyak 1.468 dan total masa kampanye selama 71 hari, maka akan terdapat 1.042.280 titik penyebaran Covid-19.

Setiap titik, lanjut dia, bakal diikuti maksimal 100 orang, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sehingga, akan terdapat 104.228.000 orang yang mengikuti semua tahapan kampanye tersebut.

Jika positivity rate kasus Covid-19 di Indonesia 19 persen, maka potensi OTG yang bergabung dan menjadi agen penularan dalam masa kampanye selama 71 hari adalah 104.228.000 orang dikalikan 19 persen yang menghasilkan angka 19.803.320 orang.

Angka-angka yang dimunculkan oleh Indobarometer di atas memang berupa hitungan kasar. Namun, jika variabel seperti misalnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat atau pengawasan ketat oleh aparat dimasukkan, potensi jumlah penularan tentunya masih cukup besar jika kita merujuk bagaimana kondisi pada tahap pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) ke KPUD belum lama ini.

Saat itu, kerumunan massa bukan sekadar mengantar paslon, tapi di beberapa daerah juga ada paslon yang membumbui proses pendaftaran dengan pagelaran seni hingga konser musik. Bawaslu melaporkan, 243 bakal paslon diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Jumlah itu hampir setengah dari total 678 bakal pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU. Dari total dugaan pelanggaran tersebut, 141 bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan terjadi pada 4 September dan 102 bakal pasangan calon lainnya terjadi pada 5 September.

Alih-alih tahapan pendaftaran paslon kemarin menjadi cerminan, KPU belakangan malah menegaskan tetap mengizinkan beberapa bentuk kegiatan kampanye pilkada, salah satunya berupa konser. KPU berdalih, ada ketentuan dalam UU Pemilu dan peraturan lainnya yang mengatur kegiatan seperti kampanye. Sehingga bagi KPU, tidak mudah menghapus bentuk-bentuk kampanye dalam pilkada.

Jika beberapa kegiatan kampanye tidak dilarang, bisa dibayangkan acara seperti pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan dan kegiatan yang pastinya memancing banyak massa akan terjadi pada masa pandemi ini.

KPU memang membatasi setiap kegiatan hanya bisa dihadiri maksimal oleh 100 orang dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun, siapa yang bisa menjamin pembatasan itu akan bisa menghindari tahapan kampanye dari kemunculkan klaster baru Covid-19?

Di tengah kondisi semakin gawatnya penularan Covid-19 di Indonesia, desakan penundaan pilkada mengemuka termasuk dari kalangan tenaga medis yang menjadi garda terdepan pandemi. Namun, KPU-DPR-Pemerintah saat ini sepertinya telah kompak bahwa tidak akan ada lagi penundaan pilkada apa pun risikonya.

Saat rapat bersama di Komisi II DPR pada 10 September lalu yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP sama sekali tidak disinggung wacana penundaan pilkada. Sikap KPU, DPR, dan Pemerintah saat ini yang enggan membahas peluang penundaan kembali pilkada serentak seperti menafikan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam perppu yang terbit pada 4 Mei 2020 itu ditegaskan, apabila Covid 19 belum berakhir pada Desember 2020, maka pemungutan suara serentak dapat ditunda kembali.

"Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Covid 19 belum berakhir," demikian dikutip dalam penjelasan Pasal 201A ayat (3) Perppu tersebut.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) pada Sabtu (19/9) menyarankan agar Pilkada 2020 pada 9 Desember ditunda. JK meminta setidaknya pilkada ditunda sampai vaksin Covid-19 ditemukan.

Jika merujuk pada sikap percaya diri pemerintah saat ini yang yakin vaksin Covid-19 akan ditemukan pada akhir 2020 dan bisa didistribusikan ke masyarakat pada awal 2021, permintaan JK menjadi realistis untuk dikabulkan. Apalagi, menurut JK, penundaan pilkada toh tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan daerah. JK menilai, saat ini kesehatan dan keselamatan masyarakat harus lebih diutamakan. Setuju, Pak!

*penulis adalah juranalis Republika.

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: