Langsung ke konten utama

Featured Post

Inilah Susunan Pengurus DPD FPI DKI Jakarta 2020 - 2025, Dibawah Komando IB HRS Siap Berjuang Maksimal

Kamis, 22 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Alhamdulillah, inilah Susunan Pengurus DPD FPI DKI Jakarta Periode 2020 - 2025, siap berjuang semaksimal mungkin dibawah komando Imam Besar Habib Rizieq Shihab. Imam : Habib Muchsin bin Zaid Al-Attas1. Untuk Majelis Syuro,Ketua MS : Habib Ali Rido Bin Idrus Hasyim Alatas, M. SiSekretaris MS : KH. Muhammad Nur Sasi, L.CKetua Majelis Syariat : Drs. KH. Sulaiman Rohimin, Ket Majelis Penasehat : H. Abdul Rahman, S.KomKet Majelis Pembina : H. Syafei Taher,  S.AgKet Majelis Pengawas : Ust. Muhammad Nurdin (Ust. Jajang)Ket Majelis Kehormatan : Habib Sholeh bin Muchdor Al-Athos2. TanfidziKetua : Abuya KH. Abdul Majid, S.ESekretaris : Ust. Agus MaulanaBendahara : H. AminullahWakabid Da'wah : Ust. Kasyfun NazirWakabid Hisbah : Ust. Ria SusiloWakabid Jihad : Ust. Mohammad IqbalWakabid Penegakan Khilafah : Ust. Salman Al Farisi GhozaliWakabid Organisasi : Hb. Sahid bin Yahya

PDIP Copot Rieke, Demokrat - PKS Tetap Desak Cabut RUU HIP



Sabtu, 11 Juli 2020

Faktakini.net, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI tetap meminta Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicabut dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Sikap ini disampaikan dua fraksi tersebut setelah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencopot anggotanya Rieke Diah Pitaloka dari jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, kemudian menggantinya dengan Muhammad Nurdin karena melihat pembahasan RUU HIP sudah mendekati titik krusial.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa pergantian perwakilan Fraksi PDIP di jabatan Wakil Ketua Baleg DPR merupakan hak dan otoritas dari PDIP.

Namun, fraksinya tetap meminta agar RUU HIP dicabut dari Prolegnas Prioritas, tak peduli PDIP melakukan pergantian pada pimpinan Baleg.

"[Demokrat minta RUU HIP] dicabut. Pergantian itu menjadi otoritas PDIP, terlepas dari tujuan apapun," kata Herman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/7).

Pun demikian, lanjutnya, fraksi atau pemerintah bisa mengajukan naskah akademik dan draf rancangan regulasi yang baru jika ingin mengubah judul serta substansi RUU HIP.

"Bagi kami, tentu kalau mau ada pembahasan lain tentang pergantian judul ya dimulai lagi dari awal, mulai [penyusunan] Prolegnas, [penyusunan] prioritas," ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa anggota DPR sebagai wakil rakyat harus mengikuti kehendak masyarakat yang mayoritas telah meminta RUU HIP dibatalkan.

Lebih jauh Herman mendesak pemerintah segera menyampaikan sikap tegas dalam RUU HIP untuk mengantisipasi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

"Kita minta sikap tegas pemerintah, jangan sampai menimbulkan polemik. Kita masih dihantui [pandemi virus corona] Covid-19, bahkan pasien positif masih terus meningkat. Harus fokus dulu ini, belum lagi kondisi perekonomian kita kan sedang tidak baik," tutur Herman.

Senada, anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendesak agar RUU HIP dicabut dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Menurutnya, pemerintah bisa mengajukan rancangan regulasi baru yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) setelah pencabutan RUU HIP dilakukan.

"RUU HIP cabut dulu dan kemudian pemerintah ajukan RUU BPIP," katanya.

Menko Polhukam Jangan Beri Harapan Palsu

Sementara itu, anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Mulyanto meminta agar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak memberikan harapan palsu kepada rakyat dengan menyampaikan bahwa pemerintah telah meminta agar pembahasan RUU HIP ditunda.

Pasalnya, lanjutnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat konsultasi dengan pimpinan MPR pada Rabu (8/7/2020) kemarin menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji draf RUU HIP yang merupakan inisiatif DPR.

"Apa yang disampaikan Mahfud MD itu terkesan sebagai kebohongan publik. Semestinya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh pejabat tinggi setingkat Menkopolhukam.

Ia menegaskan hal yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pengayoman dan informasi yang benar, bukan harapan palsu dari pemerintah.

Menurut Mulyanto, beda pendapat antara Mahfud dan Jokowi mencerminkan kualitas komunikasi dan koordinasi yang tidak bagus. Kondisi itu sangat tidak ideal bagi menteri yang mengoordinasikan bidang politik.

"Kejadian ini bisa disebut sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik Pemerintah, terutama di tingkat pejabat tinggi setingkat Menko," tutur Mulyanto.

"Seharusnya pemerintah dapat memberi jaminan kepastian sikap kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak bingung," imbuhnya.

Diketahui, Fraksi PDIP sebelumnya menyatakan pergantian penjabat Wakil Baleg DPR dari Rieke ke Nurdin terkait dengan sejumlah tugas perundang-undangan, yakni Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU HIP.

"Pergantian ini tentu bukan semata-mata untuk penyegaran atau rotasi biasa," kata Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/7).

"Kita tahu bahwa dalam waktu dekat Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat, kalau kita lihat [RUU] Omnibus Law sudah mendekati titik-titik yang krusial, selain [RUU] Omnibus Law, tentu saja ada RUU HIP," ucap Utut.

Nurdin dengan latar belakang polisi akan sangat memahami tugasnya sebagai Wakil Ketua Baleg. Namun, Utut menegaskan bahwa pergantian ini tak lantas mengartikan Rieke tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Baleg.

Menurut Utut, pergantian ini bertujuan untuk menempatkan kader yang sesuai dengan kompetensi.

Sumber: cnnindonesia.com

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: