Langsung ke konten utama

Featured Post

Atasi Banjir, FPI Ngombol Purworejo Bersihkan Jalan Air Dan Selokan Kecamatan

Sabtu, 31 Oktober 2020
Faktakini.net, Jakarta - Beberapa hari ini wilayah Purworejo Jawa Tengah terus diguyur hujan. Beberapa titik sempat banjir bahkan longsor seperti wilayah Pituruh. Sekitar wilayah pusat kecamatan Ngombol juga sempat banjir. Dewan Pimpinan Cabang (DPC FPI) akhirnya berinisiatif untuk melakukan pembersihan saluran air dan selokan atau gorong - gorong. Pagi hari ini Sabtu 31 Oktober 2020 yang dipimpin langsung Tokoh Ulama dari Ngombol yaitu Bapak KH. Zainal Abidin beberapa anggota FPI terlihat turun ke selokan -selokan dan jalan air untuk membersihkan sampah- sampah dan penyumbatan.Para pengurus dan anggota FPI Ngombol juga terlihat ikut turun langsung melaksanakan giat bakti sosial ini. Demikian Kontributor LIF Purworejo Melaporkan.




Hidayat Nur Wahid Minta Paripurna DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas



Jum'at, 17 Juli 2020

Faktakini.net, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (16/7/2020), memutuskan untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional 2020.

"Karena penghentian pembahasan RUU HIP sejalan dengan komitmen pimpinan DPR yang disampaikan saat menerima delegasi pengunjuk rasa tolak RUU HIP. Apalagi, sidang paripurna telah memiliki agenda merespons perkembangan penolakan publik terhadap RUU HIP," kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menilai makin banyak penolakan dari masyarakat dan adanya kegaduhan akibat RUU HIP dengan sejumlah ketentuannya yang kontroversial, seharusnya sudah bisa menjadi alasan bagi DPR bersama pemerintah untuk bersikap resmi menghentikan pembahasan, bahkan mencabut RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2020 maupun Prolegnas 2020—2024.

Hidayat menyesalkan hasil rapat Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah yang telah menarik 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Akan tetapi, tidak ada RUU HIP dari daftar RUU yang ditarik tersebut.

Padahal, menurut politisi PKS itu, penolakan terhadap RUU HIP sudah sangat masif dilakukan dari berbagai elemen bangsa, dari ormas keagamaan, Pemuda Pancasila, hingga Legiun Veteran. Namun, aspirasi mereka belum didengarkan secara saksama oleh DPR RI.

"Suara dan aspirasi-aspirasi mereka juga sudah disampaikan oleh anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili Menkumham serta DPD agar tripartit ini menyepakati untuk menghentikan pembahasan RUU HIP dan bahkan menariknya dari Prolegnas," ujarnya.

Oleh karena itu, Hidayat mendesak agar Rapat Paripurna DPR RI sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR mengagendakan untuk membahas penghentian pembahasan dan/atau pencabutan RUU HIP dari Prolegnas 2020.

Menurut dia, pimpinan DPR sudah berkomitmen secara terbuka kepada pimpinan ormas yang berdemonstrasi menolak RUU HIP untuk menghentikan pembahasan.

"Selain itu, Menkopolhukam juga secara lisan pernah sampaikan bahwa Pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP bermasalah ini. Jadi, apalagi yang mau ditunggu," katanya.

HNW mengingatkan agar Pemerintah dan DPR tidak lagi jatuh pada "lubang" yang sama ketika RUU HIP diloloskan menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Menurut dia, ketika RUU itu dibahas, FPKS di Baleg sudah mengingatkan terkait dengan beberapa konten yang bermasalah, lalu tidak dihiraukan sehingga dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

"Di Rapat Paripurna penolakan dari FPKS dan Fraksi Partai Demokrat juga diabaikan sehingga akhirnya menjadi kontroversi ketika isi dari RUU itu sampai ke masyarakat sangat luas," ujarnya.

Hidayat menilai lebih baik apabila DPR dan Pemerintah sepakat merespons banyak sekali kritik serta masukan publik untuk menghentikan pembahasan RUU HIP, bahkan mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas agar kontroversi itu berhenti.

Menurut dia, kalau langkah itu bisa dilakukan, kepercayaan rakyat serta muruah DPR dapat terselamatkan. Setelah itu, semua pihak dapat berkontribusi dan fokus mengatasi dampak COVID-19 yang makin meluas dan mengkhawatirkan.

Sumber: Antaranews.com

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: