Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) Laskar FPI Bogor Raya Dan BAZNAS Bersihkan Puing Untuk Bangun Kembali Musholla Di Cicurug

Rabu, 30 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Untuk menjalankan amanat Imam Besar Habib Rizieq Shihab, FPI beserta Sayap Juangnya (HILMI) selama ini begitu aktif membantu warga masyarakat yang membutuhkan bantuan, termasuk korban bencana banjir bandang yang terjadi pada hari Senin (21/9/2020) di kawasan Cibuntu di Desa Pawasawan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Front Pembela Islam (FPI) beserta sayap juangnya HILMI dengan sigap langsung terjun ke lokasi banjir bandang Cicurug, Senin (21/9/2020) malam terutama ke dua kampung yang terdampak berat yaitu Kampung Nyangkowek Desa Mekarsari dan Kampung Cibuntu Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug.

Puluhan Relawan HILMI FPI Sukabumi, Jabar dan lainnya dengan sigap membersihkan lumpur sisa banjir dan longsor di perumahan warga, masjid, musholla dan lainnya. Dan kegiatan ini masih terus berlangsung hingga hari saat ini.

Dan pada Hari Ini, Rabu, 30 September 2020 LPI (Laskar Pembela Islam) Bogor Raya bekerja sama dengan BAZNA…

HRS Center: Segera Pulangkan ke Indonesia, Negara Wajib Lindungi Habib Rizieq


Selasa, 25 Agustus 2020

Faktakini.net, Jakarta - Soal kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) ke Indonesia kembali diperbincangkan. Dalam diskusi daring yang digelar Habib Rizieq Syihab Center (HRS Center) bertajuk “Pemulangan IB HRS dari Pengasingan Politik”, Minggu (23/8/2020), sejumlah tokoh mendesak pemerintah memulangkan HRS ke Indonesia.

Direktur Habib Rizieq Shihab (HRS) Dr H Abdul Chair Ramadhan, SH, MH kepada Harian Terbit, Senin (24/8/2020) mengatakan, salah satu cakupan kepentingan hukum individu adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 menentukan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dalam perspektif HAM kedudukan warga negara sebagai pemegang hak (right holder), sedangkan negara sebagai pemangku kewajiban dan tanggungjawab (duty holder).

Oleh karena negara wajib melindungi setiap warga negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penjaminan tersebut terkait dengan prinsip yuridiksi personal, yang diakui secara universal. Menurut J.G. Starke, salah satu arti penting status kewarganegaraan (nationality) seseorang menurut hukum internasional adalah pemberian hak perlindungan diplomatik di luar negeri.

Abdul Chair menilai, pada kasus pencekalan Imam Besar Habib Rizieq Syihab (sampai dengan saat ini adalah suatu ketidakwajaran. Pencekalan berlangsung sedemikian lama, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2018 (cekal pertama) dan tanggal 7 Desember 2018 (cekal kedua). Fakta menunjukkan baik Dubes RI di Riyadh maupun KJRI di Jeddah, tidak pernah memberikan perlindungan dan pendampingan pembantuan sebagaimana mestinya.

"Padahal yang bersangkutan telah menyampaikan laporan atas larangan keluar meninggalkan wilayah Saudi Arabia. Jadi tidak benar adanya pernyataan bahwa IB HRS tidak pernah melaporkan pada perwakilan RI di Saudi Arabia," tandasnya.



Sebagai warga negara asing, sambung Abdul Chair, IB HRS tidak pernah melakukan suatu pelanggaran hukum apa pun di Saudi Arabia, termasuk perihal overstay. Terjadinya overstay adalah akibat pencegahan yang direkayasa semikian rupa. Diketahui, bahwa standar sanksi hukuman overstay tentunya dilakukan tindakan pengusiran (deportasi) dengan sebelumnya dimasukkan dalam rumah detensi. 

"Tapi pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) tidak pernah melakukan itu. Menjadi jelas, bahwa IB HRS bukan berstatus ‘deteni’ yang harus dideportasi," jelasnya.

Abdul Chair mengungkapkan, larangan keluar tersebut merupakan kerja ‘operasi senyap’ oleh ‘tangan-tangan gelap’ yang didahului ‘perencanaan jahat’ (dolus premeditatus), dilakukan secara ‘terstruktur’ dan ‘sistematis’. Sejatinya pencegahan tersebut merupakan tindakan ‘pengasingan politik’. Pengasingan tersebut bermula dari penolakan IB HRS untuk memberikan dukungan politik kepada Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 yang lalu.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah Indonesia harus segera menyatakan sikapnya melalui saluran diplomatik meminta status pencegahan keluar IB HRS dicabut oleh otoritas KSA. Selain itu, menjamin kepulangan IB HRS dengan selamat sampai tiba di Tanah Air yang sangat dicintainya. Kecintaannya pada Tanah Air telah banyak ia buktikan secara nyata dalam berbagai kesempatan.

Rekayasa

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, M. Din Syamsuddin mengatakan, pemulangan Habib Rizieq Shihab adalah suatu keniscayaan, dan merupakan tanggung jawab negara.

Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa negara harus melindungi segenap rakyat dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia, maka adalah kewajiban dan tanggung jawab negara utk melindungi Habib Rizieq Shihab sebagai seorang Warga Negara Indonesia.

“Adalah bentuk pengabaian negara jika menghalang-halangi. Tindakan demikian bisa dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan amanat Konstitusi tadi,” ujar Din.

“Saya berpesan marilah kita berjuang utk pemulangan beliau, namun jangan sampai terhasut dan terjebak ke dalam rekayasa mereka. Allahu Akbar,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Sumber: harianterbit.com

Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video:


Bikin Resah Umat Islam, Penyebar 'Nasi Anjing' Di Bulan Ramadhan Diamankan Polisi

Ahad, 26 April 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesucian bulan Ramadhan, ada saja ulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meresahkan umat Islam.

Kelompok tersebut membagikan nasi bungkus yang mereka beri nama "nasi anjing", walaupun kemudian ternyata menurut pengakuan mereka, tidak ada daging anjing dalam menu yang mereka bagikan.

Entah tujuannya untuk mencari sensasi atau bagaimana, ulah mereka jelas meresahkan umat Islam, karena daging anjing diharamkan oleh umat Islam.

Jumhur ulama menghukumi daging anjing haram untuk dimakan, meski disembelih secara syariat.

Alasannya, anjing termasuk dalam binatang bertaring yang keharamannya jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Idris al-Khaulani dari Abi Tha'labah al-Khusyani, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadis lain, dari Ubaidah bin Sufyan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Memakan setiap …