Langsung ke konten utama

Featured Post

Atasi Banjir, FPI Ngombol Purworejo Bersihkan Jalan Air Dan Selokan Kecamatan

Sabtu, 31 Oktober 2020
Faktakini.net, Jakarta - Beberapa hari ini wilayah Purworejo Jawa Tengah terus diguyur hujan. Beberapa titik sempat banjir bahkan longsor seperti wilayah Pituruh. Sekitar wilayah pusat kecamatan Ngombol juga sempat banjir. Dewan Pimpinan Cabang (DPC FPI) akhirnya berinisiatif untuk melakukan pembersihan saluran air dan selokan atau gorong - gorong. Pagi hari ini Sabtu 31 Oktober 2020 yang dipimpin langsung Tokoh Ulama dari Ngombol yaitu Bapak KH. Zainal Abidin beberapa anggota FPI terlihat turun ke selokan -selokan dan jalan air untuk membersihkan sampah- sampah dan penyumbatan.Para pengurus dan anggota FPI Ngombol juga terlihat ikut turun langsung melaksanakan giat bakti sosial ini. Demikian Kontributor LIF Purworejo Melaporkan.




Ribuan Massa Di Sumedang Menuntut RUU HIP Dicabut Dari Prolegnas Dan Usut Inisiatornya




Ahad, 12 Jul 2020

Faktakini.net, Jakarta - Ribuan massa yang tergabung dari berbagai ormas di Sumedang melakukan aksi long march dari Gedung DPRD Sumedang menuju ke bundaran Alam Sari.

Dalam aksinya Mereka menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Sejak pukul 08.00 WIB massa mulai berkumpul di Alun-alun Sumedang. Sebelum mulai berjalan kaki, masa aksi melakukan orasi di depan Gedung DPRD Sumedang dan aspirasi masa langsung diterima oleh anggota DPRD dari fraksi PKS.

Setelah itu massa mulai berjalan kaki ke Bunderan Alam Sari kurang lebih sekitar 5 km.

Setibanya pukul 11.30 WIB, massa mulai bergerak dengan pengawalan polisi. Peserta aksi terlihat berjalan kaki dengan membawa poster dan spanduk penolakan RUU HIP.

Selama aksi ini, petugas kepolisian lalulintas Polres Sumedang mengalihkan arus kendaraan dari jalan utama menuju jalan alternatif karena jumlah masa aksi yang mencapai ribuan tersebut memenuhi ruas jalan utama Sumedang.

"Kita akan long march dari DPRD menuju alam sari secara berjalan kaki dengan aman dan nyaman dan sesuai dengan protokol kesehatan," kata Dedi Mulyadi, selaku Koordinator Aksi saat ditemui di Depan Gedung DPRD Sumedang, Minggu (12/7/2020).

Sejumlah perwakilan dari berbagai ormas, FPI dan OKP silih berganti berorasi di atas mobil pikap dengan menggunakan pengeras suara.

Gema suara takbir menggema di depan kantor DPRD dan hal ini menyita perhatian dari warga yang sedang menikmati akhir pekan di sekitar Alun-alun Sumedang.

Tak hanya itu, sejumlah bendera besar pun terus dikibarkan oleh ribuan massa yang hadir.

Kata Dedi, aksi yang diikuti dari berbagai elemen masyarakat, ormas dan OKP di Sumedang ini, sebagai bentuk penolakan terhadap RUU HIP. Sebab menurutnya undang-undang tersebut justru dapat disinyalir akan membangkitkan faham komunis di tingkat masyarakat.

"Menolak adanya rancangan RUU HIP, dimana disinyalir akan membangkitkan faham komunis sehingga kami menyatakan sikap supaya RUU itu dihentikan dan dibatalkan," katanya.

Selain menolak RUU HIP, kata Dedi pihaknya juga meminta agar inisiator perancang RUU HIP tersebut harus diusut dan dihentikan, sebab dapat menimbulkan gejolak bagi negara.

"Tuntutanya kita meminta untuk RUU HIP ini dihentikan kemudian dicabut dari prolegnas 2020 serta kita meminta untuk mengusut tuntas inisiator perancang tersebut," katanya.

Selain itu juga, pihaknya meminta DPRD Sumedang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada DPR pusat agar RUU HIP tersebut benar-benar dibatalkan.

"Untuk memberikan pernyataan yang kita berikan kepada DPRD agar diteruskan ke DPR RI supaya undang-undang tersebut bisa dihentikan," jelas Dedi.

Sumber: detik.com






Klik video:


Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: