Langsung ke konten utama

Featured Post

Polri Abuse Of Power Dalam Menangani Kasus Gus Nur?

Senin, 26 Oktober 2020Faktakini.net*POLRI ABUSE OF POWER DALAM MENANGANI KASUS GUS NUR ?*_[Catatan Pengantar Diskusi Cangkru'an Cak Slamet]_Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*Advokat, Aktivis Pejuang KhilafahSebelum menyimpulkan, apakah ada tindakan abuse of power (penyalahgunaan wewenang) yang dilakukan Penyidik Ditsiber Polri dalam perkara Gus Nur, ada baiknya kita awali pembahasan dengan membuat batasan (definisi) tentang menyalahgunakan wewenang. Jika definisi tentang penyalahgunaan wewenang terpenuhi, maka sah dan meyakinkan bagi publik berkesimpulan Polri telah melakukan abuse of power dalam menangani perkara Gus Nur.Menyalahgunakan wewenang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa wewenang, menggunakan wewenang bukan untuk peruntukannya, atau melakukan tindakan yang melampuai batas kewenangannya atau menjalankan wewenang secara tebang pilih, tidak equal dan mencederai asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan definisi tersebut, tindakan abuse of power bisa terjadi dal…

Tegas! Habib Rizieq: Jika Jokowi Enggan Mundur Terhormat, MPR Harus Didorong Gelar Sidang Istimewa



Kamis, 16 Juli 2020

Faktakini.net, Jakarta - Tuntutan agar Presiden Joko Widodo mundur secara terhormat keluar dari mulut Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Tak hanya itu, ulama yang biasa disapa HRS itu juga menuntut lembaga DPR dan DPD mendorong pimpinan MPR menggelar sidang istimewa memakzulkan Jokowi, jika memang ngotot tidak ingin mundur sebagai presiden.

"Jika Jokowi tidak mau mengundurkan diri secara terhormat, entah karena malu atau karena tekanan pihak oligarki," ujar HRS dalam sebuah rekaman yang disiarkan di hadapan masa aksi tolak  RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020).

Alasannya, HRS memandang rezim Jokowi sudah tidak layak memimpin Indonesia karena kinerja yang melempem. Sebagai buktinya, dia melihat negara mengalami telah krisis kedaulatan di era Jokowi.

"Maka sudah semestinya DPR RI dan DPD RI segera mendorong MPR RI agar secepatnya menyelamatkan Jokowi dan negara, sekaligus dengan menggelar sidang istimewa MPR RI untuk memakzulkan Jokowi dan penyelematan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," lantang HRS yang kini berada di Arab Saudi.

Lebih lanjut, HRS menyampaikan harapannya lepada DPR, DPD, dan juga MPR untuk bisa mengimplementasikan pesannya secara segera.

Pesan ini saya sampaikan ikhlas dan tulus untuk menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi meraih ridho Allah," ungkapnya.

"Semoga hati semua anggota dewan dan seluruh senator serta anggota majelis terbuka mau menerima nasihat ini," demikian HRS.

Aksi ini sendiri berlangsung tertib walau dihadiri oleh ratusan ribu massa anti komunis. Tampak diantara tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum DPP FPI KH Shobri Lubis, Waketum FPI KH Ja'far Shiddiq, Ketua PA 212 KH Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Ustadz Yusuf Martak, Habib Muchsin bin Zeid Alatas, Habib Ali Jindan, KH Fikri Bareno, Hajjah Neno Warisman, Habib Zaky Alaydrus, KH Maksum Hasan, Ustadz Asep Syaripudin dan lainnya.

Foto: Aksi tolak RUU HIP di depan Gedung DPR / MPR, Kamis (16/7/2020)

Sumber: rmol.id dan lainnya.

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: