Langsung ke konten utama

Featured Post

Team Khodijah Dan FPI Kab Sukabumi Serahkan Uang Dan Sembako Untuk 19 KK Di Kp Nyangkowek

Kamis, 24 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Untuk menjalankan amanat Imam Besar Habib Rizieq Shihab, FPI beserta Sayap Juangnya (HILMI) selama ini begitu aktif membantu warga masyarakat yang membutuhkan bantuan, termasuk korban bencana banjir bandang yang terjadi pada hari Senin (21/9/2020) di kawasan Cibuntu di Desa Pawasawan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Akibat banjir ini, luapan sungai Cibuntu menghanyutkan mobil, meruntuhkan jembatan dan menjebol bangunan warga, termasuk pabrik Aqua dan lainnya.

Banjir bandang luapan sungai Cibuntu tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 hingga 17.00 WIB atau setelah kawasan Cicurug Kabupaten Sukabumi dilanda hujan deras selama beberapa jam.

Front Pembela Islam (FPI) beserta sayap juangnya HILMI dengan sigap langsung terjun ke lokasi banjir bandang Cicurug, Senin (21/9/2020) malam terutama ke dua kampung yang terdampak berat yaitu Kampung Nyangkowek Desa Mekarsari dan Kampung Cibuntu Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug.

Pulu…

Konversi RUU HIP Menjadi RUU BPIP, Umat Wajib Waspada!



Ahad, 19 Juli 2020

Faktakini.net

*KONVERSI RUU HIP MENJADI RUU BPIP, UMAT WAJIB WASPADA !*

Oleh : *Ahmad Khozinudin S.H.*
Aktivis, Advokat Pejuang Khilafah


DPR dan Pemerintah telah menyepakati menarik RUU HIP dan sekaligus mengajukan RUU BPIP. Belum jelas, materi muatan yang terkandung dalam RUU pengganti.

Beberapa petinggi PDIP menekankan, RUU BPIP berbeda jauh dengan RUU HIP. Substansi norma, disebut hanya memberikan dasar hukum bagi eksistensi BPIP yang sebelumnya dibentuk hanya berdasarkan Keppres.

PDIP mengklaim, dengan hadirnya RUU BPIP akan menjadikan BPIP lebih kuat, tak bisa dibubarkan sepihak karena eksistensinya dikuatkan berdasarkan undang-undang. Meskipun begitu, PDIP menyebut pembahasan RUU BPIP ini tidak dilakukan dalam waktu dekat, menunggu setelah Pandemi berakhir.

Hanya saja, keberadaan RUU BPIP yang diklaim akan menguatkan eksistensi BPIP ini justru sumir dilihat dari dua hal :

*Pertama,* munculnya RUU BPIP pengganti RUU HIP ini yang diklaim akan meneguhkan eksistensi BPIP justru keluar disaat Presiden mewacanakan pembubaran sejumlah lembaga. Ada sekitar 18 dari 20 lembaga bentukan Presiden yang tak efektif akan dibubarkan.

Menjadi aneh, jika kemudian lembaga BPIP yang berdiri atas keputusan Presiden ini justru hendak dikuatkan melalui RUU BPIP. Semestinya, justru BPIP perlu ditinjau ulang bersamaan dengan sejumlah lembaga bentukan Presiden lainnya.

*Kedua,* pembentukan RUU BPIP yang akan digunakan untuk memperkuat eksistensi BPIP justru berseberangan dengan aspirasi umat yang menginginkan BPIP dibubarkan. Tuntutan pembubaran BPIP bukan hanya muncul secara sporadis, bahkan tuntutan pembubaran BPIP ini juga muncul sebagai salah satu rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII).

Tuntutan pembubaran BPIP jelas sangat beralasan, mengingat eksistensi BPIP justru sering menjadi faktor pemecah belah ditengah umat. Dengan berdalih lembaga otoritas Pancasila, BPIP sangat mudah untuk mengklarifikasi kelompok atau elemen mana yang sejalan dengan Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila.

Tentu saja, keputusan sejalan atau tidak sejalan dengan Pancasila ini akan dinisbatkan pada pilihan politik sejalan atau berlawanan dengan rezim. Elemen masyarakat yang kritis, kontra kezaliman rezim, khususnya umat Islam yang mengontrol kekuasaan dengan Islam dan menginginkan penerapan syariat Islam akan di cap anti Pancasila.

Adapun mengenai substansi norma yang akan diatur dalam RUU BPIP, menarik untuk kita cermati kutipan pendapat hukum dari Dr Abdul Chair Ramadhan, SH MH, sebagai berikut :

_"Kerja politik ideologis PDI-P kemudian merasuk ke dalam pikiran kolektif rezim guna ‘menghadang’ perjuangan penerapan Syariat Islam dalam sistem hukum nasional secara legal konstitusional. Untuk kepentingan ini, maka sebelumnya diterbitkan Perppu Ormas – kini menjadi Undang-Undang – dengan sasaran awal Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap mengusung ‘ideologi’ Khilafah sebagai “paham lain” yang bertujuan untuk mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945. Padahal Khilafah adalah merupakan ajaran agama Islam, telah menjadi model sistem pemerintahan dalam masa Khulafaur Rasyidin. Penulis telah nyatakan pada saat pemberian keterangan Ahli di muka sidang Mahkamah Konstitusi, telah terjadi kriminalisasi terhadap ajaran Khilafah!. Penulis saat itu juga menyatakan penolakan terhadap sikap Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat yang menyatakan “dapat memahami pemerintah menerbitkan Perppu Ormas”. Resultan dari itu semua sekarang terbukti dengan hadirnya RUU HIP yang berbau sekularis-komunis dan RUU BPIP. Keduanya mengandung agenda memasung ajaran Islam dalam penyelenggaraan negara"._

Dalam artikel berjudul "WASPADA, RUU BPIP LEBIH BERBAHAYA DARI RUU HIP", Dr Abdul Chair Ramadhan menyimpulkan, bahwa substansi materi yang akan menjadi materi muatan RUU BPIP tak sesederhana sebagaimana apa yang dijelaskan PDIP. RUU BPIP adalah kepanjangan tangan dari RUU HIP dalam bentuk dan wajah yang lain.

RUU BPIP akan menguatkan otoritas BPIP sebagai organ tunggal penafsir Pancasila, khususnya dalam tataran penyelenggaraan dan pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum.

Titik kritisnya adalah BPIP akan menjadi Polisi, Jaksa sekaligus Hakim untuk memproses hukum siapapun yang dituding anti Pancasila. BPIP akan mewujud sebagai "Harder Kekuasaan" yang akan mendatangi segenap elemen Umat untuk mendapatkan komitmen kesetiaan terhadap Pancasila atau akan diperlakukan sebagai pesakitan Pancasila.

BPIP akan mewujud menjadi JAGAL PANCASILA, yang tidak akan ragu untuk memenggal leher siapapun yang dianggap anti Pancasila. BPIP akan menjadi alat represifme rezim, menopang alat kekuasaan lainnya, agar tidak ada lagi elemen anak bangsa khususnya umat Islam yang berlawanan dengan kehendak rezim.

Kesimpulannya, RUU BPIP sama saja dengan RUU HIP bahkan lebih berbahaya. Karena itu, umat Islam tidak boleh tertipu dan menerima RUU BPIP dengan dalih sudah tidak lagi sama dengan RUU HIP.

Itu artinya, perjuangan masih panjang. Segenap umat Islam, wajib terus bersiaga untuk menghadapi berbagai dinamika politik yang bisa tidak terduga. [].

Foto: Aksi Tolak RUU HIP / BPIP di depan Gedung DPR, Kamis (16/7/2020)

Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bikin Resah Umat Islam, Penyebar 'Nasi Anjing' Di Bulan Ramadhan Diamankan Polisi

Ahad, 26 April 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesucian bulan Ramadhan, ada saja ulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meresahkan umat Islam.

Kelompok tersebut membagikan nasi bungkus yang mereka beri nama "nasi anjing", walaupun kemudian ternyata menurut pengakuan mereka, tidak ada daging anjing dalam menu yang mereka bagikan.

Entah tujuannya untuk mencari sensasi atau bagaimana, ulah mereka jelas meresahkan umat Islam, karena daging anjing diharamkan oleh umat Islam.

Jumhur ulama menghukumi daging anjing haram untuk dimakan, meski disembelih secara syariat.

Alasannya, anjing termasuk dalam binatang bertaring yang keharamannya jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Idris al-Khaulani dari Abi Tha'labah al-Khusyani, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadis lain, dari Ubaidah bin Sufyan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Memakan setiap …

(Video) Sambil Cium Tangan Habib Umar Assegaf, Asmadi Ketua Satpol PP Minta Maaf

Jum'at, 22 Mei 2020

Faktakini.net, Jakarta - Asmadi, Ketua Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis yang sempat mengkasari Habib Umar bin Abdullah Assegaf, pada malam ini Jum'at (22/5/2020) akhirnya mendatangi kediaman Habib Umar di Bangil, Pasuruan. Kemudian ia mencium tangan sang dzurriyah Rasulullah SAW, lalu memohon maaf.

Begitu lama Asmadi yang merupakan Kepala Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis itu mencium tangan Habib Umar, ia ingin kekhilafan nya dimaafkan, dan alhamdulillah dengan keikhlasan hati yang seluas samudera, Habib Umar pun memaafkan Asmadi.

Asmadi mengaku saat itu ia sedang sangat kecapekan sehingga ia khilaf. Habib Umar kemudian memeluk Asmadi, dan peristiwa ini disambut hangat oleh para jamaah dan tamu yang hadir, yang langsung melantunkan sholawat.

Sebagaimana diketahui Asmadi yang sempat  mendorong dan mengkasari Habib Umar di pos check point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Exit Tol Satelit pada Rabu (20/5/2020) sore, dikecam luas oleh umat Islam se-Indo…