Langsung ke konten utama

Featured Post

Agus Maftuh Mempersulit Urusan WNI Di Saudi, PA 212: Copot Dia Dari Jabatan Dubes!

Selasa, 20 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Informasi bebasnya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) dari pencekaan Arab Saudi dan dapat kembali ke Tanah Air jadi sorotan pemberitaan. Namun anehnya kabar ini justru dibantah Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel.Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, KH Slamet Maarif, mengatakan hingga saat ini tidak ada persoalan apapun antara HRS dengan pemerintahan Saudi. Ia heran dengan adanya upaya yang mempersulit HRS kembali ke Tanah Air.“Saya tegaskan kembali Habib Rizieq dengan pemerintah Saudi tidak ada masalah. Bahkan pemerintah Saudi sangat baik terhadap beliau. Justru ada upaya-upaya yang sering dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menzalimi beliau,” ujar Kyai Slamet dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dilansir Viva.co.id, Selasa, 20 Oktober 2020.Kyai Slamet lalu menyinggung insiden pemasangan bendera di kediaman HRS di Makkah, sekitar dua tahun lalu. Menurutnya, saat it…

Buzzer Cibir pada Izin Deklarasi KAMI, Netizen Bela Anies: Itu Ruang Publik, Kenapa Harus Marah?



Rabu, 19 Agustus 2020

Faktakini.net

Buzzer Cibir pada Izin Deklarasi KAMI, Netizen Bela Anies: Kenapa Harus Marah, Itu Ruang Publik!

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberi izin kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/08).

Pemberian izin Anies kepada KAMI dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjatuhkan Anies di mata publik. Akun anonim El Diablo (@digeeembok) menyebut apa yang dilakukan Anies sebagai upaya dalam meraup dukungan pada Pilpres 2024 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Demokrat, Taufik Rendusara menyebut bahwa menyebarkan fitnah merupakan kerjaan akun anonim.

"Ruang terbuka itu milik masyarakat, bukan punya pemerintah," balas Taufik di akun twitter nya, Selasa (18/08).

Lebih lanjut ia mengatakan ruang publik merupakan bagian dari peradaban. Bisa saja malah menjadi tempat lahirnya sebuah peristiwa dan bahkan sejarah.

"Namun apa jadinya bila ruang publik menjadi susah dijangkau lantaran ketidaktahuan akan fungsi dan keberadaannya," cuitnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh akun Almaya Indah Sari. Ia mengatakan jika haters tak akan pernah puas dengan keputusan apapun yang di buat oleh Anies. Sebab menurutnya, haters di program untuk selalu mengkomplain dan bahkan tidak ragu untuk memfitnah apapun yang dilakukan Anies.

"Kenapa pula mereka harus marah toh ruang publik yang dipakai untuk deklarasi itu adalah milik bersama bukan milik pemerintah,

"Haters tidak puas sama putusan pak Anies untuk mengizinkan ruang publik dipakai oleh rakyat? Abaikan. Karena sesungguhnya pak Anies itu ada Gubernur, bukan alat pemuas," ucapnya.

Ya, ruang publik untuk berekspresi menjadi sesuatu yang lumrah di alam demokrasi. Hanya orang-orang yang penuh kebencian melarang kebebasan berpendapat, dengan alasan apapun memberangusnya adalah sebuah tindakan represif meskipun di dunia maya. Para Buzzer itu menjadi sampah demokrasi ketika hanya membela sebuah kelompok berkuasa, dan mengerdilkan kelompok lain yang kritis. Mari bersikap adil, terlebih kebebasan berpendapat di ruang publik juga dilindungi undang-undang.

Oleh Nata Hadi, Netizen

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: