Langsung ke konten utama

Featured Post

Bapas Bogor Banding Kasus Habib Bahar, Ustadz Novel: Ambisi Untuk Kriminalisasi Ulama

Jum'at, 23 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor telah resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan penceramah kondang, Habib Bahar Bin Smith soal surat keputusan pencabutan asimilasi.Upaya banding itu pun direspon oleh Wakil Sekjen (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustadz Novel Bamukmin yang menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), khususnya Bapas Bogor, masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama."Selaku Wasekjen PA 212 tentunya prihatin terhadap Kemenkumham khususnya Bapas Bogor masih berambisi untuk mengkriminalisasi ulama," ujar Ustadz Novel Bamukmin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).Ustad Novel mengaku tidak heran karena Kemenkumham, khususnya Bapas Bogor, merupakan kepanjangan tangan dari pemimpin yang dianggapnya tidak bersahabat dengan ulama yang tegas dan istiqomah."Malah para pelaku kejahatan atau residivis juga para koruptor dan pe…

Di ILC, Geisz Chalifah: Tidak Adil Benar Kita pada Anies



Rabu, 15 Juli 2020

Faktakini.net, Jakarta - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang reklamasi Ancol terus menjadi polemik. Berbagai Channel mendiskusikan keputusan Anies tersebut.

Indonesia Layers Club (ILC) TVOne tak ketinggalan mengangkat tema ini dengan judul Reklamasi Ancol: Anies Ingkar Janji? Penolak dan pendukung reklamasi Ancol bertemu di forum yang dipandu Karni Ilyas itu.

Komisaris Ancol Geisz Chalifah penting dihadirkan karena diduga reklamasi Ancol itu dianggap untuk  kepentingan komersial. Padahal Kepgub itu untuk menjaga Jakarta dari banjir dan untuk kepentingan publik.

Namun Geisz sedikit bereaksi ketika narasumber Suzan Herawati selaku Sekjen Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Perikanan menyinggung masjid Apung Ancol yang dianggapnya membangun semangat keagamaan.

Suzan menyebut janganlah perluasan itu membuat terlalu religius. Pernyataan Suzan itu dijelakan lagi bahwa janganlah agama dipolitisasi untuk kepentingan suara.

Geisz langsung membantah. Bahwa masjid Apung Ancol itu tidak masuk di lahan reklamasi. “Masjid yang dimaksud masjid apung itu tidak berada di lahan Reklamasi Ancol,” kata Geisz di ILC, Selasa malam.

Dikatakan, ketika Anies datang ke Cilincing bulak balik memberikan fasilitas buat rumah ibadah, tokoh agama menyatakan inilah gubernur yang paling perhatian terhadap kami.

Ketika Anies membuka ijin untuk pembukaan rumah ibadah umat Hindu Tamil, pemuka agamanya bilang sejak Indonesia merdeka baru kali ini gubernur memberi kami kesempatan beribadah secara luas.

Ketika pertama kali di Jakarta Anies membuka Christmas Carrol di ruang publik, semua mengapresiasi. Tapi ketika Anies bicara masjid yang tidak terkait dengan reklamasi, langsung dikatakan ini membangun semangat keagamaan,  ini politisasi agama.

“Enggak adil betul betul sikap kita pada Anies. Itu fakta,” kata Geisz Chalifah.

Soal masjid apung Ancol ini, Geisz mengaku sebagai inisiator untuk mewujudkan ide itu. Namun kalau dikatakan berada di lahan reklamasi Ancol dan mempolitisasi agama, itu salah besar.

Menurut Geisz, Ancol harus berbenah, berubah. Jika tidak, maka Ancol akan menghadapi kompetitor sendiri, yaitu Pemprov DKI Jakarta. Kenapa? Monas, Sudirman-Thamrin, Kemang, dan Cikini Raya dibenahi oleh Anies menjadi bagus, sudah jadi destinasi wisata.

“Gubernur banyak melakukan perubahan di Jakarta. Jembatan penyeberangan orang saja jadi destinasi wisata, bagi orang dari luar daerah. Kalau Ancol tidak berbenah maka maka berat untuk menjadi taman impian,” kata Geisz. (tlk)

Sumber: Aniesindo.com

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: