Langsung ke konten utama

Featured Post

Bapas Bogor Banding Kasus Habib Bahar, Ustadz Novel: Ambisi Untuk Kriminalisasi Ulama

Jum'at, 23 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor telah resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan penceramah kondang, Habib Bahar Bin Smith soal surat keputusan pencabutan asimilasi.Upaya banding itu pun direspon oleh Wakil Sekjen (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustadz Novel Bamukmin yang menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), khususnya Bapas Bogor, masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama."Selaku Wasekjen PA 212 tentunya prihatin terhadap Kemenkumham khususnya Bapas Bogor masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama," ujar Ustadz Novel Bamukmin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).Ustad Novel mengaku tidak heran karena Kemenkumham, khususnya Bapas Bogor, merupakan kepanjangan tangan dari pemimpin yang dianggapnya tidak bersahabat dengan ulama yang tegas dan istiqomah."Malah para pelaku kejahatan atau residivis juga para koruptor dan pe…

13 Tahun (1949-1962) DI/TII Berjuang Pertahankan Kemerdekaan Indonesia, Bukanlah Pemberontakan




Selasa, 30 September 2020

Faktakini.net

*13 TAHUN (1949 - 1962) DI/TII BERJUANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN NEGARA ISLAM INDONESIA, BUKANLAH SEBUAH PEMBERONTAKAN*

Oleh Muzaki Ruthab

Banyak tuduhan terhadap Kartosuwiryo dan DI/TII berperilaku kejam dan jauh dari akhlaq Islami. DI/TII dituduh melakukan perampokan, pemerkosaan dan pembakaran kampung-kampung warga sipil yang notabene warga negaranya sendiri. Sebenarnya tuduhan ini mudah dibantah hanya dengan logika sederhana yang nanti akan dapat kita pahami ketika selesai membaca.

Memerlukan sedikit saja kecerdasan dan kejujuran dalam menganalisa sejarah terkait DI/TII atau NII maka akan menemukan titik terang adanya pemalsuan sejarah. Baiklah kita awali pembicaraan mulai dari perjanjian Linggar Jati (1946) dan Renvile (1948).

Sebagaimana fakta yang kita ketahui bahwa hasil perjanjian Linggarjati, membuat daerah Indonesia hanya tersisa Jawa, Madura dan Sumatera. Sedangkan Perjanjian Renville telah membuat teritorial Indonesia di pulau Jawa hanya  sebatas Jogyakarta. Untuk menjaga sisa teritorial Indonesia, maka pemerintah Indonesia mengirim Lukas Kustario untuk menjaga daerah utara. Sedangkan daerah selatan justru dimandatkan ke Kartosoewirjo oleh pemerintah. Karenanya, cukup aneh tiba-tiba Kartosoewirjo yang banyak jasa distigmakan seorang yang kurang baik dalam sejarah.

Semua pengamat sejarah tentu mengetahui fakta bahwa dengan tegas Kartosuwiryo menolak perundingan Renville (1948). Isi dalam perjanjian itu, pemerintah Indonesia setuju untuk meninggalkan dan mengosongkan pemerintahan di Jawa Barat. Atas dasar itu lah Kartosoewirjo beserta laskar-laskar Islam pengikutnya menganggap Jawa Barat bukan lagi daerah Republik Indonesia setelah perjanjian Renville.

Menurut Van Dijk penulis buku tentang Darul Islam, Komandan Sabilillah Tasikmalaya yang bernama Raden Oni bertemu Kartosoewirjo. Mereka berdua sepakat agar anggota Sabilillah dan Hizbullah harus tetap di Jawa Barat. Mereka yang ikut pergi dari Jawa Barat harus dilucuti senjatanya.

Pada Februari 1948, di desa Pangwedusan, distrik Cisayong—daerah segitiga Garut, Tasikmalaya, dan Malangbong diadakan suatu pertemuan, yang belakangan disebut Konferensi Cisayong dihadiri kurang lebih 500 an ulama. Tak hanya Hizbullah dan Sabilillah yang hadir, tapi juga Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Disepakati dalam pertemuan itu soal pembentukan Tentara Islam Indonesia (TII) dan pengangkatan Raden Oni sebagai Panglima TII daerah Priangan.

Meski dibentuk tentara bernama TII, mendirikan negara Islam bukan bagian rencana pokok tapi merupakan pilihan ketika Republik tetap sekuler menolak Syari'at Islam. Dan TII hanya merupakan persiapan perlawanan jika pada suatu hari, pemerintah Republik Indonesia digulingkan Belanda, maka TII akan mendirikan negara dari kekosongan kekuasaan (vacuum off power) sesuai dengan cita-cita banyak alim-ulama dan para pejuang yaitu negara berdasarkan Islam.

Rakyat Indonesia selalu dicekoki tuduhan seakan-akan gerakan Islam identik dengan pemberontakan. Padahal kehadiran DI/TII dan Proklamasi NII tanggal 7 Agustus 1949, sebenarnya tidak berada pada posisi ada negara di dalam negara karena Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Renville hanya berada di Yogyakarta dan sekitarnya.

Lebih tepat dikatakan kehadiran NII adalah sebuah negara dengan negara yang sejajar jika disandingkan dengan RI. Lain halnya dengan negara Pasundan yang benar-benar merupakan produk Belanda. Orang-orang Nasionalis Sekuler dan Komunis kenapa hanya meributkan dan menuduh NII pemberontak ? Padahal banyak negara bentukan Belanda yang tergabung dalam RIS ?

Orang-orang nasionalis sekuler atau komunis silakan saja tidak setuju dalam perkara ini, tetapi kebenaran sejarah tidak bisa ditutupi terus-menerus.

Wilayah teritorial NII meliputi Jawa Barat dan kemudian disusul oleh daerah-daerah lain yang bergabung kemudian. Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan NII melakukan berbagai hal yang akan merugikan rakyatnya seperti merampok, membakar-bakar kampung, memperkosa ? Bagaimana mungkin pemerintah NII sedang mempertahankan kemerdekaannya dengan mendapatkan dukungan rakyat malah menindas rakyatnya sendiri ?

Jejak-jejak operasi inteligent dan operasi militer pembusukan DI/TII atau NII akhirnya terkuak. Perwira TNI pada masa-masa itu masih banyak di dominasi orang-orang PKI menugaskan Danrem Suparjo melakukan pembusukan dan penggembosan. Suparjo sendiri perwira TNI yang merupakan kader PKI, ia juga terlibat dalam pemberontakan PKI di Indonesia.

Suparjo bersama Front Demokrasi Rakyat (FDR), Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang mengkonsolidasi milisi-milisi Komunis dan gerombolan-gerombolan bandit melakukan berbagai bentuk teror dan kebiadaban ke warga sipil menggunakan seragam TII. Semua itu dilakukan untuk membangun citra buruk mengenai Kartosoewirjo, dan DI/TII.

Realita yang kerap dianggap abu-abu tentang infiltrasi dan penghancuran nama DI/TII oleh kelompok PKI/Komunis sangat terang benderang.  Aksi-aksi garong, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap rakyat sipil yang dilakukan kelompok bersenjata menghebat, kelompok Komunis kerap memakai nama DI/TII untuk melakukan aksinya.

Orang-orang Gerakan Siluman (komunis) ibarat tombak bermata dua. Ke arah DI/TII, mereka membuka garis permusuhan, sementara ke arah lain mereka menggunakan nama DI/TII untuk melakukan perampokan-perampokan terhadap orang-orang.

Selain itu ia juga milisi yang dilatih tentara Republik yang mula-mula bernama Pemuda Desa (PD), kemudian berganti nama menjadi Organisasi Keamanan Desa (OKD), lalu menjadi Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR), yang dikerahkan untuk membantu TNI memburu anggota DI/TII, juga mayoritas berasal dari kelompok Komunis.

Tidak sampai di situ penggembosan juga dilakukan melalui ulama-ulama yang kebetulan berlatar ormas NU yang diminta Soekarno agar mengeluarkan fatwa bahwa DI/TII adalah bughot. Penggembosan lewat batsuil masail ini dimotori KH. Ruchiyat, pendiri Ponpes Cipasung-Singaparna. Sehingga tahun 1962 berakhirlah keberadaan NII secara defacto. Ulama NU yang mendukung Sukarno dengan konsep Nasakom pun akhirnya berbalik arah melawan DI/TII. (Fmz)

12 Shafar 1442
*Muzaki Ruthab*

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: