Langsung ke konten utama

Featured Post

Bapas Bogor Banding Kasus Habib Bahar, Ustadz Novel: Ambisi Untuk Kriminalisasi Ulama

Jum'at, 23 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor telah resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan penceramah kondang, Habib Bahar Bin Smith soal surat keputusan pencabutan asimilasi.Upaya banding itu pun direspon oleh Wakil Sekjen (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustadz Novel Bamukmin yang menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), khususnya Bapas Bogor, masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama."Selaku Wasekjen PA 212 tentunya prihatin terhadap Kemenkumham khususnya Bapas Bogor masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama," ujar Ustadz Novel Bamukmin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).Ustad Novel mengaku tidak heran karena Kemenkumham, khususnya Bapas Bogor, merupakan kepanjangan tangan dari pemimpin yang dianggapnya tidak bersahabat dengan ulama yang tegas dan istiqomah."Malah para pelaku kejahatan atau residivis juga para koruptor dan pe…

Bila Holocaust Nazi Selalu Diperingati, Mengapa Kita Tak Boleh Mengingat Kekejaman PKI?



Selasa, 29 September 2020

Faktakini.net

Bila Holocaust Nazi Selalu Diperingati, Mengapa Kita Tidak Boleh Mengingat Kekejaman PKI?

"Kita mesti menolak klaim palsu mereka. Siapapun yang mengatakannya, di manapun, dan kapanpun" - Kofi Annan, Sekjend PBB dalam peringatan Hari Holocaust pertama, 27 Januari 2006.

Ketika Dunia Mengingat Kekejaman Nazi Jerman
Setiap tahun, dunia memperingati peristiwa genosida jutaan orang Yahudi, yang dilakukan Nazi Jerman dan kolaboratornya. Dalam episode kelam sejarah dunia yang dikenal dengan sebutan holocaust itu, 6 juta Yahudi, 2 juta Gipsi, puluhan ribu homoseksual dan jutaan orang lainnya tewas di kamp-kamp konsentrasi Nazi Jerman.

Untuk menghormati banyaknya nyawa yang hilang sekaligus mengingat kekejaman holocaust, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi 60/7 pada 1 Nopember 2005.

Dalam resolusinya, PBB menetapkan tanggal 27 Januari sebagai Hari Holocaust Internasional untuk menghormati para korban holocaust, serta mendorong pengembangan program pendidikan mengenai sejarah holocaust untuk membantu mencegah tindakan genosida di masa depan.

Resolusi ini juga menolak setiap upaya penyangkalan holocaust dan mengutuk semua manifesto yang berhubungan dengan intoleransi beragama, hasutan, penistaan, dan kekerasan terhadap seseorang atau komunitas yang berasal dari suku bangsa atau agama tertentu.

Penetapan tanggal Hari Holocaust diambil dari peristiwa pembebasan kamp Aushwitch oleh tentara sekutu pada 27 Januari 1945. Auschwitz adalah kamp konsentrasi paling besar yang dibangun Nazi Hitler dan digunakan secara sistematis membunuh orang-orang Yahudi, Gipsi, dan kaum lain yang dianggap menodai kemurnian dan keunggulan ras Aria.

Sekalipun banyak bukti yang mengungkap fakta terjadinya holocaust, masih ada beberapa pihak yang menganggap holocaust itu hanya rekaan atau dongeng yang diciptakan pihak-pihak tertentu.

Beberapa kaum fanatik kulit putih dalam jelmaan kelompok-kelompok Neo Nazi maupun Neo Fasis memandang sinis dan remeh peristiwa holocaust.

Tak hanya itu, beberapa orang yang tergolong kaum berpendidikan juga mengingkari terjadinya genosida kaum Yahudi oleh rezim Nazi Hitler. Tak kurang mantan presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dan sejarawan Inggris David Irving termasuk dalam kelompok kaum berpendidikan yang mengingkari holocaust.

Mengingat Kekejaman PKI agar Dapat Belajar dari Kesalahan Masa Lalu
Hari Holocaust Internasional memang berangkat dari peristiwa upaya pemusnahan etnis Yahudi dan etnis lain yang menolak tunduk pada ras Aria. Namun, tujuan peringatannya jauh lebih luas, yakni mencegah agar pembantaian serupa tak terjadi lagi di manapun terhadap siapapun.

Sebab, kita seringkali lupa dan tidak mau belajar dari sejarah gelap. Ada banyak peristiwa kekejaman dan pembantaian yang dilakukan kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya yang tidak seideologi atau tidak sama ras dan suku.

Di Kamboja, ada peristiwa pembantaian rakyat Kamboja oleh rezim komunis Pol Pot. Di Rwanda, ada pembantaian etnis Tutsi. Di Cina, ada pengekangan dan upaya genosida terhadap Muslim Uighur. Dan di Indonesia sendiri, ada peristiwa pemberontakan G30S/PKI.

Maka, sangat aneh apabila ada pihak-pihak yang tidak menginginkan rakyat Indonesia mengenang dan mengingat kekejaman PKI terhadap rakyat yang tidak mau tunduk pada ideologi mereka.

Sangat janggal apabila ada sesama anak bangsa yang justru ingin kita melupakan saja peristiwa kelam yang menyebabkan gugurnya para Pahlawan Revolusi dan hilangnya nyawa jutaan rakyat Indonesia.

Tujuan kita mengingat kembali kekejaman yang dilakukan PKI dan memperingati peristiwa pemberontakan mereka bukan untuk mengungkit-ungkit kesalahan. Bukan pula untuk menarik garis batas politik identitas.

Tidak untuk mengucilkan keturunan para pelaku kekejaman itu, tidak pula untuk menebar kebencian atas peristiwa yang sudah berlalu.

Melainkan untuk menghormati para penyintas, mengingat mereka yang tiada, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Dengan belajar dari kesalahan itulah kita bisa waspada agar peristiwa serupa tidak akan terulang pada anak cucu kita nanti.

Himam Miladi
Penulis

Penulis Konten | himam.id | Email : himammiladi@gmail.com

Foto: Tahanan NAZI

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: