Langsung ke konten utama

Featured Post

Tabligh Akbar Tasyakur dan Istighotsah Untuk Imam Besar HRS Oleh FPI Makassar Sukses Dan Berkah

Ahad, 25 Oktober 2020
Faktakini.net, Jakarta - Ratusan Anggota DPW FPI makassar bersama Sayap Juangnya ( LDF - LPI- BAT- MPI- HILMI ) serta 10 Pengurus DPC FPI se-kota makassar hadir dalam acara tabligh akbar Tasyakur dan Istighotsah untuk Imam besar HRS, Sabtu (24/10/2020) malam di markas LPI sulsel, Makassar Sulawesi Selatan. 
Acara tabligh akbar ini dibuka oleh pembacaan maulid dan Hizb Nashr oleh ketua LDF FPI Makassar Habib Ja'far Abdul Qadir Al-Habsyi serta di sambung oleh doa Istighotsah oleh Plt. Ketua DPW FPI Makassar Ustadz Firdaus Malie.
Hadir juga Ketua DPD FPI Sulsel Hb. Muhsin Al-Habsyi. Dalam sambutan beliau berpesan kepada semua anggota FPI Makassar, "untuk tetap istiqomah dalam perjuangan serta harus siap dari segala resiko untuk menyambut kepulangan Imam Besar HRS walaupun semua harus di korban demi beliau untuk kembali ke tanah air Indonesia", disambut dengan pekikan "Takbir" oleh para Laskar dan anggota FPI.
Acara yang berlangsung mulai pukul 2…

Dari HIP Ke BPIP, Akal-Akalan Jokowi Dan Megawati


Jum'at, 17 Juli 2020

Faktakini.net

https://www.facebook.com/108188117558546/posts/143400630703961/
*CATATAN KRITIS IDe#87*
*Institute for Democracy Education*
Jakarta, 17 Juli 2020
____________________________
*DARI HIP KE BPIP: AKAL-AKALAN MEGAWATI DAN JOKOWI*

Penulis: Smith Alhadar
Editor: Abdurrahman Syebubakar

Di tengah demonstrasi anti-Haluan Ideologi Pancasila yang digelar di depan gedung DPR (16 Juli), beberapa menteri dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD datang menemui pimpinan DPR untuk menyerahkan dokumen negara yang berkaitan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (BIP) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Nampaknya waktu yang dipilih, yakni bersamaan dengan unjuk rasa, disengaja untuk mengkonter unjuk rasa tersebut.

Selain Mahfud, utusan pemerintah lainnya adalah Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mensesneg Praktikno, dan Menpan-RB Tjahjo Kumolo. Mereka diterima Ketua DPR Puan Maharani yang didampingi para wakil ketuanya. Banyaknya menteri yang datang menghadap DPR -- sebagiannya tidak ada relevansi dengan RUU BIP atau pun RUU BPIP -- nampaknya bertujuan menunjukkan keseriusan dan bobot politik rezim Jokowi terhadap isu ini.

Dengan wajah berseri-seri Puan menyambut para pembantu Jokowi itu. Ia pun langsung memaparkan kepada pers tentang isi dokumen itu bahwa selain meminta penundaan pembahasan RUU HIP yang memang mendapat penolakan keras dari publik selama beberapa waktu terakhir, juga RUU BPIP yang diusulkan mengganti RUU BIP berbeda secara substantif dengan RUU HIP. TAP MPRS No XXV/1966 tentang larangan komunisme/Marxisme-Leninisme dijadikan konsideran atau rujukan dan Pancasila yang diakui adalah Pancasila 18 Agustus 1945 yang merupakan hasil konsensus nasional, dan bukan Pancasila 1 Juni usulan Soekarno di mana Pancasila bisa diperas menjadi trisila, bahkan ekasila, yang telah menimbulkan kecaman luas publik.

Cepatnya Puan mengungkap isi dokumen yang baru diterimanya mencurigakan kita bahwa ia telah mengetahui isinya jauh hari, yang berarti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ibunda Puan) juga sudah mengetahuinya. Nyaris tidak mungkin Jokowi, seorang petugas partai PDIP, mengusulkan perubahan secara fundamental RUU HIP yang diinisiasi PDIP tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Megawati. Bahkan, bisa jadi itu merupakan perintah dari Megawati untuk menyelamatkan mukanya.

RUU HIP yang merupakan pandangan dan kemauan Megawati telah menggoncangkan politik nasional dan mengancam disintegrasi bangsa. Mencabut begitu saja RUU HIP sebagaimana tuntutan publik, terutama umat Islam, akan mencederai kepemimpinan Megawati dan melemahkan PDIP. Sedangkan mempertahankan RUU HIP nyaris tidak mungkin. Di pihak lain, keberadaan RUU itu membahayakan stabilitas politik nasional di tengah pandemi covid-19 yang telah menghantam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tanpa belas kasihan. Maka dicarikan jalan keluar bagi Megawati dan Jokowi sekaligus. RUU BPIP dianggap kompromi yang menguntungkan keduanya.

BPIP masih mempertahankan motif Megawati, yaitu mengontrol ideologi yang dipandang "tidak sesuai" dengan Pancasila. Jokowi juga diuntungkan karena RUU BPIP memberinya wewenang sebagai penafsir tunggal Pancasila. Ini bisa dipakai untuk menggebuk individu maupun kelompok yang kritis terhadap rezim. Bagaimanapun, RUU BPIP masih lebih menguntungkan Jokowi karena diharapkan ia dipandang sebagai pahlawan yang mengakomodasi aspirasi kelompok-kelompok yang menentang RUU BIP. Pertanyaannya, apakah persoalan selesai sampai di situ? Nampaknya tidak.

Masalahnya, RUU BPIP mendegradasi Pancasila dan mengendalikan pikiran masyarakat. Tujuannya menyeragamkan pikiran masyarakat sesuai dengan tafsiran Megawati dan rezim Jokowi terhadap Pancasila. Tidak seharusnya Pancasila menjadi ideologi negara. Di dalam Konstitusi pun Pancasila tak pernah disebutkan sebagai ideologi, melainkan dasar falsafah negara. Pancasila sebagai ideologi akan kehilangan jiwa sebagai pemersatu, sebagai titik temu berbagai ideologi masyarakat. Kalau Pancasila dijadikan ideologi negara, maka Republik Indonesia yang demokratis berubah menjadi negara fasis atau komunis. Karena hanya negara fasis dan komunis yang punya ideologi.

Kalaupun tak menganut dua ideologi itu, Indonesia makin otoritarian di bawah cengkraman rezim Jokowi yang memang otoriter. Seperti yang ditulis Abdurrahman Syebubakar - Ketua Pengurus IDe - dalam artikel “Demokrasi Ambyar di Tangan Jokowi” (2 Juni 2020) bahwa rezim Jokowi tidak saja membunuh demokrasi tetapi telah menjelma menjadi malevolent authoritarianism (otoritarianisme jahat) yang ditandai sikap refresif, brutal dan sangat korup sekaligus.   

Itu sebabnya, publik pun menuntut agar BPIP yang dibentuk dengan Kepres -- dan RUU BPIP hendak memberinya landasan UU biar kedudukannya sama dengan kementerian -- dibubarkan. Memang lembaga ini tidak berguna, tidak memberi manfaat pada rakyat. Sebaliknya, hanya menghabiskan dana negara ratusan miliar rupiah untuk menggaji para petinggi BPIP termasuk Megawati dan stafnya yang kerjanya tidak jelas. Kita pernah mendengar lembaga ini menyelenggarakan konser musik virtual pada Mei silam atas nama pengamalan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, orang mempertanyakan kearifan proyek yang merugi itu di tengah wabah corona. Mengajak orang berkumpul yang dihadiri Presiden dan Ketua MPR dengan mematahkan PSBB yang diberlakukan rezim Jokowi sendiri tentu merupakan tindakan yang tidak beradab.

DPR mengatakan tidak akan membahas lagi RUU HIP. Setelah reses mulai 17 Juli hingga 13 Agustus, DPR hanya akan membahas apakah RUU HIP dicabut atau RUU BPIP disetujui sebagai penggantinya. Dus, selama reses, DPR akan mengamati dinamika di masyarakat terkait usul rezim Jokowi. Kalau RUU BPIP diterima, tetap saja akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Toh, yang mereka minta adalah mencabut RUU HIP dan tidak diganti dengan RUU mana pun juga. Memang lebih baik, Megawati dan Jokowi tidak memaksakan kehendak dan lebih fokus menanggulangi corona secara serius daripada membuang-buang energi bangsa untuk hal-hal yang tidak berguna.

Foto: Aksi tolak RUU HIP di depan DPR, Kamis (16/7/2020)

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: